SUMBAR – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendorong pemerataan akses keuangan agar lebih banyak masyarakat, terutama pelaku UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah, menggunakan layanan keuangan secara aman dan produktif. Selain itu, Pemprov ingin masyarakat mampu mengelola keuangan dengan bijak.
Literasi dan Inklusi Kunci Penguatan Ekonomi
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan literasi dan inklusi keuangan menjadi kunci penguatan ekonomi masyarakat.
“Salah satu kunci memperkuat ekonomi masyarakat adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat tidak hanya punya akses, tetapi juga paham cara mengelola keuangan dengan baik,” ujar Mahyeldi saat memberikan arahan pada Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (4/3/2026).
Namun, beberapa daerah masih menghadapi kesenjangan meski akses layanan keuangan meningkat. Banyak pelaku UMKM dan masyarakat kecil kesulitan memperoleh pembiayaan yang layak.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat inklusi keuangan di Sumbar mencapai 76,88 persen, sementara literasi keuangan baru 40,78 persen. Oleh karena itu, Mahyeldi menekankan masyarakat harus terus meningkatkan literasi keuangan agar pemahaman mereka tidak kalah dari akses yang tersedia.
Peran UMKM dan Lembaga Keuangan
Mahyeldi menegaskan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu, perbankan dan lembaga keuangan harus menghadirkan program pembiayaan yang mudah dijangkau dan sesuai kebutuhan pelaku usaha kecil.
Selain itu, ia menyoroti praktik rentenir yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan dengan bunga tinggi. Praktik ini kerap membuat pelaku usaha terjebak utang.
“Kita tidak ingin masyarakat terjebak pinjaman yang memberatkan. Di sinilah peran TPAKD dan perbankan untuk memberikan solusi lebih aman dan terjangkau,” tegas Mahyeldi.
Lebih lanjut, Mahyeldi berharap TPAKD Sumbar memperluas akses pembiayaan hingga ke akar rumput, termasuk petani, nelayan, dan masyarakat di daerah tertinggal. Tahun 2026 menjadi momentum penguatan ekonomi kerakyatan.
Sinergi OJK dan Pemerintah Daerah
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Roni Nazra, menekankan literasi dan inklusi keuangan memainkan peran penting dalam pembangunan daerah.
“Literasi keuangan membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak. Inklusi keuangan memastikan masyarakat punya akses layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan,” jelas Roni.
Selain itu, ia menambahkan TPAKD telah terbentuk hingga tingkat kabupaten dan kota. Tantangan kini memastikan setiap program inovatif, terukur, dan memberi dampak nyata.
Rapat pleno juga membahas roadmap TPAKD 2026–2030, yang fokus pada penguatan tata kelola, integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, serta keberlanjutan program untuk sektor produktif dan kelompok rentan.
“OJK akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar program yang disusun benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutup Roni.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
