JAKARTA – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia meminta Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%. LPEM menilai tekanan inflasi, pelemahan rupiah, dan gejolak global masih terlalu tinggi untuk membuka ruang penurunan bunga.
LPEM melihat inflasi masih berada di atas target. Meski diskon tarif listrik mulai hilang dan menahan laju inflasi, tekanan baru muncul dari lonjakan permintaan selama Ramadan dan Idul Fitri serta kenaikan harga energi global.
LPEM juga menyoroti konflik Amerika Serikat–Iran yang menekan rupiah. Ketegangan geopolitik itu memperkuat arus keluar modal asing dan meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan Indonesia.
Risiko penurunan suku bunga
LPEM menilai penurunan suku bunga BI saat ini membawa tiga risiko utama. Pertama, selisih bunga dengan negara maju akan semakin sempit. Kedua, rupiah berpotensi semakin tertekan. Ketiga, inflasi bisa naik akibat lonjakan harga impor dan energi.
Pasar keuangan bergejolak
LPEM mencatat pasar keuangan Indonesia mengalami tekanan dalam sebulan terakhir. Sentimen negatif muncul dari penurunan prospek Indonesia oleh Moody’s dari stabil menjadi negatif. MSCI juga memberi sinyal kehati-hatian terhadap pasar Indonesia.
Pemerintah sempat merespons dengan merombak Dewan Komisioner OJK dan menerbitkan aturan transparansi free float saham. Namun LPEM menilai langkah itu belum cukup mengembalikan kepercayaan investor.
Tekanan berlanjut ketika Fitch Ratings juga memangkas prospek Indonesia menjadi negatif pada awal Maret 2026. Lembaga itu menyoroti ketidakpastian kebijakan dan tekanan fiskal di tengah kondisi global yang tidak stabil.
Harga minyak naik tekan APBN
Harga minyak dunia melonjak hingga US$99 per barel akibat konflik AS–Iran. Angka itu jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang hanya US$70 per barel.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap defisit anggaran yang berpotensi melewati batas 3% PDB. Pemerintah kemudian membuka beberapa skenario defisit, mulai dari 3,18% hingga 4,06% tergantung kondisi minyak dan nilai tukar.
Namun, muncul perbedaan sikap di internal pemerintah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membuka opsi pelebaran defisit, sementara Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memperlebar defisit dan memilih efisiensi anggaran.
Perbedaan pernyataan itu justru menambah tekanan ke pasar karena investor menilai arah kebijakan fiskal belum solid.
Modal asing keluar, rupiah tertekan
LPEM mencatat arus keluar obligasi bersih mencapai US$0,77 miliar sejak akhir Februari 2026. Sementara itu, pasar saham hanya mencatat inflow tipis.
Secara total, modal asing keluar sekitar US$0,63 miliar dalam 30 hari terakhir. Sejak konflik AS–Iran meningkat, arus keluar mencapai US$0,75 miliar.
Yield obligasi negara juga ikut naik. Yield SBN tenor 1 tahun naik 83 basis poin menjadi 5,65%. Sementara tenor 10 tahun ikut meningkat.
Rupiah pun tertekan dan melemah sekitar 3,64% secara tahunan. Cadangan devisa juga turun US$2,7 miliar pada Februari 2026 menjadi US$151,9 miliar, penurunan bulanan terdalam sejak April 2025.
LPEM menilai penurunan cadangan devisa terjadi karena intervensi stabilisasi rupiah dan kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah.
LPEM minta BI tetap hati-hati
Terakhir, LPEM menyimpulkan pasar keuangan Indonesia masih menghadapi risiko tinggi dari inflasi, geopolitik, dan ketidakpastian kebijakan global. Karena itu, LPEM meminta BI menahan suku bunga di level 4,75% untuk menjaga stabilitas rupiah dan kepercayaan investor.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
