PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meminta Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Sumbar menyiapkan diri menjadi birokrat masa depan yang mampu menjawab perubahan zaman. Ia menekankan pentingnya integritas, kepemimpinan, penguasaan teknologi digital, serta kemampuan menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas.
Menurut Mahyeldi, birokrasi modern tidak lagi cukup mengandalkan kemampuan administratif. Sebaliknya, aparatur harus mampu memanfaatkan teknologi, mengolah data, memahami kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), dan membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional.
Karena itu, Mahyeldi mengajak seluruh praja membangun karakter kepemimpinan sejak masih menjalani pendidikan. Ia menilai proses tersebut menjadi fondasi utama untuk melahirkan aparatur yang siap mengemban tanggung jawab besar pada masa mendatang.
Mahyeldi: Bangun Kepemimpinan Sejak Menjadi Praja
Mahyeldi menyampaikan pesan tersebut saat memberikan pembekalan kepada Praja IPDN asal Sumbar di Aula Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2026).
Ia menjelaskan, seorang pamong memegang peran penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, setiap praja harus membangun rekam jejak, meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan memperoleh kepercayaan masyarakat sejak dini.
“Jabatan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mengabdi. Kepemimpinan tidak dibangun oleh jabatan, tetapi oleh integritas, kompetensi, serta rekam jejak,” ujar Mahyeldi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menilai keberhasilan ASN berdasarkan jabatan. Sebaliknya, masyarakat akan melihat kualitas pelayanan serta manfaat pembangunan yang benar-benar mereka rasakan.
Transformasi Digital Menjadi Kebutuhan
Selain membahas kepemimpinan, Mahyeldi juga mengingatkan para praja tentang perubahan besar yang tengah berlangsung di sektor pemerintahan. Menurutnya, setiap aparatur harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar birokrasi tetap relevan.
Karena itu, ia mendorong para calon birokrat menguasai pemanfaatan data, teknologi digital, dan Artificial Intelligence (AI). Melalui kemampuan tersebut, aparatur dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih tepat, lebih efektif, dan berorientasi pada hasil.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Aparatur harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun yang paling menentukan tetaplah kepercayaan masyarakat,” katanya.
Aparatur Harus Cepat Bertindak Saat Krisis
Di sisi lain, Mahyeldi mengingatkan bahwa pemerintah masih menghadapi berbagai persoalan strategis. Mulai dari kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga bencana alam membutuhkan solusi yang cepat dan kolaboratif.
Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan dengan cepat, membangun kerja sama lintas sektor, dan hadir langsung di tengah masyarakat ketika menghadapi situasi darurat.
Ia menilai kebutuhan tersebut semakin penting karena Sumatera Barat termasuk daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.
“Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki karakteristik kebencanaan yang tinggi. Kita membutuhkan aparatur yang tanggap, adaptif, mampu bekerja di bawah tekanan, serta siap hadir melayani masyarakat dalam situasi apa pun,” ujarnya.
Junjung Nilai Kepamongprajaan dan Pengabdian
Selanjutnya, Mahyeldi mengajak seluruh praja menjaga nilai-nilai kepamongprajaan serta falsafah Tungku Tigo Sajarangan sebagai landasan memperkuat persatuan dan semangat pengabdian.
Ia juga mengajak para praja meneladani Bung Hatta dan tokoh-tokoh nasional asal Sumatera Barat yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia.
Selain itu, Mahyeldi meminta seluruh praja menjaga kejujuran, bersikap rendah hati, terbuka terhadap kritik, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan.
“Indonesia Emas 2045 membutuhkan aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, dan mampu bekerja melampaui kepentingan pribadi maupun kelompok. Jadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai tujuan utama dalam setiap langkah yang kita ambil,” pesannya.
IPDN Catat 75 Praja Asal Sumbar
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN, Budi Arwan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Sumbar bersama rombongan ke kampus IPDN.
Menurut Budi, kunjungan tersebut menunjukkan perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap para praja yang sedang menempuh pendidikan.
Ia menjelaskan bahwa IPDN saat ini memiliki 75 Praja asal Sumbar. Jumlah tersebut terdiri atas 34 Praja Pratama, 22 Praja Madya, dan 19 Praja Utama.
Budi menambahkan, para praja lebih dulu menyampaikan aspirasi agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjalin silaturahmi dengan mereka selama menjalani pendidikan di IPDN.
Pemprov Sumbar Perkuat Komitmen Cetak Birokrat Berkualitas
Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua IKAPTK Sumbar Martias Wanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, jajaran kepala OPD Pemprov Sumbar, dosen, alumni APDN/STPDN/IPDN, serta pengurus Majelis Korps Praja (MKP).
FAQ
Apa pesan utama Mahyeldi kepada Praja IPDN asal Sumbar?
Mahyeldi meminta para praja membangun integritas, meningkatkan kompetensi, menguasai AI dan teknologi digital, serta mengutamakan pelayanan publik.
Mengapa Mahyeldi menyoroti transformasi digital?
Karena birokrasi modern membutuhkan aparatur yang mampu memanfaatkan data dan teknologi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, efektif, dan berkualitas.
Berapa jumlah Praja IPDN asal Sumbar saat ini?
IPDN mencatat 75 Praja asal Sumatera Barat yang terdiri atas 34 Praja Pratama, 22 Praja Madya, dan 19 Praja Utama.
Nilai apa yang harus dijaga para praja?
Mahyeldi meminta para praja menjaga integritas, kejujuran, rendah hati, keterbukaan terhadap kritik, nilai kepamongprajaan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan.(Tim)
