JAKARTA – Pemerintah New Delhi mengambil langkah tegas untuk menekan polusi udara. Mereka menyiapkan aturan baru yang melarang penjualan motor bensin mulai 1 April 2028.
Dalam draf kebijakan kendaraan listrik (EV Policy 2.0), pemerintah hanya mengizinkan pendaftaran sepeda motor listrik di wilayah ibu kota India. Artinya, masyarakat tidak bisa lagi membeli motor berbahan bakar bensin dalam dua tahun ke depan.
Pemerintah menilai sektor transportasi, terutama roda dua, menjadi penyumbang besar polusi di Delhi. Jumlah motor yang terus meningkat membuat kualitas udara semakin memburuk.
Untuk mempercepat peralihan, pemerintah menyiapkan berbagai insentif. Mereka memberi subsidi untuk motor listrik dengan harga di bawah 225.000 Rupee atau sekitar Rp 42 juta.
Pada tahun pertama, pemerintah memberikan insentif sebesar 10.000 Rupee per kWh dengan batas maksimal 30.000 Rupee per unit. Tahun berikutnya, nilai subsidi turun menjadi 20.000 Rupee, lalu 10.000 Rupee pada tahun ketiga.
Pemerintah juga menawarkan tambahan insentif 10.000 Rupee bagi pemilik yang menukar motor bensin lama berstandar BS-IV ke bawah. Program ini mendorong masyarakat segera beralih ke kendaraan listrik.
Tak hanya itu, pemerintah membebaskan pajak jalan dan biaya pendaftaran hingga 100 persen untuk semua motor listrik selama program berlangsung.
Saat ini, pemerintah masih membuka uji publik selama 30 hari sebelum mengesahkan aturan tersebut. Mereka ingin menyerap masukan dari berbagai pihak.
Jika aturan ini resmi berlaku, Delhi berpotensi menjadi pelopor larangan motor bensin di India. Namun, pemerintah tetap menghadapi tantangan besar, terutama soal kesiapan infrastruktur pengisian daya dan harga motor listrik yang masih relatif tinggi.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
