JAKARTA – Pemerintah tengah mempercepat perubahan besar dalam penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Sistem baru ini dirancang untuk membuat data penerima bantuan lebih akurat sekaligus memangkas proses administrasi yang selama ini memakan waktu panjang.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan pemerintah menargetkan sistem perlindungan sosial (perlinsos) digital berbasis AI mulai berjalan secara nasional pada Oktober hingga November 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Sebelum diterapkan secara luas, pemerintah sudah melakukan pengujian sistem di Banyuwangi. Setelah uji coba tersebut berjalan, pemerintah memperluas penerapan awal ke 42 kabupaten/kota untuk melihat kesiapan teknologi, kualitas data, serta respons masyarakat terhadap layanan digital baru tersebut.
Uji Coba Digitalisasi Bansos Diperluas ke Puluhan Daerah
Luhut menjelaskan tahap uji coba memberikan gambaran mengenai tantangan yang muncul ketika pemerintah mengintegrasikan data masyarakat dengan teknologi AI. Dari proses tersebut, pemerintah mulai memahami berbagai persoalan dalam membangun sistem digital pemerintahan.
“Tadi ada 42 kabupaten sebagai piloting dengan kemarin 1 kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan. Jadi, sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah di digitalisasi berbasis AI dalam pemerintahan Republik Indonesia,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
Pemerintah juga menjadwalkan Presiden Prabowo Subianto untuk melihat langsung pelaksanaan proyek percontohan tersebut pada Juli 2026. Beberapa lokasi yang masuk pertimbangan antara lain Surabaya, Banyuwangi, atau Bali.
Luhut mengatakan kunjungan itu akan membantu pemerintah melihat perkembangan sistem secara langsung sebelum memperluas penerapan ke tingkat nasional.
“Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti di apakah Surabaya, Banyuwangi, atau Bali mana yang beliau pilih,” ujarnya.
Portal Perlinsos Hadir dengan Sistem Verifikasi Baru
Berbeda dengan layanan digital biasa, pemerintah merancang perlinsos digital dalam bentuk portal, bukan aplikasi terpisah. Masyarakat nantinya cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah untuk melakukan pendaftaran.
Sistem tersebut bertujuan menyederhanakan proses yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga ratusan hari. Dengan digitalisasi, masyarakat dapat menyelesaikan proses pendaftaran dalam hitungan menit.
Selain mempercepat layanan, pemerintah juga berupaya menekan biaya yang harus dikeluarkan warga. Sebelumnya, proses administrasi tertentu bisa mencapai sekitar Rp150 ribu, namun sistem baru ditargetkan membuat layanan hampir tanpa biaya.
Hingga saat ini, ratusan ribu masyarakat sudah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk mendaftar maupun menyampaikan sanggahan terkait data penerima bantuan.
AI Diproyeksikan Perkuat Akurasi Data Pemerintah
Menurut Luhut, sistem berbasis AI tidak hanya berfungsi untuk distribusi bantuan sosial. Pemerintah juga dapat menggunakan data tersebut sebagai dasar dalam mengambil berbagai kebijakan lainnya.
Dengan data yang lebih rapi dan terintegrasi, pemerintah berharap mampu mengurangi kesalahan sasaran serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Pemerintah memperkirakan perbaikan sistem ini memiliki potensi efisiensi belanja negara sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun. Namun, angka tersebut masih berupa proyeksi dan bergantung pada keberhasilan penerapan serta kualitas data.
Setiap perubahan informasi dalam sistem juga harus memiliki rekam jejak yang jelas agar proses pengelolaan data tetap dapat diawasi.
Target Peluncuran Nasional pada Oktober-November 2026
Pemerintah menargetkan seluruh kabupaten/kota dapat mulai menggunakan sistem tersebut secara bertahap. Luhut menyebut pemerintah berharap penerapan mencapai 80-90 persen pada akhir 2026.
“Dan nanti pada Oktober-November presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa, mungkin 80-90% sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi,” katanya.
Program ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Sejumlah instansi ikut berperan, mulai dari bidang digitalisasi, kependudukan, keuangan negara, statistik, keamanan siber, hingga pencegahan korupsi.
FAQ
Apa tujuan utama digitalisasi bansos berbasis AI?
Sistem ini bertujuan memperbaiki akurasi data penerima bantuan, mempercepat pelayanan, dan mengurangi potensi kesalahan penyaluran.
Apakah masyarakat harus menggunakan aplikasi baru?
Tidak. Pemerintah menjelaskan layanan ini hadir dalam bentuk portal digital yang dapat diakses dengan NIK dan verifikasi wajah.
Kapan sistem ini berlaku secara nasional?
Pemerintah menargetkan peluncuran nasional pada Oktober-November 2026.
Apakah data masyarakat akan digunakan untuk program lain?
Selain bansos, pemerintah menyebut data tersebut dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan publik lainnya dengan pengawasan dan rekam audit.(Tim)
