PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mempercepat agenda pembangunan berkelanjutan. Kali ini, Pemprov Sumbar mengarahkan perhatian pada pengembangan perdagangan karbon, penguatan perhutanan sosial, dan pengelolaan sampah terpadu sebagai strategi menjaga lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka ketika Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyambut kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup RI Moh. Jumhur Hidayat di Ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Senin (13/7/2026). Pertemuan itu sekaligus membuka rangkaian agenda Menteri Lingkungan Hidup selama dua hari di Sumatera Barat.
Selain mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pertemuan tersebut menghasilkan pembahasan sejumlah program strategis. Kedua pihak memfokuskan diskusi pada penguatan perhutanan sosial, pengembangan perdagangan karbon, penanganan sampah terpadu, serta gerakan penanaman pohon di berbagai wilayah Sumatera Barat.
Sambutan Adat Awali Kunjungan Menteri
Mahyeldi menyambut langsung kedatangan Moh. Jumhur Hidayat di Bandara Internasional Minangkabau. Sebagai bentuk penghormatan kepada tamu negara, Mahyeldi memasangkan deta khas Minangkabau kepada Menteri sesaat setelah rombongan tiba.
Setelah prosesi penyambutan selesai, Mahyeldi mengajak Menteri menuju Ruang VIP bandara. Keduanya kemudian membahas berbagai isu lingkungan yang menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selama berada di Sumatera Barat, Menteri Lingkungan Hidup akan meninjau inovasi pengelolaan sampah terpadu berbasis kawasan. Selain itu, Menteri juga akan mengikuti kegiatan penanaman pohon dan memimpin Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan Hidup bersama gubernur serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Mahyeldi Dorong Perhutanan Sosial Lebih Produktif
Dalam pertemuan itu, Mahyeldi menjelaskan besarnya potensi perhutanan sosial di Sumatera Barat. Menurutnya, masyarakat tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi melalui berbagai kegiatan produktif yang tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.
Mahyeldi menilai kelompok perhutanan sosial mampu mengembangkan budidaya, memperluas sektor ekowisata, hingga menghadirkan berbagai jasa lingkungan yang bernilai ekonomi. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat terus memperkuat dukungan terhadap program tersebut.
“Melalui kelompok-kelompok perhutanan sosial, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk budidaya, pengembangan ekowisata, maupun berbagai jasa lingkungan lainnya. Karena itu, kami berharap penguatan program ini terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat akan mempercepat peningkatan kesejahteraan warga sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan.
Menteri LH Lihat Peluang Besar Perdagangan Karbon
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menilai Sumatera Barat memiliki peluang besar untuk mengembangkan perdagangan karbon. Ia menekankan bahwa kawasan hutan, termasuk hutan adat maupun hutan yang masyarakat kelola, menyimpan cadangan karbon yang bernilai ekonomi.
“Ada yang namanya unit-unit karbon. Kawasan hutan, termasuk hutan adat atau kawasan yang dikelola masyarakat, didata untuk mengetahui cadangan karbon yang dimiliki. Selanjutnya didaftarkan ke Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), itu bisa ditindaklanjuti,” jelas Jumhur.
Selanjutnya, Jumhur menjelaskan bahwa pihak terkait dapat memperdagangkan unit karbon yang telah masuk ke dalam sistem registrasi nasional. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Unit karbon itu bisa dibeli siapa pun dan nilainya cukup baik. Intinya, kita memperoleh manfaat ekonomi dari upaya menjaga lingkungan, seperti mengurangi penebangan hutan atau menghentikan sumber emisi. Upaya itu memiliki nilai dan bisa diperdagangkan,” katanya.
Penguatan SDM Jadi Prioritas
Meski peluang perdagangan karbon terbuka lebar, Jumhur menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas aparatur serta masyarakat agar memahami tata kelola perdagangan karbon secara menyeluruh.
“Mungkin kita harus menyiapkan pelatihan-pelatihan agar masyarakat dan daerah memahami mekanisme pengelolaan serta perdagangan karbon ini,” ujarnya.
Selain pelatihan, pemerintah juga akan memperkuat koordinasi, memperluas pendampingan, dan menyusun langkah teknis agar setiap daerah mampu mengelola potensi karbon secara optimal.
Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ingin memperkuat sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kolaborasi tersebut akan mempercepat pengembangan perhutanan sosial, meningkatkan kualitas pengelolaan sampah terpadu, memperluas gerakan penghijauan, serta mengoptimalkan perdagangan karbon sebagai instrumen pelestarian lingkungan.(Tim)
