Prabowo Bongkar Modus Oknum di MBG, Perintahkan Gubernur hingga Kapolres Periksa Semua Dapur

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 11 Juli 2026 - 12:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah dan aparat keamanan memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang mencoba menyalahgunakan program tersebut demi kepentingan pribadi.

Instruksi itu muncul ketika Kejaksaan Agung masih mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN). Karena itu, Prabowo meminta seluruh pihak ikut menjaga program prioritas pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain melibatkan pemerintah dan aparat, Prabowo juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mengawasi pelaksanaan MBG. Menurutnya, pengawasan bersama menjadi cara paling efektif untuk mencegah praktik korupsi.

Prabowo Soroti Oknum yang Menyusup ke Program MBG

Prabowo menyampaikan pesan tersebut saat meresmikan lima bendungan di Lombok Barat, Jumat (10/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengaku prihatin karena masih ada oknum yang berusaha memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis untuk kepentingan pribadi.

“Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan pemerintah akan menjaga program tersebut agar tetap berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Baca Juga :  Modal Rp1 Juta Sudah Bisa Jadi Investor, Bank Sampoerna Buka Jalan Investasi Digital untuk Generasi Muda

Kepala Daerah Harus Aktif Memeriksa Dapur MBG

Selanjutnya, Prabowo meminta gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa turun langsung memeriksa dapur MBG di wilayah masing-masing. Ia juga meminta mereka segera melaporkan setiap temuan kepada Kepala BGN atau langsung kepadanya apabila menemukan dugaan penyimpangan.

“Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh memeriksa semua dapur MBG. Saudara periksa. Laporkan ke Kepala BGN. Kalau perlu lapor ke saya,” sambungnya.

Menurut Prabowo, pengawasan yang konsisten akan mempersempit ruang gerak pelaku penyimpangan.

Aparat Diminta Mengawasi Tanpa Intimidasi

Tidak hanya kepala daerah, Prabowo juga menginstruksikan jajaran TNI dan Polri ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Namun, ia mengingatkan seluruh aparat agar menjalankan tugas secara profesional dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

“Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan!” tegasnya.

Dengan cara itu, aparat dapat menjaga integritas program sekaligus memberikan rasa aman kepada para pelaksana di lapangan.

Prabowo Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi

Di sisi lain, Prabowo menilai masyarakat kini semakin kritis. Kemajuan teknologi membuat warga lebih mudah mengawasi jalannya program pemerintah dan melaporkan dugaan penyimpangan.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Turunkan Bunga Kredit Mekaar Jadi 8 Persen

Karena itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan teknologi untuk ikut menjaga transparansi pelaksanaan MBG.

“Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran. Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh. Rakyat punya gadget,” ucap dia.

Meski demikian, Prabowo mengaku masih heran karena tetap ada pihak yang nekat mencari keuntungan dari program yang bertujuan membantu masyarakat.

“Tapi memang ya, orang mau nyolong ada saja, gue heran juga,” lanjutnya.

Kejaksaan Agung Terus Mengusut Dugaan Korupsi MBG

Sementara itu, Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Penyidik telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Mereka terdiri atas mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, pihak swasta Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Irwan Mahardan.

Hingga kini, Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan penyimpangan tersebut untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab.(Tim)

Berita Terkait

Daftar 8 Figur Publik yang Kini Duduki Jabatan Strategis di BUMN, Ada Giring hingga Ifan Seventeen
Tak Cuma Tilang, Penunggak Pajak Kendaraan di NTT Kini Kehilangan Hak Beli BBM Subsidi
Peta 16 Besar DCL 2026 Mulai Terkuak, Kurnia Selatan Lolos, Sejumlah Tim di Ujung Tanduk
Gus Ipul Perketat Persiapan MPLS Sekolah Rakyat 2026, Kepala Sekolah Diminta Gas Pol di Fase Krusial
Registrasi Kartu SIM Baru Wajib Verifikasi Wajah, Ini Aturan dan Cara Daftarnya
Dari Puskesmas ke Pusat Kebijakan, Aflizar Akhiri Pengabdian sebagai ASN
Dana KIP Kuliah STKIP Muhammadiyah Disorot, Polres Kerinci Bongkar Dugaan Kerugian Rp845 Juta
Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru 26 Juni 2026, Simak Tarif Pertamax hingga Dexlite
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 11 Juli 2026 - 16:00 WIB

Daftar 8 Figur Publik yang Kini Duduki Jabatan Strategis di BUMN, Ada Giring hingga Ifan Seventeen

Sabtu, 11 Juli 2026 - 12:00 WIB

Prabowo Bongkar Modus Oknum di MBG, Perintahkan Gubernur hingga Kapolres Periksa Semua Dapur

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:00 WIB

Tak Cuma Tilang, Penunggak Pajak Kendaraan di NTT Kini Kehilangan Hak Beli BBM Subsidi

Senin, 6 Juli 2026 - 11:00 WIB

Peta 16 Besar DCL 2026 Mulai Terkuak, Kurnia Selatan Lolos, Sejumlah Tim di Ujung Tanduk

Sabtu, 4 Juli 2026 - 17:00 WIB

Gus Ipul Perketat Persiapan MPLS Sekolah Rakyat 2026, Kepala Sekolah Diminta Gas Pol di Fase Krusial

Berita Terbaru