JAKARTA – Pemerintah terus mendorong perubahan besar dalam budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan menjadikan integritas sebagai fondasi utama birokrasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menilai kemampuan profesional harus berjalan seiring dengan sikap jujur agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.
Rini menjelaskan, pemerintah kini membutuhkan ASN yang tidak hanya mampu menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga menjaga nilai etika dalam setiap tugas. Menurutnya, kualitas aparatur harus terlihat dari cara mereka melayani masyarakat tanpa membuka ruang bagi penyimpangan.
“Ketika seorang warga di pelosok mendapatkan pelayanan cepat tanpa syarat ‘uang administrasi’, di situlah integritas kita berbicara. Tidak ada ruang bagi aparatur berkinerja tinggi namun berintegritas rendah untuk mengelola pemerintahan ini,” ujar Rini saat meluncurkan Program E-Learning ASN Berintegritas di Kantor LAN RI, Jakarta.
Ia menambahkan, reformasi birokrasi bukan sekadar menghadirkan aturan baru. Pemerintah ingin melihat perubahan nyata melalui perilaku ASN ketika menjalankan pelayanan dan mengambil keputusan.
Integritas ASN Jadi Fokus Reformasi Birokrasi
Rini menyebut integritas tidak tumbuh secara instan. Aparatur membutuhkan proses pembelajaran yang konsisten agar mampu memahami nilai antikorupsi dan menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari.
Karena itu, pemerintah menghadirkan Program E-Learning ASN Berintegritas sebagai media pembelajaran digital. Program ini membantu ASN memahami pencegahan gratifikasi, menjaga profesionalitas, serta membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.
Program tersebut melibatkan kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian PANRB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Peluncuran program E-Learning ASN Berintegritas hari ini menjadi penting sebagai upaya bersama untuk memperkuat budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik,” kata Rini.
Lima Pilar Perkuat Karakter ASN Profesional
Kementerian PANRB menyiapkan lima pilar strategis untuk memperkuat budaya integritas ASN. Pertama, pemerintah menempatkan integritas sebagai bagian penting dalam reformasi birokrasi nasional.
Melalui pendekatan tersebut, setiap instansi perlu memasukkan prinsip antikorupsi dalam sistem kerja. Dengan begitu, birokrasi dapat berjalan lebih cepat sekaligus tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah memperkuat budaya kerja ASN yang profesional melalui nilai inti BerAKHLAK. Nilai tersebut menjadi pedoman bagi aparatur agar mampu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan bertanggung jawab.
“Modul e-learning dirancang untuk mengikis budaya dilayani dan menggantinya dengan budaya melayani yang bersih dari gratifikasi,” jelas Rini.
Selain itu, pembelajaran integritas juga masuk dalam pengembangan kompetensi ASN. Aparatur yang mengikuti seluruh rangkaian pelatihan akan memperoleh sertifikat resmi dari LAN yang dapat dihitung sebagai jam pelajaran.
Smart ASN Perluas Akses Pembelajaran Digital
Di sisi lain, pemerintah melihat masih ada tantangan dalam penyediaan fasilitas pembelajaran digital di sejumlah daerah. Beberapa instansi pemerintah daerah belum memiliki sistem pembelajaran daring yang mendukung peningkatan kompetensi pegawai.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian PANRB bersama LAN mengembangkan sistem terpadu nasional Smart ASN.
Melalui sistem ini, ASN di berbagai wilayah dapat memperoleh akses pembelajaran yang lebih merata. Pemerintah berharap langkah tersebut mampu meningkatkan standar kompetensi sekaligus memperkuat budaya kerja yang berintegritas.
Pemerintah Dorong Kepatuhan Seluruh Instansi
Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan kebijakan nasional agar seluruh instansi mengikuti Program E-Learning ASN Berintegritas. Kementerian PANRB akan menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB sebagai dasar pelaksanaan program.
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki tanggung jawab untuk memastikan pegawai di masing-masing instansi mengikuti pembelajaran tersebut.
Selain itu, pemerintah menggunakan dashboard monitoring INDATA KPK untuk memantau perkembangan keikutsertaan ASN.
Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin membangun aparatur yang memiliki kemampuan teknis sekaligus karakter kuat. ASN diharapkan mampu menjadi pelayan publik yang profesional, transparan, dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.
FAQ
1. Apa alasan pemerintah memperkuat integritas ASN?
Pemerintah ingin memastikan ASN menjalankan tugas dengan jujur, profesional, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
2. Apa tujuan Program E-Learning ASN Berintegritas?
Program ini membantu ASN memahami nilai antikorupsi, menolak gratifikasi, serta memperkuat budaya pelayanan publik.
3. Siapa saja yang terlibat dalam program tersebut?
Program ini melibatkan KPK, Kementerian PANRB, LAN, dan BKN.
4. Apa manfaat pelatihan integritas bagi ASN?
ASN yang mengikuti pelatihan mendapatkan peningkatan kompetensi dan sertifikat resmi yang dapat dikonversi menjadi jam pelajaran.
5. Bagaimana pemerintah memantau program integritas ASN?
Pemerintah memantau pelaksanaan melalui dashboard monitoring INDATA KPK agar setiap instansi mengikuti program sesuai target.(Tim)
