SURABAYA – Kebijakan penghentian sementara layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah mulai menimbulkan persoalan baru bagi sejumlah pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur. Para mitra program kini harus mencari cara untuk menjaga keberlangsungan usaha karena biaya operasional tetap berjalan meski aktivitas dapur berhenti sementara.
Situasi tersebut membuat para pelaku usaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur meminta pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan penghentian operasional. Mereka menilai jeda layanan perlu mempertimbangkan kondisi investasi besar yang sudah dikeluarkan para mitra.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GAPEMBI Jawa Timur, Makhrus Sholeh, mengatakan banyak pengelola dapur menggunakan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan untuk membangun fasilitas pendukung MBG. Menurutnya, kewajiban pembayaran tetap berjalan meskipun dapur tidak menerima aktivitas layanan.
“Teman-teman mitra banyak yang menggunakan dana pihak ketiga. Kalau pinjaman bank kan tidak mengenal waktu. Cicilan tetap harus dibayar setiap bulan,” ujar Makhrus saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (22/6/2026).
Investasi Besar Tetap Membutuhkan Biaya Pemeliharaan
Sebelum menjalankan program MBG, para mitra SPPG telah menyiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan dapur, pembelian peralatan masak, kendaraan distribusi, hingga penyesuaian standar pelayanan sesuai ketentuan pemerintah.
Namun, selama periode libur sekolah, fasilitas tersebut tidak bisa digunakan secara bebas untuk kegiatan lain. Pengelola tetap harus menjaga kondisi dapur, merawat perlengkapan, serta mempertahankan kesiapan operasional.
Akibatnya, para mitra menghadapi beban biaya tetap tanpa pemasukan dari kegiatan distribusi makanan. Kondisi itu menjadi tantangan besar terutama bagi pengusaha yang mengandalkan pinjaman sebagai modal awal.
Karena itu, GAPEMBI Jatim berharap pemerintah mempertimbangkan dukungan operasional agar keberlanjutan program tetap terjaga.
“Kami berharap ini bisa dikaji. Karena dapurnya tidak dipakai, tidak operasional, tetapi fasilitas tetap harus dijaga. Dari sisi bisnis tentu ada biaya yang tetap berjalan,” kata Makhrus.
Program MBG Dinilai Tetap Memberi Dampak Ekonomi
Meski menyampaikan keberatan, GAPEMBI Jatim tetap mendukung keberadaan program MBG. Mereka menilai program tersebut membawa dampak luas bagi masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor pangan.
Makhrus menjelaskan keberadaan dapur MBG turut membantu berbagai pihak, mulai dari tenaga kerja lokal, pelaku UMKM, pemasok bahan makanan, hingga petani.
“Program ini tentu memiliki misi sosial yang sangat mulia. Tetapi di sisi lain, para mitra juga mengeluarkan investasi dan memiliki kewajiban finansial yang harus dipenuhi. Karena itu kami berharap ada solusi yang bersifat win-win solution,” tuturnya.
Selain menjaga manfaat sosial, GAPEMBI juga menilai pemerintah perlu mempertahankan kepercayaan investor agar kerja sama serupa tetap berkembang pada masa mendatang.
Jawa Timur Jadi Salah Satu Wilayah Terbesar Program MBG
Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan jumlah SPPG terbesar di Indonesia. Data nasional hingga April 2026 mencatat ribuan dapur SPPG tersebar di berbagai wilayah, dengan Jawa Timur menyumbang porsi cukup besar.
Kondisi tersebut membuat keputusan terkait operasional MBG selama libur sekolah ikut berdampak pada banyak tenaga kerja dan rantai ekonomi yang sudah terbentuk.
Oleh sebab itu, GAPEMBI berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat berdiskusi bersama para mitra untuk menemukan pola kebijakan yang tetap mendukung efisiensi anggaran, tetapi tidak mengabaikan beban usaha pengelola dapur.
BGN Atur Penyesuaian Operasional Saat Libur Sekolah
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional menerbitkan aturan mengenai penyesuaian operasional SPPG selama masa libur sekolah melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026.
Kebijakan tersebut mengatur penyesuaian pelaksanaan layanan MBG agar mengikuti kondisi kalender pendidikan. Namun, para mitra berharap pemerintah juga memperhatikan biaya yang tetap muncul selama masa penghentian layanan.
Dengan adanya dialog antara pemerintah dan pengelola, para mitra berharap program MBG tetap berjalan berkelanjutan tanpa membuat pelaku usaha mengalami tekanan finansial.
FAQ
1. Mengapa pengelola dapur SPPG menghadapi masalah saat MBG libur?
Pengelola tetap harus membayar biaya operasional, pemeliharaan fasilitas, dan cicilan modal meskipun layanan berhenti sementara.
2. Apakah mitra SPPG menghentikan dukungan terhadap MBG?
Tidak. GAPEMBI tetap mendukung program MBG karena memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
3. Apa harapan pengelola dapur kepada pemerintah?
Mereka berharap ada evaluasi kebijakan serta dukungan agar biaya tetap selama masa libur bisa tertangani.
4. Mengapa dapur MBG tidak digunakan untuk usaha lain?
Fasilitas tersebut harus mengikuti aturan program dan menjaga standar pelayanan yang sudah ditentukan.
5. Siapa yang mengelola program MBG?
Program Makan Bergizi Gratis berjalan melalui koordinasi pemerintah dengan Badan Gizi Nasional dan mitra pelaksana di berbagai daerah.(Tim)
