JAKARTA – Ombudsman RI menyoroti kesiapan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Lembaga pengawas pelayanan publik itu meminta pemerintah menjaga kualitas pengelolaan agar koperasi desa benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Program KDKMP membawa harapan besar untuk memperkuat ekonomi desa. Namun, Ombudsman menilai pemerintah perlu memastikan setiap koperasi memiliki aturan jelas, pengurus yang siap, serta sistem pengawasan yang berjalan sejak awal.
Pimpinan Ombudsman RI, Dr. Maneger Nasution, M.H., M.A., mengatakan jumlah koperasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Menurutnya, pemerintah juga perlu melihat kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan anggota.
Ombudsman Soroti Pentingnya Fondasi Program
Maneger menjelaskan bahwa program berskala besar membutuhkan perencanaan yang kuat. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan regulasi dan tata kelola sebelum koperasi berkembang di berbagai daerah.
“Satu hal yang mesti diperhatikan oleh pemerintah adalah sebuah program harus dibentuk dengan regulasi yang benar dan tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat,” kata Maneger saat dihubungi redaksi Tribunnews dari Kantor Tribunnews Solo di Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (20/6/2026).
Menurut dia, aturan yang jelas membantu pemerintah menjaga arah program. Selain itu, tata kelola yang baik membuat koperasi mampu berjalan secara profesional.
“Tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat akan menjadi fondasi utama agar koperasi desa tidak sekadar tumbuh dalam kuantitas, tetapi juga berkembang dalam kualitas,” ujarnya.
Potensi Masalah Muncul Saat Pengawasan Lemah
Maneger mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada peluncuran program. Sebab, berbagai program besar sering menghadapi tantangan ketika masuk tahap pelaksanaan.
Ia menyebut pengawasan memiliki peran penting untuk mencegah kesalahan administrasi dan menjaga pelayanan tetap sesuai aturan.
“Program seringkali dimunculkan dengan anggaran yang sangat besar, jumlah unit koperasi yang banyak dan glorifikasi peluncuran program yang ‘aduhai’, tapi di sisi implementasi tata kelola dan pengawasan sering terjadi maladministrasi,” katanya.
Karena itu, Ombudsman mendorong kerja sama dengan Kementerian Koperasi. Langkah tersebut dapat membantu pemerintah melihat persoalan sejak awal.
Pengawasan Harus Melihat Kondisi Lapangan
Selain aturan, Maneger menilai pemerintah perlu memperhatikan kondisi setiap desa. Setiap wilayah memiliki kemampuan sumber daya manusia yang berbeda.
Oleh sebab itu, pengawasan tidak cukup hanya melalui dokumen atau laporan administratif. Pemerintah perlu mendengar pengalaman anggota koperasi secara langsung.
“Pengawasan harus mampu mendengar suara anggota koperasi, memantau kualitas pelayanan, serta memastikan bahwa koperasi tidak berubah menjadi sekadar proyek formalitas,” kata Maneger.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan bukan bertujuan mencari kesalahan. Sebaliknya, pengawasan membantu menjaga kualitas pelayanan publik.
“Pengawasan bukanlah instrumen untuk mencari kesalahan, melainkan mekanisme untuk menjaga kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Koperasi Desa Harus Tumbuh Secara Berkelanjutan
Di sisi lain, Maneger mengapresiasi keterbukaan Kementerian Koperasi terhadap pengawasan Ombudsman. Menurutnya, pengawasan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat program.
Dengan pengelolaan yang transparan dan pengawasan yang konsisten, KDKMP memiliki peluang untuk berkembang menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa.
Namun, keberhasilan program tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Pengurus koperasi perlu memahami tujuan program dan menjalankan organisasi sesuai kebutuhan anggota.
FAQ
Apa tujuan utama Koperasi Desa Merah Putih?
Program ini bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Mengapa Ombudsman meminta pengawasan ketat?
Ombudsman ingin mencegah potensi maladministrasi serta memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Apakah jumlah koperasi menjadi ukuran utama keberhasilan?
Tidak. Pemerintah juga perlu melihat kualitas layanan, pengelolaan, dan manfaat koperasi bagi anggota.
Apa tantangan terbesar program KDKMP?
Tantangan terbesar berada pada pelaksanaan karena setiap desa memiliki kemampuan dan kondisi yang berbeda.
Bagaimana cara menjaga koperasi tetap berjalan baik?
Koperasi membutuhkan aturan jelas, pengurus profesional, keterlibatan anggota, dan pengawasan rutin.(Tim)
