JAKARTA – Pemerintah masih membahas wacana pembelajaran dari rumah bagi siswa mulai April 2026. Pemerintah mengaitkan wacana ini dengan rencana efisiensi energi lintas sektor.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa setiap kebijakan efisiensi harus berjalan terukur. Pemerintah menyusun kebijakan berbasis data konsumsi energi dan tingkat mobilitas.
Ia menyebut pemerintah mempertimbangkan pengalaman selama pandemi COVID-19 Pandemic. Pengalaman itu menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pendidikan.
Pemerintah memastikan efisiensi energi tidak mengganggu proses belajar. Pemerintah juga menjaga layanan publik tetap berjalan optimal.
Dalam sektor pendidikan, pemerintah membuka opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pemerintah menyesuaikan pelaksanaan dengan karakteristik mata pelajaran. Untuk mata pelajaran praktikum, pemerintah tetap mendorong pembelajaran tatap muka.
Pemerintah juga membahas sejumlah isu pendukung. Pemerintah mengatur distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan akses internet bagi siswa.
Selain pendidikan, pemerintah menerapkan efisiensi energi lintas instansi. Pemerintah menerapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah mendorong penggunaan platform digital. Pemerintah juga membatasi perjalanan dinas.
Pemerintah merencanakan kebijakan efisiensi energi mulai April 2026. Namun, pemerintah belum mengambil keputusan final terkait pembelajaran dari rumah. Pemerintah masih membahas kebijakan tersebut bersama kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah menekankan koordinasi lintas sektor agar kebijakan berjalan efektif. Pemerintah juga menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan aktivitas masyarakat di Indonesia.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
