SUMBAR – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, memaparkan langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumbar dalam menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda daerah itu pada November 2025. Ia menyampaikan hal ini saat menyambut kunjungan kerja Komisi I DPR RI dalam masa reses di Sumbar.
Pertemuan berlangsung di Gedung Sapta Marga Kodam I Bukit Barisan, Jumat (6/3/2026). Pemerintah daerah dan DPR RI berbagi informasi terkait kondisi di daerah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
Penyusunan R3P Dilakukan dengan Cepat
Mahyeldi menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Forkopimda bergerak cepat sejak awal bencana dan menyiapkan dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P).
“Alhamdulillah, saat menghadapi musibah bencana pada November 2025, kami bersama Forkopimda Sumatera Barat bergerak kompak sehingga penyiapan R3P berjalan cepat,” ujar Mahyeldi.
Kekompakan dan koordinasi intens antar unsur pemerintah menjadi kunci utama mempercepat proses perencanaan. Pemerintah daerah menyiapkan sistem dashboard perencanaan berbasis satu data agar seluruh proses berjalan terintegrasi.
“Kami memiliki dashboard satu data perencanaan di Sumbar. Koordinasi kami lakukan secara intens, bahkan rapat berlangsung dua kali sehari, pagi dan malam, agar proses perencanaan berjalan cepat dan terarah,” jelasnya.
Pemerintah Pusat Diharapkan Memberi Dukungan Rp21,4 Triliun
Mahyeldi menyebut penyusunan dokumen R3P selesai dalam waktu relatif singkat sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan.
Pemerintah Provinsi Sumbar berharap pemerintah pusat memberikan dukungan untuk mempercepat pembangunan pascabencana di wilayah terdampak.
“Kita berharap dukungan dana sebesar Rp21,4 triliun dari pemerintah pusat membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat,” ungkap Mahyeldi.
TKD Dikembalikan Secara Bertahap
Mahyeldi menyampaikan dalam rapat bersama Ketua Satgas dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pemerintah pusat akan mengembalikan TKD yang sebelumnya berada di tingkat pusat secara bertahap.
DPR RI Serap Aspirasi dan Perhatikan Tantangan Daerah
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menilai informasi dari pemerintah daerah memberi gambaran penting bagi DPR RI untuk melihat kondisi di daerah secara langsung.
Kunjungan kerja dalam masa reses memberi kesempatan anggota DPR mendengar aspirasi masyarakat serta memahami tantangan daerah, termasuk dalam penanganan bencana.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
