SOLSEL – Kabupaten Solok Selatan (Solsel) kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan kinerja pengelolaan keuangan yang stabil di Sumatera Barat. Pemerintah daerah ini berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian ini sekaligus menandai WTP ke-10 yang berhasil diraih secara beruntun.
Konsistensi Tata Kelola Jadi Sorotan Utama
Pencapaian tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga menunjukkan konsistensi Pemkab Solok Selatan dalam menjaga kualitas tata kelola anggaran. Pemerintah daerah menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam setiap proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
Bupati Solok Selatan H. Khairunas menegaskan bahwa capaian ini tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Ia menyebut penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai momentum untuk memperkuat komitmen reformasi birokrasi di daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualiyas pengelolaan keuangan daeeah sebagai bentik tanggungjawab kepada masyarakat serta wujud sinergi dalam membangun daerah yang lebih baik,” kata Khairunas, Jumat (29/5/2026).
Penguatan Sistem dan Evaluasi Berkelanjutan
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Solok Selatan, Marfiandhika Arief, menjelaskan bahwa capaian WTP ini lahir dari proses pemeriksaan ketat yang dilakukan oleh BPK RI. Ia menilai hasil tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menjalankan standar akuntansi pemerintahan.
Menurutnya, kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kunci utama dalam menjaga konsistensi laporan keuangan. Ia juga menyoroti masih adanya catatan dari BPK, terutama terkait optimalisasi pendapatan daerah yang membutuhkan pembaruan sistem.
“Meski begitu memang terdapat catatan dari BPK untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah. Salah satunya adalah pemutakhiran aplikasi,” kata Marfiandhika
Arah Transformasi Digital Keuangan Daerah
Ke depan, Pemkab Solok Selatan mendorong percepatan transformasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah menargetkan integrasi penuh sistem berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data keuangan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah sekaligus memperkecil potensi kesalahan administrasi.
“Ke delan kami bertekad untuk melakukan transformasi pengelolaan keuangan menjadi sepenuhnya digital,” tutupnya.
Dampak dan Relevansi Capaian WTP ke-10
Capaian WTP ke-10 ini memperkuat reputasi Solok Selatan sebagai daerah dengan tata kelola keuangan yang konsisten. Selain itu, prestasi ini juga membuka ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif.
Dengan capaian tersebut, Pemkab Solok Selatan menempatkan penguatan sistem dan digitalisasi sebagai prioritas utama dalam menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi.
FAQ
1. Apa itu opini WTP?
Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dianggap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Berapa kali Solok Selatan meraih WTP?
Solok Selatan meraih opini WTP untuk yang ke-10 kalinya secara beruntun.
3. Siapa yang memberikan opini WTP?
Opini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
4. Apa tantangan utama yang masih ditemukan BPK?
BPK masih menyoroti perlunya optimalisasi pendapatan daerah, termasuk pembaruan sistem dan aplikasi.
5. Apa langkah ke depan Pemkab Solok Selatan?
Pemerintah daerah akan mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
