JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat merespons turunnya penerimaan pajak sepanjang 2025. Kementerian Keuangan menyiapkan aturan baru untuk memperketat pengembalian lebih bayar pajak (restitusi) mulai 1 Mei 2026.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat lonjakan restitusi menjadi salah satu penyebab utama tekanan penerimaan negara. Tiga sektor mencatat kenaikan tajam, yaitu industri kelapa sawit (CPO) sebesar 60,7%, perdagangan BBM 82,9%, dan pertambangan batu bara 68,6%.
DJP juga mencatat total restitusi meningkat 35,9% pada 2025. Lonjakan ini terutama terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Kondisi tersebut langsung menekan penerimaan PPh nonmigas serta PPN dan PPnBM.
Sepanjang 2025, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.917,93 triliun. Angka itu masih di bawah target APBN yang sebesar Rp2.189,31 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai sistem restitusi berpotensi memicu kebocoran penerimaan negara. Ia menyoroti nilai restitusi yang sangat besar, bahkan mencapai sekitar Rp361,5 triliun pada tahun lalu.
“Nilainya besar dan belum terpantau optimal. Kami melihat ada potensi kebocoran di sana,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.
Pemerintah pun menyiapkan langkah tegas. Kemenkeu akan merevisi aturan lama melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang menggantikan beleid sebelumnya.
Melalui kebijakan baru ini, pemerintah akan memperketat proses restitusi dengan audit menyeluruh. Audit akan menyasar sektor-sektor sumber daya alam (SDA) dan mencakup periode 2020 hingga 2025.
Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor eksternal.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak menghentikan restitusi. Ia memastikan negara tetap memberikan hak wajib pajak, tetapi hanya kepada pihak yang benar-benar memenuhi syarat.
“Kami perketat supaya yang tidak berhak tidak lagi menerima restitusi,” tegasnya.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
