Lokasi Kopdes Merah Putih Tuai Sorotan, Ferry Juliantono Sebut Hanya Segelintir yang Jauh dari Permukiman

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 2 Juli 2026 - 20:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

JAKARTA – Pemerintah mulai mengevaluasi sejumlah lokasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang memicu perhatian publik karena berdiri cukup jauh dari kawasan permukiman. Meski demikian, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa kasus tersebut hanya muncul di beberapa titik dan tidak mencerminkan kondisi mayoritas Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

Menurut Ferry, pemerintah menerima berbagai masukan dari masyarakat, baik melalui kunjungan lapangan maupun media sosial. Setelah menelaah laporan yang masuk, pemerintah menemukan bahwa hanya sedikit lokasi yang memunculkan persoalan terkait akses masyarakat.

“Saya sudah hitung dari semua masukan masyarakat atau yang ada di sosial media, jumlahnya kurang dari 10 dari 30.000 (Kopdes Merah Putih),” ujar Ferry.

Ia menilai angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan total pembangunan Kopdes Merah Putih yang berlangsung secara nasional. Karena itu, ia mengajak masyarakat agar tidak menyimpulkan kondisi seluruh koperasi hanya berdasarkan beberapa kasus yang ramai diperbincangkan.

Penentuan Lokasi Libatkan Warga Desa

Selanjutnya, Ferry menjelaskan bahwa setiap desa menentukan lokasi pembangunan melalui musyawarah bersama pemerintah desa dan masyarakat. Proses tersebut bertujuan menyesuaikan lokasi koperasi dengan kebutuhan serta rencana pengembangan masing-masing desa.

Melalui mekanisme itu, pemerintah berharap setiap koperasi mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan usaha di tingkat desa.

Meski begitu, pemerintah tetap membuka ruang evaluasi apabila masyarakat menemukan lokasi yang kurang efektif atau sulit dijangkau.

Kementerian Koperasi Mulai Verifikasi

Sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan tersebut, Kementerian Koperasi segera melakukan verifikasi dan validasi terhadap lokasi-lokasi yang menjadi sorotan publik.

Tim verifikasi akan menilai kondisi lapangan secara menyeluruh. Selain itu, tim juga akan mencermati apakah lokasi tersebut masih sesuai dengan tujuan pembangunan atau justru memerlukan penyesuaian.

Baca Juga :  Gubernur Sumbar Dorong Pesantren Idrisiyyah Josal FC, Perkuat Generasi Muda dan Ekonomi Desa

Ferry menegaskan pemerintah tidak ingin mengambil keputusan tanpa data yang lengkap.

“Itu kan sedikit presentasenya, serta tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi dan validasi,” katanya.

Selain melibatkan Kementerian Koperasi, pemerintah juga mengajak pemerintah daerah, pemerintah desa, serta lembaga terkait agar proses evaluasi berjalan objektif dan menghasilkan keputusan yang tepat.

Relokasi Masih Menunggu Hasil Evaluasi

Di sisi lain, Ferry belum memastikan kemungkinan relokasi bagi Kopdes Merah Putih yang berdiri jauh dari permukiman warga.

Menurutnya, pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan seluruh tahapan verifikasi sebelum menentukan langkah lanjutan.

“Nanti kita pikirin, kita carikan solusinya, tapi itu kan ada proses verifikasi-validasi melibatkan pemerintahan dan lembaga yang lain juga, dan kita akan kembali bermusyawarah dengan masyarakat desa dan kepala desanya,” jelas Ferry.

Dengan demikian, pemerintah tetap mengedepankan musyawarah bersama masyarakat sebelum menetapkan kebijakan apa pun terhadap lokasi koperasi yang menjadi perhatian.

Ribuan Kopdes Sudah Berdiri

Sementara itu, pembangunan Kopdes Merah Putih terus menunjukkan perkembangan. Ferry mengungkapkan sekitar 14.000 unit sudah rampung sepenuhnya.

Selain itu, pembangunan sekitar 23.000 unit lainnya masih berlangsung di berbagai daerah. Pemerintah terus mendorong penyelesaian proyek tersebut agar masyarakat desa segera memanfaatkan layanan koperasi untuk memperkuat kegiatan ekonomi lokal.

Program Kopdes Merah Putih juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan usaha, distribusi barang, dan pengembangan ekonomi berbasis desa.

Lokasi di Pati Jadi Perhatian Publik

Sorotan terhadap lokasi Kopdes Merah Putih menguat setelah masyarakat membahas bangunan koperasi di Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

Baca Juga :  Silaturahmi Lebaran, Pimpinan DPR Terima Audiensi LPSK

Bangunan itu berdiri di kawasan tambak ikan dan bersebelahan dengan embung desa. Lokasinya berjarak sekitar 150 hingga 300 meter dari permukiman warga. Selain itu, jalan menuju koperasi masih berupa tanah.

Walaupun pembangunan telah selesai dan hanya menunggu peresmian, sejumlah warga mempertanyakan kemudahan akses menuju koperasi karena lokasinya cukup jauh dari pusat aktivitas masyarakat.

Namun, pemerintah desa memberikan penjelasan berbeda. Pemerintah desa memilih lokasi tersebut melalui musyawarah bersama warga dan memasukkannya ke dalam rencana pengembangan kawasan wisata desa. Karena itu, pemerintah desa meyakini keberadaan koperasi tetap mampu memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

Ke depan, hasil verifikasi pemerintah akan menjadi dasar dalam menentukan langkah terbaik agar seluruh Kopdes Merah Putih benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.

FAQ

Apakah pemerintah akan memindahkan Kopdes Merah Putih yang jauh dari permukiman?

Belum. Pemerintah masih menjalankan proses verifikasi dan validasi sebelum menentukan kebijakan.

Berapa lokasi Kopdes Merah Putih yang menjadi sorotan?

Menurut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, jumlahnya kurang dari 10 lokasi dari sekitar 30.000 Kopdes Merah Putih.

Berapa Kopdes Merah Putih yang sudah selesai dibangun?

Sekitar 14.000 unit telah rampung, sementara sekitar 23.000 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Mengapa lokasi Kopdes di Pati menjadi perhatian publik?

Karena bangunan koperasi berdiri di kawasan tambak dengan jarak sekitar 150–300 meter dari permukiman warga dan akses jalannya masih berupa tanah.

Bagaimana pemerintah menentukan lokasi Kopdes Merah Putih?

Pemerintah desa bersama masyarakat menentukan lokasi melalui musyawarah agar sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan desa.(Tim)

Berita Terkait

Skandal MBG Kian Terkuak, Brigjen LMI Jadi Tersangka, Peran Kolonel BU dalam Proyek Rp1,03 Triliun Ikut Disorot
Terbongkar! 833 Pendamping PKH Rangkap Kerja, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Capai Rp7,9 Miliar
Bengkulu Bidik PAD Baru dari Perkebunan Sawit, Pajak Air Permukaan Mulai Disiapkan untuk 2027
Harga Avtur Turun, Tiket Pesawat Belum Bergeming! Ini Penyebab Tarif Penerbangan Domestik Masih Mahal Juli 2026
Promo Shopee 4 Juli 2026: Diskon 50 Persen, Voucher Rp188 Ribu dan Promo Serba Rp7 Jadi Buruan
PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 Buka Peluang PPPK Paruh Waktu Naik Status, Ini Syaratnya
Nasib Bupati Langkat Syah Afandin Ditentukan Hari Ini, KPK Dalami Dugaan Suap Proyek dan Aliran Uang
Koperasi Siap Kuasai Bisnis Sawit dari Hulu ke Hilir, Pemerintah Bidik Produksi CPO hingga Minyak Goreng
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:00 WIB

Skandal MBG Kian Terkuak, Brigjen LMI Jadi Tersangka, Peran Kolonel BU dalam Proyek Rp1,03 Triliun Ikut Disorot

Sabtu, 4 Juli 2026 - 12:00 WIB

Terbongkar! 833 Pendamping PKH Rangkap Kerja, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Capai Rp7,9 Miliar

Sabtu, 4 Juli 2026 - 11:00 WIB

Bengkulu Bidik PAD Baru dari Perkebunan Sawit, Pajak Air Permukaan Mulai Disiapkan untuk 2027

Sabtu, 4 Juli 2026 - 09:00 WIB

Harga Avtur Turun, Tiket Pesawat Belum Bergeming! Ini Penyebab Tarif Penerbangan Domestik Masih Mahal Juli 2026

Sabtu, 4 Juli 2026 - 07:00 WIB

Promo Shopee 4 Juli 2026: Diskon 50 Persen, Voucher Rp188 Ribu dan Promo Serba Rp7 Jadi Buruan

Berita Terbaru