JAKARTA – Pengamat mendorong pemerintah melelang pita frekuensi 900 MHz bersama 700 MHz dan 2,6 GHz. Mereka menilai langkah ini membuat proses seleksi lebih efisien dan cepat. Selain itu, skema terpadu memberi kepastian bagi pelaku industri.
Efisiensi Waktu dan Biaya
Ketua Umum Perhimpunan Advokat Teknologi Informasi (Peratin) Kamilov Sagala mengatakan penggabungan tiga pita menekan ongkos dan memangkas waktu. Dengan demikian, pemerintah cukup menggelar satu kali lelang untuk tiga pita sekaligus. Industri tidak perlu menyiapkan dokumen dan strategi secara terpisah.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mewajibkan entitas hasil merger XL Axiata dan Smartfren mengembalikan spektrum 2 x 7,5 MHz di pita 900 MHz paling lambat Desember 2026. Pada saat yang sama, pemerintah merencanakan lelang pita 700 MHz dan 2,6 GHz.
“Apabila tujuannya efisiensi proses lelang dan persiapan industri, akan sangat menarik jika frekuensi tersebut dilelang bersamaan,” ujar Kamilov, Selasa (3/3/2026).
Secara umum, proses seleksi spektrum berlangsung 1–3 bulan sejak pengumuman hingga penetapan pemenang. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri mengatur tahapan tersebut. Sementara itu, lelang harga hanya memakan waktu beberapa hari.
Oleh karena itu, seleksi terpisah dapat menghabiskan waktu 3–9 bulan. Bahkan, proses bisa lebih panjang jika peserta mengajukan sanggahan.
Aspek Hukum dan Administrasi
Namun, Kamilov mengingatkan adanya batasan hukum dan administrasi. Pemerintah perlu menuntaskan seluruh hak dan kewajiban atas pita 900 MHz sebelum melelangnya kembali. Frekuensi yang masih aktif berisiko memicu persoalan jika pemerintah langsung membawanya ke meja lelang.
Di sisi lain, pemerintah harus menyiapkan tim regulator dan menyusun skema penilaian yang matang. Desain kebijakan menjadi kunci. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan keberlanjutan industri. Spektrum tetap harus memberi nilai ekonomi optimal karena termasuk sumber daya terbatas.
Kamilov juga mengakui potensi tekanan keuangan bagi operator. Risiko itu muncul jika pemerintah melelang beberapa pita tanpa desain yang terukur. Karena itu, model blended atau terintegrasi dapat membantu operator menyusun strategi investasi dan pembiayaan secara lebih realistis.
Spektrum Balancing dan Transformasi Digital
Sementara itu, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot meminta pemerintah menjaga keadilan distribusi spektrum. Ia meminta regulator menjelaskan mekanisme keseimbangan, baik di setiap pita maupun secara lintas pita.
Selain itu, pemerintah perlu mendorong pemanfaatan spektrum untuk adopsi teknologi baru. Langkah ini dapat mempercepat pemerataan broadband berkualitas. Ia menegaskan jangan sampai ada frekuensi yang menganggur. Saat ini, ketersediaan spektrum nasional masih tertinggal dibanding sejumlah negara lain.
Opsi Lelang Bertahap
Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menyebut pengembalian spektrum 900 MHz sebagai konsekuensi evaluasi merger XL Axiata dan Smartfren menjadi XLSmart Telecom. Setelah pengembalian selesai, pemerintah dapat membuka lelang.
Namun, Heru menilai pemerintah bisa mendahulukan lelang pita 2,6 GHz dan 700 MHz. Kedua pita tersebut sudah bersih dari kewajiban penggunaan. “Lelang 2,6 GHz atau 700 MHz bisa berjalan lebih dahulu,” ujar Heru.
Pada akhirnya, keberhasilan lelang tidak hanya bergantung pada waktu pelaksanaan. Pemerintah harus merancang kebijakan secara matang. Desain itu harus menjaga kesehatan industri sekaligus mempercepat transformasi digital nasional.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
