Bandung – Tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mencapai 95,5 persen memicu sorotan akademisi. Pengamat kebijakan publik Kristian Widya Wicaksono dari Universitas Katolik Parahyangan menilai angka tersebut belum mencerminkan keberhasilan program secara substantif.
Kristian menegaskan bahwa survei kepuasan hanya merekam persepsi masyarakat. Ia menilai pemerintah harus mengukur kinerja melalui capaian terukur dan dampak jangka panjang.
“Secara politik, angka itu impresif. Namun dalam administrasi publik, kepuasan tidak identik dengan keberhasilan program. Ukurannya tetap pada output dan outcome jangka panjang,” ujar Kristian, Selasa (17/2/2026).
Kepuasan Tidak Sama dengan Kinerja
Kristian menjelaskan bahwa tingginya kepuasan menunjukkan efektivitas komunikasi politik dan kedekatan pemimpin dengan warga. Namun ia meminta pemerintah membuktikan efektivitas kebijakan melalui data yang jelas.
Ia juga mengingatkan bahwa kepuasan publik bersifat dinamis. Ekspektasi yang tidak terpenuhi dapat menurunkan angka kepuasan dalam waktu singkat.
Fokus Layanan Dasar Harus Berbasis Perencanaan
Selama satu tahun masa jabatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kristian menilai arah tersebut sejalan dengan mandat konstitusi tentang pelayanan dasar.
Meski demikian, ia mendorong pemerintah menyusun kebijakan berdasarkan perencanaan teknokratik yang kuat. Ia menolak pendekatan yang hanya mengandalkan respons cepat bernuansa populis.
“Kebijakan yang terlihat konkret memang bisa mendongkrak kepuasan. Namun pemerintah harus memastikan kebijakan itu menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan,” tegasnya.
Pendidikan Harus Mengejar Mutu dan Pemerataan
Pada sektor pendidikan, Kristian menilai pembangunan sekolah dan penambahan daya tampung belum cukup. Ia meminta pemerintah meningkatkan kualitas pembelajaran dan meratakan distribusi guru.
Selain itu, ia mendorong pemerintah menekan angka putus sekolah secara signifikan. Ia juga menyoroti kebijakan pembinaan berbasis barak dan meminta pemerintah mengevaluasi dampak serta keberlanjutannya secara menyeluruh.
Kesehatan Perlu Perbaikan Layanan Nyata
Di bidang kesehatan, Kristian meminta pemerintah tidak hanya membangun fasilitas atau membagikan kartu layanan. Ia mendorong pemerintah meningkatkan rasio tenaga medis dan mempercepat waktu tunggu pelayanan.
Ia juga meminta pemerintah menurunkan angka stunting serta kematian ibu dan bayi sebagai indikator utama keberhasilan sektor kesehatan.
Infrastruktur Harus Menggerakkan Ekonomi
Pada sektor infrastruktur, Kristian menilai pemerintah tidak boleh hanya menghitung panjang jalan yang terbangun. Ia meminta pemerintah memastikan pembangunan jalan mendorong konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan bahwa infrastruktur benar-benar meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan warga.
Transparansi dan Konsistensi Jadi Kunci
Kristian mendorong pemerintah memperkuat tata kelola dan meningkatkan integrasi kerja antar perangkat daerah. Ia juga meminta pemerintah membuka data capaian program secara berkala.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya konsistensi antara janji kampanye dan dokumen perencanaan resmi seperti RPJMD. Ia menilai langkah tersebut dapat mencegah anggapan bahwa pemerintah hanya mengejar pencitraan.
“Sisa masa jabatan seharusnya berfokus pada pendalaman kualitas program. Pemimpin yang kuat tidak hanya mengejar popularitas, tetapi membangun sistem yang tetap berjalan setelah masa jabatan berakhir,” pungkasnya.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
