JAKARTA – Pemerintah menyiapkan kebijakan work from home (WFH) setelah Lebaran 2026. Kebijakan ini menyasar aparatur sipil negara (ASN), sektor swasta, dan pemerintah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026). Ia menyebut pemerintah masih menentukan waktu penerapan secara pasti.
“Pascalebaran, tetapi nanti kita tentukan waktunya,” ujar Airlangga.
Airlangga menegaskan kebijakan WFH berlaku untuk semua sektor, bukan hanya ASN. Ia memastikan pemerintah melibatkan sektor swasta dalam penerapan kebijakan ini.
“Semua,” katanya saat menjawab pertanyaan terkait cakupan kebijakan tersebut.
Pemerintah mempertimbangkan sejumlah faktor global dalam penentuan durasi dan waktu pelaksanaan WFH. Faktor tersebut meliputi harga minyak dunia dan situasi geopolitik.
Airlangga menilai WFH membantu menekan konsumsi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM). Ia menyebut penghematan dari sisi mobilitas mencapai sekitar 20 persen dari penggunaan normal.
“Penghematannya cukup signifikan, sekitar seperlima dari penggunaan biasa,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto mendukung rencana tersebut. Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai langkah efisiensi energi di tengah kondisi global yang dinamis.
Airlangga juga menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Ia memastikan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan tanpa perubahan akibat kebijakan efisiensi.
Selain itu, pemerintah belum membahas rencana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR. Airlangga menyebut isu tersebut belum masuk agenda rapat.
Pemerintah masih mengkaji teknis pelaksanaan WFH pasca-Lebaran 2026. Keputusan akhir akan menyesuaikan kondisi global dan kebutuhan nasional saat pemerintah menerapkan kebijakan tersebut.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
