SOLOK SELATAN – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), menempatkan UMKM sebagai prioritas utama. Pemerintah telah memberikan berbagai bantuan kepada ribuan pelaku UMKM sejak 2021.
Dari 12.768 UMKM di Solok Selatan, pemerintah membina 1.769 usaha mikro di tujuh kecamatan. Pemerintah juga memberikan peralatan kepada 1.323 pelaku usaha. Selanjutnya, pemerintah memfasilitasi 5.804 pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan merek usaha. Program ini berjalan bersama pemerintah provinsi, Kemenag, Bank Indonesia, dan Pusat Kajian Halal LDPM Bukittinggi.
Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Musferi Hendra, menjelaskan bahwa semua bantuan termasuk dalam program UMKM Naik Kelas. Program ini meningkatkan kapasitas, kualitas, dan daya saing pelaku UMKM.
“Program UMKM Naik Kelas memperkuat ekonomi masyarakat. Pemerintah memberikan pembinaan, pelatihan, dan bantuan peralatan. Kami ingin UMKM Solok Selatan berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” kata Musferi, Selasa (17/3/2026).
Sejak kepemimpinan Bupati H. Khairunas dan Wakil Bupati H. Yulian Efi, UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. UMKM membuka lapangan kerja baru dan memberdayakan perempuan serta generasi muda di bidang kerajinan, bordir, sulaman, serta makanan dan minuman.
Pemerintah Dukung UMKM
Pemerintah terus mendukung UMKM dengan pelatihan, konsultasi, pendampingan usaha, dan kunjungan langsung ke lokasi. Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Azizah Mutia, menyebut UMKM di Solok Selatan tersebar di tujuh sektor: penyedia akomodasi makan-minum, perdagangan, industri pengolahan, jasa, kerajinan, pertanian, dan peternakan.
Dengan dukungan pemerintah, produk UMKM Solok Selatan menembus pasar internasional. Pemerintah memasarkan kopi ke Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Korea. Produk olahan makanan, seperti rendang Uni Lili, menjangkau Eropa. Pemerintah juga mengekspor hasil kerajinan sulaman ke negara tetangga dan Timur Tengah.
Program ini berlanjut karena pemerintah memasukkan UMKM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan menjadikannya bagian dari visi-misi daerah. Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 817,8 juta untuk meningkatkan kapasitas 420 pelaku UMKM.
Selain itu, pemerintah tengah memproses 400 sertifikat halal melalui Pusat Kajian Halal LDPM Bukittinggi.
UMKM Solok Selatan, UMKM Naik Kelas, Ekonomi Daerah, Pelaku Usaha, Bantuan UMKM
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
