Awal Ramadan Berbeda, Ini Penjelasan Muhammadiyah dan NU

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 21 Februari 2026 - 13:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

Jakarta – Umat Islam di Indonesia kembali menyambut bulan suci dengan perbedaan penetapan awal puasa. Untuk Ramadan 1477 Hijriah atau 2026 Masehi, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan pada 18 Februari 2026.
Sementara itu, pemerintah bersama Nahdlatul Ulama menetapkan awal puasa pada 19 Februari 2026.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, perbedaan awal Ramadan dan Idul Fitri terus muncul. Masyarakat Indonesia pun menghadapi dua tanggal berbeda dalam memulai ibadah puasa.

Penetapan Awal Ramadan 2026

Muhammadiyah lebih dulu mengumumkan 1 Ramadan 1477 H jatuh pada Selasa, 18 Februari 2026. Organisasi ini menggunakan metode hisab untuk menghitung posisi bulan.
Selanjutnya, pemerintah menggelar sidang isbat bersama NU dan sejumlah ormas Islam. Dalam sidang tersebut, para peserta membahas hasil pemantauan hilal dan data astronomi. Setelah itu, pemerintah menetapkan awal puasa pada Rabu, 19 Februari 2026.
Perbedaan ini memunculkan selisih satu hari dalam pelaksanaan puasa tahun ini. Meski begitu, masyarakat tetap menjaga suasana kondusif dan saling menghormati.

Dasar Penanggalan Kalender Hijriah

Kalender Hijriah memakai sistem Qomariyah yang mengikuti peredaran bulan mengelilingi bumi. Umat Islam menentukan awal bulan dengan melihat kemunculan hilal setelah terjadi ijtimak.
Ijtimak terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Kondisi ini menandai fase pergantian bulan dalam kalender Hijriah.
Karena itu, para ahli falak dan otoritas keagamaan menggunakan metode tertentu untuk memastikan awal Ramadan secara tepat dan akurat.
Perbedaan Metode Hisab dan Rukyat
Muhammadiyah mengandalkan metode hisab. Melalui perhitungan astronomi, para ahli menghitung posisi hilal secara matematis. Dengan cara ini, organisasi dapat menentukan awal Ramadan jauh hari sebelum bulan suci tiba.
Sebaliknya, NU menggunakan metode rukyat. Tim pemantau hilal turun langsung ke berbagai titik pengamatan untuk melihat hilal secara kasatmata. Setelah tim menyampaikan laporan, pemerintah mempertimbangkan hasil rukyat dan data hisab dalam sidang isbat.
Perbedaan pendekatan ini kerap melahirkan hasil yang tidak sama. Dalam beberapa tahun, metode hisab menghasilkan tanggal yang lebih awal satu hari dibandingkan rukyat.

Rekam Jejak Perbedaan 2014–2026

Data dalam 13 tahun terakhir menunjukkan beberapa kali perbedaan awal puasa. Pada 2014, Muhammadiyah memulai puasa pada 28 Juni, sedangkan NU memulai pada 29 Juni.
Pada 2022, Muhammadiyah menetapkan 2 April dan NU menetapkan 3 April. Kemudian pada 2024, Muhammadiyah memulai 11 Maret dan NU memulai 12 Maret. Pada 2026, Muhammadiyah memulai 18 Februari, sementara NU memulai 19 Februari.
Namun, pada 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, dan 2025, kedua organisasi memulai puasa pada tanggal yang sama.

Dinamika yang Terus Berlangsung

Perbedaan awal Ramadan mencerminkan keragaman metode dalam praktik keagamaan di Indonesia. Meski terdapat perbedaan tanggal, umat Islam tetap menjalankan ibadah puasa sesuai keyakinan masing-masing.
Dengan sikap saling menghormati, masyarakat menjaga persatuan di tengah perbedaan. Tradisi perbedaan ini pun terus menjadi bagian dari dinamika Ramadan di Indonesia setiap tahun.
Baca Juga :  Gaji ke-13 ASN 2026 Cair 2 Juni, Ini Daftar Penerima, yang Tak Kebagian, dan Komponen Lengkapnya

Penulis : Idp

Editor : Ichwan Diaspora

Berita Terkait

Pemerintah Siapkan Langkah Penyelamatan Fiskal Daerah di Tengah Krisis Pembayaran PPPK
BPJS Kesehatan Terapkan Aturan Baru Kontrol 2026, Pasien Wajib Ikuti Jadwal Ketat Mulai Berlaku Juni
KPK Naikkan Status Kasus OTT Muara Enim, Bukti Mengarah ke Dugaan Korupsi Proyek Pendidikan
Dari Sumbar ke Kejagung, Putra Sungai Penuh Dipercaya Duduki Jabatan Penting
UGM Pimpin 10 Kampus dengan Skor SINTA Tertinggi 2026, IAIN Kerinci Ikut Disorot
Indonesia Stop Impor Beras, Kebijakan Baru Picu Dampak Global
Bupati di Sumsel Terjaring OTT KPK, Kantor Disegel dan Aktivitas Lumpuh
Sony Sanjaya Klaim Tertekan di Kasus MBG, Singgung Nama Besar dan Siap Ungkap Fakta
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 11:00 WIB

Pemerintah Siapkan Langkah Penyelamatan Fiskal Daerah di Tengah Krisis Pembayaran PPPK

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:00 WIB

BPJS Kesehatan Terapkan Aturan Baru Kontrol 2026, Pasien Wajib Ikuti Jadwal Ketat Mulai Berlaku Juni

Selasa, 9 Juni 2026 - 11:36 WIB

KPK Naikkan Status Kasus OTT Muara Enim, Bukti Mengarah ke Dugaan Korupsi Proyek Pendidikan

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:00 WIB

Dari Sumbar ke Kejagung, Putra Sungai Penuh Dipercaya Duduki Jabatan Penting

Senin, 8 Juni 2026 - 22:00 WIB

UGM Pimpin 10 Kampus dengan Skor SINTA Tertinggi 2026, IAIN Kerinci Ikut Disorot

Berita Terbaru

Oplus_0

Merangin

Kepala Sekolah Guru PPPK di Merangin Tuai Polemik

Rabu, 10 Jun 2026 - 08:27 WIB