Mensos: 45 Persen Bansos dan PKH Salah Sasaran

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 13 Februari 2026 - 12:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyoroti ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial pemerintah. Ia menyebut hampir separuh Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lain salah sasaran.

Hampir Separuh Penerima Bansos Salah Sasaran

“Program PKH dan bansos, sekitar 45 persen penerimanya tidak tepat sasaran,” ujar Gus Ipul saat rapat konsultasi dengan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12/2026).

Warga Menengah Mendapat Bantuan Sosial

Gus Ipul menambahkan, lebih dari 15 juta warga dari desil 6 sampai 10—kelompok menengah ke atas—menerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Padahal, pemerintah menargetkan bantuan ini untuk masyarakat miskin dan rentan miskin.

Banyak Masyarakat Miskin Belum Terima Bantuan

Sekitar 54 juta warga dari desil 1 sampai 5, yang mencakup kelompok sangat miskin hingga rentan miskin, belum menerima PBI BPJS Kesehatan.
“Masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan perlindungan,” kata Gus Ipul.

Pemerintah Perbarui Data DTSEN

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menyempurnakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah mulai menggunakan DTSEN pada Februari 2025 untuk menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penerima bantuan sosial.
Gus Ipul menekankan pentingnya pemutakhiran data agar pemerintah dapat menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran. Pemerintah memperbarui DTSEN setiap tiga bulan. Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dalam proses ini.
“Jika pemerintah tidak memperbarui data, ketidakadilan akan terus terjadi. Pemutakhiran ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan sosial,” tegas Gus Ipul.
Baca Juga :  Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Tidak Terlihat Salat Idulfitri di KPK 

Berita Terkait

KPK Bongkar Dugaan Setoran Rp2,93 Miliar, Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka
Polisi Tetapkan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tersangka, Ini Fakta yang Terungkap
Wabup Sukoharjo Buka Suara usai OTT KPK, Tegaskan Pelayanan Publik Tetap Berjalan dan ASN Diminta Tetap Tenang
Mengapa Shell Masih Belum Jual Bensin? ESDM Ungkap Dugaan Penyebabnya, Harga Minyak Dunia Jadi Sorotan
Mulai 1 Oktober, Seluruh SPBU Wajib Jual Biosolar B50, Indonesia Bersiap Tinggalkan Impor Solar
OTT KPK Guncang Sukoharjo, Dugaan Pemerasan Perangkat Daerah Seret Bupati Etik Suryani
105 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Mabes TNI Ingatkan Amanah dan Tanggung Jawab
Wabup Leli Arni Ajak Lansia Tetap Aktif, PERWATUSI Dharmasraya Resmi Punya Pengurus Baru
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 11 Juli 2026 - 21:00 WIB

KPK Bongkar Dugaan Setoran Rp2,93 Miliar, Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka

Sabtu, 11 Juli 2026 - 17:30 WIB

Polisi Tetapkan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tersangka, Ini Fakta yang Terungkap

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:00 WIB

Wabup Sukoharjo Buka Suara usai OTT KPK, Tegaskan Pelayanan Publik Tetap Berjalan dan ASN Diminta Tetap Tenang

Jumat, 10 Juli 2026 - 19:00 WIB

Mengapa Shell Masih Belum Jual Bensin? ESDM Ungkap Dugaan Penyebabnya, Harga Minyak Dunia Jadi Sorotan

Jumat, 10 Juli 2026 - 16:00 WIB

Mulai 1 Oktober, Seluruh SPBU Wajib Jual Biosolar B50, Indonesia Bersiap Tinggalkan Impor Solar

Berita Terbaru