JAMBI – Polemik yang melibatkan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo, memunculkan pertanyaan penting tentang arah gerakan mahasiswa di Indonesia. Setelah menyampaikan kritik terhadap kekuasaan, Tiyo justru menghadapi gelombang serangan dari sesama mahasiswa dan sejumlah kelompok pemuda.
Fenomena tersebut menghadirkan ironi yang sulit diabaikan. Selama puluhan tahun, masyarakat mengenal mahasiswa sebagai kekuatan moral yang mengawasi jalannya pemerintahan. Namun kini, sebagian mahasiswa justru mengarahkan energi mereka untuk menyerang suara kritis dari lingkungan sendiri.
Lebih jauh lagi, kondisi ini menunjukkan pergeseran yang patut menjadi perhatian publik. Ketika ruang dialog menyempit dan tekanan terhadap kritik semakin menguat, demokrasi kehilangan salah satu mekanisme pengawas yang selama ini menjaga keseimbangan kekuasaan.
Ketika Kritik Berhadapan dengan Tekanan
Pada dasarnya, demokrasi membutuhkan perbedaan pendapat. Karena itu, setiap kritik seharusnya membuka ruang diskusi, bukan memicu upaya pembungkaman.
Namun, berbagai serangan terhadap Tiyo memunculkan kesan yang berbeda. Sejumlah pihak tidak memilih jalur argumentasi. Sebaliknya, mereka lebih sering membangun narasi yang menyerang individu daripada membahas substansi kritik yang disampaikan.
Akibatnya, perhatian publik bergeser dari persoalan utama menuju konflik antarkelompok. Situasi tersebut tentu tidak memberikan manfaat bagi kualitas demokrasi maupun kehidupan akademik.
Muncul Dugaan Adanya Kepentingan Tertentu
Selain itu, pola serangan yang muncul secara berulang memunculkan berbagai spekulasi. Kesamaan narasi, intensitas tekanan, dan keterlibatan sejumlah kelompok dengan pesan serupa membuat banyak pihak mempertanyakan motif di balik gerakan tersebut.
Sebagian kalangan bahkan mencium aroma kepentingan yang lebih besar daripada sekadar perbedaan pandangan antarmahasiswa. Dugaan mengenai keterlibatan pihak yang ingin menjaga kenyamanan elit pun terus berkembang di ruang publik.
Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan tersebut, publik tetap berhak mempertanyakan setiap upaya yang berpotensi menghambat kebebasan berpendapat.
Demokrasi Membutuhkan Suara Kritis
Dalam sistem demokrasi, kritik memiliki fungsi yang sangat penting. Kritik membantu masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus mengingatkan pengambil kebijakan ketika muncul kekeliruan.
Oleh karena itu, mahasiswa tidak perlu meminta izin untuk menyampaikan kritik. Konstitusi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
Selain menjaga keseimbangan kekuasaan, kritik juga mendorong transparansi dan akuntabilitas. Tanpa kritik, pemerintah kehilangan masukan penting yang dapat memperbaiki kualitas kebijakan publik.
Bahaya Ketika Mahasiswa Menjadi Pelindung Kekuasaan
Di sisi lain, sejarah mencatat banyak perubahan besar yang lahir dari keberanian mahasiswa menyuarakan kepentingan rakyat. Karena alasan itu, masyarakat menaruh harapan besar kepada generasi muda kampus.
Sayangnya, sebagian kelompok justru menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Mereka lebih sibuk menyerang mahasiswa kritis daripada menguji kebijakan yang memicu kontroversi.
Jika kecenderungan tersebut terus berkembang, gerakan mahasiswa berisiko kehilangan identitasnya sebagai kekuatan moral. Kampus tidak lagi melahirkan pengawas kekuasaan, melainkan kelompok yang menjaga kenyamanan penguasa.
Lebih mengkhawatirkan lagi, kondisi tersebut dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa secara keseluruhan.
Solidaritas Menjadi Benteng Terakhir
Meski demikian, harapan belum sepenuhnya hilang. Banyak mahasiswa dan elemen masyarakat tetap memberikan dukungan kepada Tiyo. Mereka menilai kebebasan berpendapat harus tetap hidup di tengah perbedaan pandangan politik.
Selain itu, dukungan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran demokrasi masih tumbuh di berbagai lapisan masyarakat. Banyak orang memahami bahwa pembungkaman terhadap satu suara kritis dapat membuka jalan bagi pembungkaman terhadap suara lainnya.
Karena itu, solidaritas menjadi elemen penting dalam menjaga ruang demokrasi tetap sehat dan terbuka.
Saatnya Gerakan Mahasiswa Kembali ke Khittah
Ke depan, mahasiswa perlu mengembalikan fokus gerakan pada kepentingan publik. Mereka harus mengutamakan gagasan, argumentasi, dan keberanian moral dalam setiap sikap politik.
Di samping itu, mahasiswa juga perlu menjaga jarak dari kepentingan pragmatis yang berpotensi menggerus independensi gerakan. Kampus seharusnya menjadi ruang lahirnya pemikiran kritis, bukan tempat berkembangnya kepentingan elit.
Rakyat saat ini semakin cerdas. Masyarakat mampu membedakan mana mahasiswa yang bergerak karena panggilan nurani dan mana yang sekadar menjadi “humas bayaran” bagi pihak yang tidak nyaman terhadap kritik.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat setiap pilihan. Jabatan dapat berakhir dan kekuasaan dapat berganti. Namun, sikap serta keberpihakan seseorang akan tetap menjadi bagian dari catatan perjalanan bangsa.
Karena itu, mahasiswa perlu kembali ke khittah perjuangan. Mereka harus berdiri bersama rakyat, menjaga keadilan, dan mengawal demokrasi. Tanpa kontrol publik yang kuat, kekuasaan berpotensi melaju tanpa arah dan menjauh dari kepentingan masyarakat.
Oleh: M Farhan Abrar
Disclaimer: Artikel ini merupakan tulisan opini yang memuat pandangan, analisis, dan interpretasi penulis terhadap fenomena sosial, politik, dan dinamika gerakan mahasiswa yang berkembang di ruang publik. Seluruh pendapat yang disampaikan menjadi tanggung jawab penulis dan tidak selalu mencerminkan sikap atau pandangan redaksi.
