JAKARTA – Pertamina melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga, memperkuat berbagai langkah untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite tepat sasaran.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, menegaskan perusahaan terus menjalankan sejumlah strategi pengawasan di lapangan. Ia menyebut sistem digital hingga kolaborasi antar-lembaga menjadi kunci utama pengendalian distribusi.
“Pertamina menerapkan QR Code, memperkuat pengawasan bersama BPH Migas, serta mendorong penindakan hukum terhadap pelanggaran. Pemerintah daerah juga ikut mengawasi distribusi agar tepat sasaran,” kata Roberth, Kamis (23/4/2026).
QR Code Jadi Instrumen Pengendalian
Pertamina mengandalkan sistem QR Code untuk mencatat transaksi pembelian Pertalite. Sistem ini membantu perusahaan mengidentifikasi konsumen dan membatasi pembelian agar sesuai kriteria penerima subsidi.
Melalui digitalisasi tersebut, Pertamina dapat melacak distribusi BBM secara lebih transparan. Langkah ini sekaligus menutup celah penyalahgunaan yang selama ini kerap terjadi di lapangan.
Selain itu, aparat penegak hukum ikut menindak pelaku penyelewengan BBM subsidi. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus menjaga distribusi tetap adil.
Kajian INDEF Soroti Konsumen Tak Tepat Sasaran
Di sisi lain, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap fakta yang cukup mengkhawatirkan. Dalam kajian tahun 2023, lembaga ini menemukan sekitar 63 persen konsumen Pertalite berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas.
Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menilai kondisi tersebut menunjukkan ketidaktepatan sasaran subsidi.
“Subsidi seharusnya menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan kelompok dengan daya beli tinggi,” ujar Andry dalam sebuah diskusi energi di Jakarta.
Ia menilai skema subsidi berbasis komoditas membuka peluang besar bagi kelompok mampu untuk ikut menikmati BBM bersubsidi.
Usulan Perubahan Skema Subsidi
Andry mendorong pemerintah mengubah pendekatan subsidi. Ia menyarankan agar bantuan diberikan langsung kepada individu, bukan pada komoditas seperti BBM.
Menurut dia, skema tersebut akan menciptakan keadilan konsumsi energi. Masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa mengakses BBM berkualitas tanpa bergantung pada jenis subsidi tertentu.
“Pemerintah perlu menghindari pemisahan kualitas BBM antara masyarakat mampu dan tidak mampu. Semua kelompok harus memiliki akses yang setara,” ucapnya.
Tekanan Fiskal dan Ketahanan Energi
Andry juga menyoroti dampak kebijakan subsidi terhadap anggaran negara. Ia menjelaskan, gejolak geopolitik global sering memicu kenaikan harga energi. Kondisi ini memaksa pemerintah menambah subsidi agar harga BBM tetap stabil.
Situasi tersebut meningkatkan tekanan fiskal secara signifikan. Karena itu, ia menilai reformasi subsidi menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan energi sekaligus kesehatan anggaran negara.
“Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan ketahanan fiskal. Tanpa perbaikan kebijakan, beban subsidi akan terus meningkat,” katanya.
Sinergi Jadi Kunci
Pertamina menilai keberhasilan distribusi Pertalite tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kolaborasi berbagai pihak. Pengawasan dari regulator, aparat hukum, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan subsidi tepat sasaran.
Dengan kombinasi digitalisasi dan pengawasan ketat, pemerintah dan Pertamina berharap distribusi Pertalite semakin adil dan efisien. Upaya ini juga menjadi bagian dari reformasi energi nasional yang lebih berkelanjutan.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
