JAKARTA – Pemerintah mengubah strategi pasokan energi dengan mengalihkan nafta untuk memperkuat ketersediaan LPG dalam negeri. Kebijakan ini langsung memicu tekanan baru pada industri petrokimia yang masih bergantung pada impor bahan baku.
Kementerian ESDM memprioritaskan pasokan LPG, terutama tabung 3 kg, untuk kebutuhan rumah tangga. Langkah ini muncul di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah.
Sekretaris Jenderal Ditjen Migas Kementerian ESDM, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, menegaskan pemerintah mengoptimalkan kilang domestik. Salah satunya melalui pengalihan produksi di Kilang Balikpapan.
“Produksi propylene kami kurangi. Kami geser bahan baku nafta untuk memperkaya LPG,” kata Rizwi dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI.
Pemerintah juga menginstruksikan kilang LPG swasta agar memprioritaskan penjualan ke PT Pertamina Patra Niaga. Sebelumnya, produsen lebih banyak memasok industri.
Di sisi lain, pemerintah aktif mencari pasokan LPG dari kawasan Asia dan ASEAN untuk menutup potensi kekurangan dari Timur Tengah.
Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah utama. Ia melihat pemerintah hanya memindahkan tekanan dari sektor energi ke sektor industri.
“Ketergantungan impor LPG yang lebih dari 80 persen membuat pilihan pemerintah sangat terbatas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengurangan pasokan nafta berpotensi mengganggu produksi petrokimia, termasuk plastik. Kondisi ini bisa memicu kenaikan harga bahan baku, mengganggu produksi, dan menekan margin industri.
Industri makanan dan minuman, farmasi, hingga manufaktur ringan menjadi sektor paling rentan. Semua sektor itu sangat bergantung pada bahan plastik.
Dari sisi pelaku usaha, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menilai dampak langsung dari Kilang Balikpapan masih terbatas.
Sekjen Inaplas, Fajar Budiono, menyebut kilang tersebut belum memasok nafta untuk petrokimia domestik.
“Impact langsung belum terasa,” ujarnya.
Namun, ia menyoroti masalah utama lain, yaitu ketergantungan impor bahan baku. Indonesia hanya memiliki dua produsen petrokimia, sementara pasokan nafta masih didominasi impor.
Impor
Sekitar 70 persen impor berasal dari Timur Tengah dan melewati Selat Hormuz. Gangguan di jalur ini langsung memicu lonjakan harga global.
Pelaku industri kini mencari alternatif pasokan dari Amerika, Afrika, dan Asia Tengah. Namun, distribusi dari wilayah tersebut memakan waktu hingga 50 hari, jauh lebih lama dibandingkan 10-15 hari dari Timur Tengah.
“Kami sekarang masuk mode bertahan. Kami produksi dan jual sesuai kebutuhan pasar,” kata Fajar.
Industri juga mulai menjajaki penggunaan LPG atau propane sebagai bahan baku alternatif. Secara teknologi, opsi ini memungkinkan, tetapi biaya masih menjadi kendala.
Saat ini, LPG masih dikenakan bea masuk 5 persen. Kondisi ini membuatnya kalah bersaing dibandingkan nafta.
Pelaku industri pun meminta pemerintah menghapus bea masuk tersebut agar LPG bisa menjadi solusi bahan baku.
“Kami sudah ajukan agar LPG bisa digunakan tanpa bea masuk,” ujar Fajar.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
