BALI – Pemerintah Provinsi Bali memperketat pengawasan terhadap praktik money changer ilegal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga citra pariwisata Bali sekaligus melindungi wisatawan dari praktik penukaran uang yang merugikan.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa praktik usaha penukaran valuta asing tanpa izin telah merusak kepercayaan wisatawan. Ia menyebut sejumlah oknum kerap melakukan kecurangan saat transaksi, sehingga mencoreng nama Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia.
“Kami tidak ingin citra Bali rusak hanya karena praktik ilegal seperti ini. Bali memiliki kekuatan budaya yang besar dan harus kita jaga bersama,” ujar Koster, Minggu (3/5/2026).
Money Changer Ilegal Ancam Kepercayaan Wisatawan
Koster menjelaskan bahwa Bali selama ini mengandalkan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Kontribusi sektor ini bahkan mencapai lebih dari separuh devisa pariwisata nasional.
Namun, maraknya money changer ilegal menimbulkan risiko besar. Wisatawan bisa mengalami kerugian akibat kurs yang tidak transparan atau praktik penipuan. Jika kondisi ini terus terjadi, tingkat kepercayaan wisatawan berpotensi menurun.
Pemerintah daerah pun mengambil langkah tegas. Mereka akan meningkatkan pengawasan di kawasan wisata dan menindak pelaku usaha yang tidak memiliki izin resmi.
Perkuat Industri KUPVA BB yang Sehat
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan industri Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang legal. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem penukaran uang yang aman, transparan, dan terpercaya.
Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, Fithriadi, menyebut sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung transaksi wisatawan asing.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa industri tersebut memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan keuangan, termasuk pencucian uang. Oleh karena itu, semua pihak perlu memperkuat penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
“Kami mendorong sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan aparat penegak hukum untuk memastikan industri ini berjalan sehat dan berintegritas,” jelasnya.
Sinergi dengan Bank Indonesia dan Aparat
Bank Indonesia juga ikut memperkuat pengawasan terhadap industri KUPVA BB. Lembaga ini menekankan pentingnya penataan sektor penukaran valuta asing agar wisatawan mendapatkan layanan yang aman dan mudah diakses.
Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan PPATK untuk menindak pelaku ilegal. Mereka juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan wisatawan agar lebih memahami ciri-ciri money changer resmi.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan keuangan di Bali sekaligus menjaga reputasi destinasi wisata tersebut.
Dorong Diversifikasi Ekonomi Bali
Selain memperketat pengawasan, pemerintah juga mendorong diversifikasi ekonomi. Bali tidak ingin terus bergantung pada sektor pariwisata semata.
Koster menilai penguatan ekonomi kreatif dan digital menjadi langkah strategis untuk masa depan. Dengan dukungan ekosistem digital yang kuat, Bali bisa menciptakan sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.
Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya menjaga citra Bali, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi daerah di tingkat global.
Dengan pengawasan ketat dan sinergi lintas lembaga, Bali optimistis dapat menciptakan industri penukaran valuta asing yang sehat. Langkah ini sekaligus memastikan wisatawan merasa aman dan nyaman selama berkunjung ke Pulau Dewata.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
