JAKARTA – Pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional sebagai respons terhadap konflik antara Israel–Amerika Serikat dan Iran. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyampaikan kebijakan tersebut dalam pidato yang disiarkan televisi.
Dalam pernyataannya, Marcos menjelaskan pemerintah menyiapkan langkah untuk mengamankan pasokan energi. Pemerintah juga menargetkan pembelian satu juta barel minyak. Tambahan ini memperkuat cadangan nasional yang saat ini mencukupi untuk sekitar 45 hari.
“Kami akan memastikan aliran minyak. Kami tidak hanya mengandalkan satu atau dua pengiriman, tetapi aliran produk minyak secara berkelanjutan,” ujar Marcos.
Ketergantungan Impor dan Dampak Global
Filipina mengimpor sekitar 98 persen kebutuhan minyak dari kawasan Teluk. Negara ini menjadi salah satu yang pertama menetapkan status darurat energi setelah harga bahan bakar, seperti solar dan bensin, melonjak sejak konflik pecah pada 28 Februari.
Konflik antara AS–Israel dan Iran serta penutupan efektif Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran utama memicu gejolak di pasar energi global. Kondisi ini menimbulkan gangguan pasokan dan mendorong kenaikan harga.
Otoritas Pemerintah Diperluas
Marcos menyebut status darurat energi memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil langkah strategis. Pemerintah menargetkan stabilitas pasokan energi dan perlindungan terhadap perekonomian.
“Tidak ada yang dikesampingkan. Kami mempertimbangkan semua opsi, semua saran, dan semua ide,” katanya.
Upaya Diplomatik dan Pengamanan Pasokan
Duta Besar Filipina untuk Amerika Serikat, Jose Manuel Romualdez, menyampaikan bahwa Manila menjalin komunikasi dengan Washington. Pemerintah berupaya memperoleh pengecualian agar dapat mengimpor minyak dari negara yang terkena sanksi AS.
Selain itu, Pemerintah Filipina juga membentuk komite khusus untuk mengatur distribusi bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah juga membeli bahan bakar dan produk minyak secara langsung untuk menjaga ketersediaan pasokan.
Protes dan Kritik Kebijakan
Sejumlah senator sebelumnya mendesak Marcos untuk mengakui dampak krisis yang masyarakat rasakan akibat lonjakan harga energi. Harga bensin dan solar tercatat naik lebih dari dua kali lipat dibanding sebelum konflik.
Kelompok buruh Kilusang Mayo Uno (KMU) mengkritik kebijakan tersebut. Mereka menilai pemerintah terlambat merespons krisis dan sempat menyebut kondisi masih normal.
KMU juga menyoroti potensi pembatasan aktivitas pekerja, termasuk aksi mogok. Mereka menilai aturan tersebut dapat membatasi kebebasan pekerja dan mengganggu aktivitas ekonomi.
Dukungan Sektor Usaha dan Langkah Lanjutan
Sementara itu, pengusaha Manuel V. Pangilinan menyatakan dukungan terhadap langkah darurat tersebut. Ia menilai perusahaan utilitas menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya energi dan menyebut pemerintah perlu memiliki berbagai opsi untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Kelompok transportasi berencana menggelar aksi mogok selama dua hari sebagai bentuk protes atas kenaikan harga bahan bakar. Mereka menuntut penurunan pajak BBM, pengendalian harga, dan kenaikan upah.
Pemerintah Filipina sebelumnya menyalurkan subsidi kepada pengemudi transportasi. Pemerintah juga mengurangi layanan feri serta menerapkan pola kerja empat hari bagi pegawai negeri untuk menghemat bahan bakar.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
