DHARMASRAYA – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menghadapi tekanan fiskal yang cukup besar akibat tingginya porsi belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan semakin sempit.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani membawa persoalan tersebut ke tingkat pemerintah pusat. Ia bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Jumat (14/8/2026), untuk membahas kondisi fiskal sekaligus kebutuhan tambahan Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam pertemuan itu, Annisa meminta dukungan pemerintah pusat agar Dharmasraya memperoleh tambahan TKD pada 2027. Menurutnya, dukungan tersebut penting supaya pemerintah daerah tetap mampu menjalankan belanja wajib sekaligus menjaga pembangunan di berbagai sektor.
Belanja Pegawai Tekan Ruang Fiskal
Annisa menjelaskan, Dharmasraya menghadapi persoalan struktur belanja yang terbentuk sejak sekitar lima tahun terakhir. Saat ini, porsi belanja pegawai mencapai 55 persen atau sekitar 25 persen di atas rasio ideal yang menjadi acuan daerah.
Kondisi tersebut membuat Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat banyak terserap untuk membiayai kebutuhan pegawai. Akibatnya, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih terbatas untuk membiayai program pembangunan.
Selain itu, penataan tenaga non-ASN melalui skema PPPK paruh waktu turut meningkatkan kebutuhan anggaran. Karena itu, pemerintah daerah harus mencari keseimbangan antara pemenuhan belanja pegawai dan pembiayaan program yang langsung menyentuh masyarakat.
Annisa menilai persoalan tersebut membutuhkan solusi bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia ingin Dharmasraya tetap memiliki ruang fiskal yang sehat untuk membangun daerah.
Annisa Pilih Efisiensi dan Genjot PAD
Meski menghadapi tekanan anggaran, Annisa mengatakan pemerintahannya tidak tinggal diam. Sejak awal masa kepemimpinannya, Pemkab Dharmasraya menerapkan moratorium rekrutmen pegawai dan memperkuat efisiensi belanja.
“Alhamdulillah, sejak kami dilantik, kami tidak berpangku tangan dan terus mencari solusi dari warisan persoalan ini. Kami melakukan moratorium rekrutmen pegawai dan terus melakukan efisiensi.”
Selain menekan belanja, Pemkab Dharmasraya juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Annisa menyebut pemerintah daerah berhasil menambah PAD sekitar Rp45 miliar.
Pemerintah daerah juga mengoptimalkan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dari langkah tersebut, Dharmasraya memperoleh dukungan hingga Rp36 miliar untuk membantu pembiayaan berbagai kegiatan pembangunan.
“Kami juga meningkatkan PAD sekitar Rp45 miliar, CSR dari perusahaan hingga 36 Miliar sehingga masih dapat membangun di berbagai sektor, termasuk PU, pertanian, dan UMKM,” ujar Annisa.
Pembangunan Tetap Harus Berjalan
Menurut Annisa, efisiensi dan peningkatan PAD memang membantu pemerintah daerah menjaga kemampuan fiskal. Namun, kedua langkah tersebut belum cukup untuk menutup besarnya kebutuhan belanja pegawai yang sudah terbentuk dalam beberapa tahun terakhir.
“Struktur belanja pegawai yang terbentuk sebelumnya tentu menjadi tantangan bagi kami. Saat ini sebagian besar DAU terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas,” jelasnya.
Tekanan tersebut, lanjut Annisa, ikut memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai sejumlah kebutuhan lain. Pemerintah daerah harus mengatur anggaran untuk dana desa, BPJS Kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan publik secara lebih cermat.
Karena itu, tambahan TKD pada 2027 menjadi salah satu harapan Pemkab Dharmasraya. Annisa menilai dukungan tersebut dapat membantu daerah memenuhi belanja wajib tanpa mengorbankan program pembangunan.
Pemkab Tekan Belanja yang Kurang Berdampak
Di sisi lain, Pemkab Dharmasraya terus mengevaluasi belanja rutin. Pemerintah daerah menekan perjalanan dinas dan mengurangi pengeluaran yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Langkah tersebut berjalan bersamaan dengan upaya meningkatkan PAD. Namun, Annisa mengingatkan bahwa pemerintah daerah tetap harus memperhatikan kemampuan masyarakat ketika mengejar tambahan pendapatan.
“PAD terus kami genjot, tetapi peningkatannya juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Karena itu, dukungan fiskal dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
FAQ
Mengapa Dharmasraya membutuhkan tambahan TKD?
Dharmasraya membutuhkan tambahan TKD karena porsi belanja pegawai yang tinggi menyerap sebagian besar DAU. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk pembangunan semakin terbatas.
Berapa porsi belanja pegawai Dharmasraya?
Menurut Bupati Annisa Suci Ramadhani, porsi belanja pegawai mencapai 55 persen atau sekitar 25 persen lebih tinggi dari rasio ideal.
Apa langkah Pemkab Dharmasraya menghadapi tekanan fiskal?
Pemkab Dharmasraya menerapkan moratorium rekrutmen pegawai, melakukan efisiensi belanja, meningkatkan PAD, serta mengoptimalkan dukungan CSR perusahaan.
Berapa peningkatan PAD yang dicapai Dharmasraya?
Annisa menyebut Pemkab Dharmasraya meningkatkan PAD sekitar Rp45 miliar.
Kapan Dharmasraya berharap mendapat tambahan TKD?
Pemkab Dharmasraya berharap pemerintah pusat memberikan tambahan TKD untuk mendukung kebutuhan fiskal daerah pada 2027.(Tim)
