DHARMASRAYA – Pelayanan perizinan Dharmasraya
Kabupaten Dharmasraya mendapat sorotan dalam penilaian kinerja pelayanan perizinan tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya masuk enam nomine terbaik nasional untuk penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan percepatan pelaksanaan berusaha daerah tahun 2026.
Untuk menguji capaian tersebut, tim penilai nasional datang langsung ke Dharmasraya, Selasa (11/8/2026). Mereka mengecek penerapan pelayanan perizinan di lapangan dan mencermati kesesuaian antara paparan pemerintah daerah dengan praktik pelayanan kepada masyarakat serta pelaku usaha.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyambut kedatangan tim di Auditorium Dharmasraya. Ia menilai kunjungan tersebut memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperlihatkan berbagai pembenahan layanan yang selama ini mereka jalankan.
Tim Penilai Cek Langsung Pelayanan Perizinan
Tim uji petik membawa perwakilan dari sejumlah lembaga. Dannu Idris mewakili Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Eduardo Edwin Ramda dari KPPOD, M. S. Prasetyo dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Satrio dari PT Surveyor Indonesia.
Selain itu, jajaran Pemkab Dharmasraya ikut mengikuti kegiatan tersebut. Hadir Anggota DPRD Dharmasraya Pasdisata Dt Kabilangan, Kabag Ren Polres Dharmasraya AKP Rajulan Harahap, Danramil Koto Baru Kapten CKE Jarman, Kasi Datun Kejari Dharmasraya Abrinaldy Anwar, Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung M Jimmy Kurniawan, dan Ketua LKAAM Dharmasraya Marlon Martua Dt Rangkayo Mulie.
Dalam kesempatan tersebut, Annisa menyampaikan apresiasi kepada tim penilai dan tim pendamping yang datang ke Dharmasraya.
Menurut Annisa, uji petik tidak hanya mengukur capaian pemerintah daerah. Tahapan tersebut juga memberi ruang bagi Pemkab Dharmasraya untuk menunjukkan cara mereka membangun pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian.
“Ini adalah kesempatan bagi kami untuk menunjukkan bagaimana pemerintah daerah membangun pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta dunia usaha,” kata Annisa.
Dharmasraya Buktikan Paparan dengan Praktik di Lapangan
Sebelumnya, Pemkab Dharmasraya mengikuti pemaparan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada 5 Agustus 2026. Pemaparan tersebut menjadi salah satu tahapan dalam rangkaian penilaian.
Kini, tim penilai mengecek langsung pelaksanaan berbagai program yang pemerintah daerah sampaikan. Karena itu, Annisa memastikan jajaran Pemkab Dharmasraya siap memperlihatkan pelayanan yang benar-benar berjalan.
“Kami siap menunjukkan bahwa apa yang kami sampaikan dalam pemaparan tersebut bukan hanya konsep, bukan hanya dokumen, tetapi merupakan proses yang benar-benar kami jalankan,” ujarnya.
Dengan demikian, uji petik menjadi kesempatan bagi Dharmasraya untuk menunjukkan konsistensi antara kebijakan, inovasi, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemkab Perkuat Digitalisasi Pelayanan
Kepala DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya Naldi mengatakan pihaknya bersama perangkat daerah terkait menyiapkan berbagai aspek yang masuk dalam penilaian.
Menurut Naldi, pemerintah terus memperkuat pelayanan melalui digitalisasi dan pemanfaatan OSS. Selain itu, DPMPTSP memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan kemampuan aparatur, dan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah.
Pemkab Dharmasraya juga menghadirkan Duta Perizinan. Program tersebut membantu pemerintah mendekatkan informasi sekaligus pendampingan kepada masyarakat.
Melalui berbagai langkah itu, pemerintah berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami prosedur dengan lebih mudah. Pada saat yang sama, pelaku usaha juga mendapat kepastian ketika mengurus perizinan.
Naldi menilai tim penilai dapat memberikan evaluasi yang penting melalui uji petik. Masukan tersebut nantinya dapat membantu pemerintah memperbaiki kualitas layanan dan mengukur dampak berbagai inovasi.
Investasi Dharmasraya Capai Rp1,368 Triliun
Di sisi lain, Annisa menghubungkan kualitas pelayanan perizinan dengan pertumbuhan investasi daerah. Menurutnya, pemerintah perlu menciptakan proses perizinan yang memberikan kepastian agar pelaku usaha semakin percaya menanamkan modal di Dharmasraya.
Data pemerintah menunjukkan realisasi investasi Kabupaten Dharmasraya mencapai sekitar Rp1,368 triliun pada 2025.
Investasi tersebut mencakup sejumlah sektor strategis. Di antaranya perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan kelapa sawit, serta real estate dan perumahan.
Namun, Annisa menegaskan pemerintah tidak cukup mengejar peningkatan nilai investasi. Pemerintah juga harus memastikan investasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Karena itu, investasi perlu membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, menambah pendapatan masyarakat, serta menciptakan ruang usaha bagi UMKM dan pelaku usaha lokal.
“Investasi harus memberikan nilai tambah bagi daerah dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dorong Hilirisasi Kelapa Sawit
Selanjutnya, Pemkab Dharmasraya terus mendorong pengembangan hilirisasi kelapa sawit. Pemerintah ingin mengurangi ketergantungan daerah terhadap penjualan bahan baku dan memperbesar nilai ekonomi melalui industri pengolahan.
Langkah tersebut juga dapat membuka peluang kerja baru. Selain itu, industri pengolahan dapat memperluas aktivitas ekonomi dan menciptakan hubungan usaha yang lebih kuat dengan masyarakat serta pelaku UMKM.
Karena itu, pemerintah menempatkan pelayanan perizinan sebagai salah satu bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.
Pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian dapat membantu pelaku usaha mengambil keputusan investasi. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat memperkuat perekonomian daerah.
Annisa Siap Terima Evaluasi Tim Penilai
Annisa mengatakan Pemkab Dharmasraya terbuka terhadap setiap evaluasi dan rekomendasi dari tim penilai.
Menurutnya, pemerintah dapat menggunakan masukan tersebut untuk memperbaiki pelayanan publik secara berkelanjutan. Dengan begitu, hasil uji petik tidak berhenti pada penilaian, tetapi juga mendorong perbaikan layanan pada masa mendatang.
Annisa berharap proses tersebut semakin memperkuat pelayanan publik sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Dharmasraya.
“Kami ingin membangun Dharmasraya sebagai daerah yang ramah investasi, mudah berusaha, pasti dalam pelayanan, dan kuat dalam kolaborasi,” pungkasnya.
Masuknya Dharmasraya dalam enam nomine terbaik nasional menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan hasil pembenahan pelayanan. Kini, uji petik memberikan ruang bagi Pemkab Dharmasraya untuk membuktikan langsung kualitas layanan perizinan kepada tim penilai.
FAQ
Apa yang dinilai dalam uji petik di Dharmasraya?
Tim menilai kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha daerah, termasuk kualitas pelayanan perizinan dan berbagai inovasi yang pemerintah jalankan.
Mengapa Dharmasraya mengikuti penilaian tingkat nasional?
Dharmasraya masuk enam nomine terbaik nasional dalam penilaian kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha daerah tahun 2026.
Apa saja langkah Pemkab Dharmasraya dalam memperkuat pelayanan?
Pemkab Dharmasraya memperkuat digitalisasi, memanfaatkan OSS, memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, menyederhanakan proses, meningkatkan kemampuan aparatur, dan menghadirkan Duta Perizinan.
Berapa realisasi investasi Dharmasraya pada 2025?
Realisasi investasi Kabupaten Dharmasraya mencapai sekitar Rp1,368 triliun pada 2025.
Apa manfaat investasi yang ingin pemerintah dorong?
Pemerintah ingin investasi membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas peluang usaha bagi UMKM dan pelaku usaha lokal.
Mengapa Dharmasraya mendorong hilirisasi kelapa sawit?
Pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit, mengembangkan industri pengolahan, membuka lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian masyarakat.(Tim)
