PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mempercepat seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan memaksimalkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp534 miliar. Langkah tersebut menyasar percepatan perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan publik, sekaligus penguatan mitigasi bencana di berbagai daerah terdampak.
Komitmen itu menjadi fokus utama dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026). Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memimpin langsung rapat tersebut bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian dan lembaga terkait, serta para kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak.
Selain membahas percepatan realisasi anggaran, rapat tersebut juga menghasilkan sejumlah langkah strategis. Seluruh pemerintah daerah sepakat memperkuat perencanaan, menetapkan program prioritas, dan mempercepat pelaksanaan kegiatan agar masyarakat segera menikmati hasil pembangunan.
Mahyeldi Dorong Daerah Bergerak Lebih Cepat
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menilai tambahan dana TKD menjadi peluang besar untuk mempercepat pemulihan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran. Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” ujar Mahyeldi.
Karena itu, Mahyeldi meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota menyusun perencanaan yang lebih terukur, menentukan skala prioritas, serta mencatat setiap tahapan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi.
Di sisi lain, ia juga mengajak seluruh daerah memperluas publikasi mengenai perkembangan pembangunan. Menurutnya, keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kemendagri Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran
Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, menegaskan pemerintah pusat telah menyalurkan seluruh tambahan dana TKD kepada daerah terdampak sejak April 2026.
Selanjutnya, Fernando meminta seluruh pemerintah daerah segera menjalankan setiap program yang telah masuk dalam perencanaan. Menurutnya, pemerintah pusat mengarahkan dana tersebut untuk rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi bencana.
Selain mempercepat realisasi anggaran, Fernando juga mengingatkan seluruh daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi dampak fenomena El Nino.
Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah dapat membangun sistem penanganan bencana yang lebih terencana sehingga tidak hanya mengandalkan respons saat bencana terjadi.
Sumbar Catat Progres Pemulihan Tercepat
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumatera Barat berhasil menempati posisi tiga besar provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia.
Tidak hanya itu, rehabilitasi lahan sawah di Sumbar juga telah mencapai sekitar 98 persen. Capaian tersebut mendorong sebagian besar petani kembali memasuki musim tanam sehingga aktivitas pertanian kembali berjalan.
Dana Rp534 Miliar Dikelola 23 OPD
Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan dana TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi daerah terdampak bencana.
Dari jumlah tersebut, Provinsi Sumatera Barat memperoleh sekitar Rp2,71 triliun. Pemerintah pusat menyalurkan dana tersebut secara bertahap mulai Februari hingga April 2026.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengelola dana sebesar Rp534 miliar melalui 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, serta beberapa OPD lainnya mengelola porsi anggaran terbesar.
Melalui percepatan pelaksanaan program, Pemprov Sumbar menargetkan proses pemulihan berlangsung lebih cepat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan dalam waktu yang lebih singkat.
Fokus Pemulihan Berkelanjutan
Selain memperbaiki kerusakan akibat bencana, Pemprov Sumbar juga mengarahkan setiap program untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana di masa mendatang. Oleh sebab itu, pemerintah daerah menggabungkan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kapasitas mitigasi dalam satu rangkaian program yang saling mendukung.
FAQ
Apa tujuan tambahan dana TKD di Sumatera Barat?
Pemerintah memanfaatkan dana tersebut untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, memperbaiki infrastruktur, memulihkan ekonomi masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat mitigasi bencana.
Berapa besar dana yang diterima Pemprov Sumbar?
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima tambahan dana TKD sebesar Rp534 miliar.
Siapa yang mengelola dana tersebut?
Sebanyak 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengelola anggaran tersebut, dengan porsi terbesar berada pada Dinas PSDA, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya.
Apa apresiasi yang diterima Sumatera Barat?
Hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi menempatkan Sumatera Barat sebagai salah satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia.
Apa pesan Kemendagri kepada pemerintah daerah?
Kemendagri meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi anggaran, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, serta menyusun penanganan yang lebih terencana sejak dini.(Tim)
