JAKARTA – Pemerintah mulai mengkaji kebutuhan penambahan pegawai negeri sipil (PNS) setelah jumlah aparatur berstatus PNS terus menurun dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut memunculkan sinyal semakin kuat bahwa pemerintah berpeluang membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026.
Di tengah penurunan jumlah PNS, pemerintah justru mencatat lonjakan signifikan pada jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perubahan komposisi aparatur sipil negara (ASN) itu mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengevaluasi kembali kebutuhan pegawai untuk mengisi jabatan-jabatan strategis.
Namun demikian, pemerintah belum mengambil keputusan final mengenai pembukaan seleksi CPNS 2026. Kementerian PANRB, BKN, dan Kementerian Keuangan masih terus menyelaraskan kebutuhan formasi sebelum mengumumkan kebijakan resmi.
BKN Nilai Pemerintah Perlu Menambah PNS
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan pemerintah perlu menambah jumlah PNS karena tren penurunannya terus berlanjut selama lima tahun terakhir.
“Ini perlu kita menambah jumlah PNS kita karena pertumbuhan PNS kita minus growth,” kata Zudan saat rapat kerja bersama Komisi II DPR.
BKN mencatat jumlah PNS saat ini mencapai 3.480.108 orang. Angka tersebut turun sekitar 410 ribu orang dibandingkan data pada 2022 yang mencapai 3.890.579 orang.
Sebaliknya, jumlah PPPK terus meningkat dari 363.934 orang pada 2022 menjadi 2.076.163 orang pada 2026.
Selain itu, pemerintah juga mencatat 1.220.600 PPPK paruh waktu per 1 Juli 2026. Padahal, pemerintah baru memperkenalkan skema tersebut pada 2025 dengan jumlah awal 947.421 orang.
Komposisi ASN Berubah dalam Empat Tahun
Perubahan jumlah PNS dan PPPK turut mengubah komposisi ASN secara nasional.
Data BKN menunjukkan jumlah ASN kini mencapai 6.776.871 orang per 1 Juli 2026. Sebagai perbandingan, jumlah ASN pada 2022 masih berada di angka 4.254.579 orang.
Meski jumlah ASN bertambah, Zudan meminta seluruh pihak mencermati penurunan jumlah PNS yang terus berlangsung.
“Yang harus kita cermati adalah tren penurunan PNS, lima tahun terakhir PNS kita berkurang 410 ribu, PPPK meningkat sangat pesat,” tegasnya.
Karena itu, BKN menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan PNS dan PPPK agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Guru dan Dosen Masih Membutuhkan Status PNS
Selain membahas jumlah pegawai, Zudan juga menyoroti kebutuhan PNS pada sejumlah jabatan fungsional.
Menurutnya, profesi seperti guru dan dosen membutuhkan kepastian karier dalam jangka panjang sehingga lebih tepat menggunakan status PNS.
“Dan untuk jabatan-jabatan seperti guru dosen itu memang perlu jabatan yang jangka panjang, jadi tidak bersifat kontraktual, karena ini jabatan fungsional yang mempersiapkan generasi jangka panjang,” ujarnya.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan proses seleksi lebih awal agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal.
“Jadi untuk kebutuhan tahun depan itu tes nya harus sekarang, karena ada masa calon pegawai, ada orientasi, ada persiapan,” kata Zudan.
Pelanggaran Disiplin Ikut Menambah Kebutuhan Formasi
Di sisi lain, BKN juga mencatat kasus pelanggaran disiplin ASN masih terjadi hingga tahun ini.
Sepanjang 2025, pemerintah memberhentikan 75 ASN, terdiri dari 64 PNS dan 11 PPPK.
Sementara itu, hingga pertengahan 2026, pemerintah kembali memberhentikan 53 ASN, yang terdiri dari 49 PNS dan 4 PPPK.
Kasus tersebut membuat kebutuhan pengisian formasi ASN semakin penting karena pemerintah harus menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Belum Tetapkan Jadwal Seleksi CPNS 2026
Meski kebutuhan PNS semakin besar, pemerintah belum menetapkan jadwal pembukaan seleksi CASN 2026.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menjelaskan pembahasan lintas kementerian dan lembaga masih berlangsung.
“Belum ada pembicaraan yang mendalam, masih menunggu perkembangan lebih lanjut,” ujar Aba.
Karena itu, masyarakat masih perlu menunggu keputusan resmi pemerintah mengenai jadwal, jumlah formasi, maupun mekanisme seleksi CPNS 2026.
FAQ
Apakah pemerintah sudah memastikan membuka CPNS 2026?
Belum. Pemerintah masih membahas kebutuhan formasi bersama Kementerian PANRB, BKN, dan Kementerian Keuangan.
Mengapa BKN mengusulkan penambahan PNS?
BKN mencatat jumlah PNS berkurang sekitar 410 ribu orang dalam lima tahun terakhir, sehingga pemerintah perlu menambah pegawai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
Mengapa jumlah PPPK terus meningkat?
Pemerintah terus merekrut PPPK untuk memenuhi kebutuhan ASN di berbagai instansi, termasuk melalui skema PPPK paruh waktu.
Jabatan apa yang masih membutuhkan PNS?
BKN menilai profesi seperti guru dan dosen lebih tepat menggunakan status PNS karena membutuhkan kesinambungan karier dalam jangka panjang.
Kapan pemerintah mengumumkan seleksi CPNS 2026?
Hingga kini pemerintah belum menetapkan jadwal resmi. Masyarakat perlu menunggu pengumuman dari Kementerian PANRB dan BKN.(Tim)
