DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani terus mengakselerasi pembangunan sektor perumahan. Kali ini, ia menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memperjuangkan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyukseskan Program Nasional 3 Juta Rumah. Selain mengejar tambahan bantuan pembangunan rumah, pemerintah daerah juga ingin mempercepat penataan kawasan permukiman agar masyarakat menikmati lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman.
Pertemuan berlangsung di Kampung Gotong Royong, Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2026). Kepala Badan Komunikasi RI M. Qodari ikut menghadiri agenda tersebut. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy mendampingi Bupati Annisa sekaligus memperkuat dukungan terhadap perjuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memperoleh berbagai program strategis dari pemerintah pusat.
Pelajari Konsep Penataan Permukiman Modern
Dalam agenda tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mengajak Bupati Annisa meninjau Kampung Gotong Royong Menteng Tenggulun. Pemerintah pusat mengembangkan kawasan itu sebagai proyek percontohan penataan permukiman yang mengubah kawasan kumuh menjadi lingkungan modern dan tertata.
Selama peninjauan, Annisa mempelajari berbagai konsep pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Karena itu, pemerintah daerah ingin mengadaptasi konsep tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Dharmasraya.
Selain menghadirkan rumah yang layak, konsep itu juga mengintegrasikan pembangunan jalan lingkungan, jaringan drainase, penyediaan air bersih, sanitasi, ruang terbuka, hingga pengelolaan persampahan. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih sehat sekaligus lebih nyaman untuk dihuni.
Annisa Paparkan Kondisi Perumahan di Dharmasraya
Selanjutnya, Bupati Annisa memaparkan sejumlah tantangan yang masih membayangi sektor perumahan di Kabupaten Dharmasraya. Menurutnya, kebutuhan rumah terus meningkat sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Data pemerintah daerah menunjukkan backlog perumahan masih mencapai sekitar 18.500 unit. Selain itu, sebanyak 2.766 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih membutuhkan penanganan agar warga memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak.
Di sisi lain, sekitar 23.598 kepala keluarga dari kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga membutuhkan dukungan penyediaan hunian yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.
Tidak berhenti sampai di situ, Annisa juga menjelaskan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki 34 kawasan kumuh dengan luas sekitar 229,90 hektare. Oleh sebab itu, pemerintah daerah terus menyusun langkah penanganan melalui pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, dan sistem pengelolaan sampah.
Pemkab Ajukan Sejumlah Program Prioritas
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengajukan sejumlah program kepada Kementerian PKP.
Usulan itu mencakup Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), pembangunan rumah susun bagi MBR, pembangunan rumah susun ASN, penanganan kawasan kumuh, serta pengembangan kawasan permukiman terpadu.
Melalui usulan tersebut, pemerintah daerah berharap masyarakat memperoleh akses terhadap rumah layak huni dalam waktu yang lebih cepat. Di saat yang sama, kualitas kawasan permukiman juga dapat meningkat secara bertahap.
Tegaskan Komitmen Dukung Program Nasional
Bupati Annisa menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah.
“Pemerintah Kabupaten Dharmasraya siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyukseskan Program Nasional 3 Juta Rumah melalui penyediaan data yang valid, kesiapan lokasi, dukungan perizinan, serta penguatan koordinasi lintas sektor.”
Lebih lanjut, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar setiap program berjalan lebih efektif. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga akan menyiapkan data, lokasi, dan proses perizinan sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung lebih cepat.
FAQ
Mengapa Bupati Annisa bertemu Menteri PKP?
Bupati Annisa memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, dan pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah di Kabupaten Dharmasraya.
Berapa backlog perumahan di Dharmasraya?
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mencatat backlog perumahan sekitar 18.500 unit.
Berapa jumlah RTLH di Dharmasraya?
Kabupaten Dharmasraya memiliki sekitar 2.766 Rumah Tidak Layak Huni yang membutuhkan penanganan.
Program apa saja yang diajukan Pemkab Dharmasraya?
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengajukan BSPS, pembangunan rumah baru bagi MBR, bantuan PSU, rumah susun MBR, rumah susun ASN, penanganan kawasan kumuh, dan pengembangan kawasan permukiman terpadu.
Apa target yang ingin dicapai?
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ingin mempercepat penyediaan rumah layak huni, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dan mendorong pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.(Tim)
