JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat perhatian setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengatur penyesuaian layanan selama libur sekolah. Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) mendukung langkah tersebut karena menilai kebijakan itu dapat membantu pemerintah menjaga efektivitas program dan mengelola anggaran secara lebih tepat.
Menurut AMMSI, penghentian sementara layanan MBG selama masa libur sekolah bukan berarti pemerintah menghentikan program tersebut. Sebaliknya, langkah ini memberi kesempatan bagi pengelola untuk menyesuaikan kebutuhan penerima manfaat serta memastikan setiap fasilitas berjalan sesuai aturan.
Ketua Umum AMMSI Rizky Herdianto menyebut penyesuaian operasional menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG. Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan seluruh dapur penyedia makanan mengikuti mekanisme resmi agar program tetap berjalan sesuai tujuan.
BGN Atur Jadwal Operasional MBG Selama Libur Sekolah
BGN mengeluarkan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah dalam pelaksanaan MBG Tahun Anggaran 2026.
Melalui aturan tersebut, pemerintah menyesuaikan distribusi makanan dengan kondisi sekolah yang memasuki masa libur. Dengan begitu, pengelola dapat menghindari layanan yang tidak sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Selain itu, penyesuaian jadwal juga memberi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Pemerintah dapat melihat kembali jumlah fasilitas, pola distribusi, serta kebutuhan masyarakat.
AMMSI Dorong Evaluasi Dapur MBG di Berbagai Daerah
AMMSI menilai keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada jumlah dapur yang tersedia. Namun, kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan pengawasan juga menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan program.
Rizky meminta pemerintah memperhatikan keberadaan SPPG yang berjalan tanpa mengikuti prosedur resmi. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah tegas agar tidak muncul masalah dalam pengelolaan anggaran.
“Kami menolak dengan keras apabila dapur-dapur baru yang bermunculan di luar mekanisme resmi, terutama dapur-dapur yang didaftarkan dari proses jual beli titik yang melanggar hukum, padahal portal pendaftaran resmi sudah lama ditutup, tetap dipaksakan beroperasi sehingga terjadi surplus dapur yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara,” kata Rizky.
Ia menjelaskan kondisi tersebut dapat mengganggu keseimbangan program. Sebab, jumlah dapur yang terlalu banyak pada satu wilayah dapat meningkatkan biaya tanpa memberi manfaat tambahan bagi penerima.
Pengawasan Menjadi Kunci Efisiensi Anggaran MBG
Di sisi lain, AMMSI menegaskan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pengawasan. Pengurangan biaya saja tidak cukup jika pengelola tidak memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Karena itu, AMMSI mendorong BGN bersama pihak terkait melakukan evaluasi terhadap wilayah yang memiliki jumlah SPPG melebihi kebutuhan.
Menurut Rizky, langkah tersebut dapat membantu pemerintah menjaga penggunaan dana publik agar tetap tepat sasaran.
“Efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat. Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik ilegal, termasuk keberadaan dapur yang beroperasi di luar mekanisme resmi,” ujarnya.
AMMSI Pastikan Dukungan untuk Perbaikan MBG
Sebagai organisasi yang menaungi mitra pelaksana MBG, AMMSI menyatakan komitmennya untuk ikut menjaga pelaksanaan program.
AMMSI berharap pemerintah terus memperbaiki sistem pengelolaan MBG melalui transparansi, evaluasi rutin, dan pengawasan yang konsisten.
Dengan langkah tersebut, program MBG dapat tetap fokus memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
FAQ
1. Apakah MBG berhenti selama libur sekolah?
Tidak. Pemerintah hanya menyesuaikan operasional layanan agar sesuai dengan kondisi sekolah yang sedang libur.
2. Mengapa BGN menyesuaikan operasional MBG?
BGN menyesuaikan layanan agar distribusi makanan berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
3. Apa alasan AMMSI mendukung kebijakan ini?
AMMSI menilai kebijakan tersebut membantu pemerintah memperbaiki tata kelola dan menjaga efisiensi anggaran.
4. Apa yang menjadi perhatian AMMSI terkait dapur MBG?
AMMSI meminta pemerintah mengawasi dapur agar seluruh fasilitas mengikuti mekanisme resmi.
5. Apa tujuan evaluasi SPPG?
Evaluasi bertujuan memastikan jumlah dapur sesuai kebutuhan sehingga program berjalan efektif tanpa pemborosan anggaran.(Tim)
