JAKARTA – Pemerintah memperketat pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menindak sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi tingkat menteri. Rapat itu membahas evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program.
Pemerintah memberi peringatan kepada 2.162 SPPG. Sebanyak 1.789 SPPG berhenti beroperasi sementara. Sebanyak 368 SPPG menerima SP-1, sedangkan 5 SPPG menerima SP-2.
“Secara umum, program ini menunjukkan progres positif. Namun, kami perlu mempercepat distribusi, terutama ke pesantren. Presiden meminta agar program berjalan optimal sebelum akhir tahun,” kata Zulkifli Hasan, Sabtu (4/4/2026).
Hingga 30 Maret 2026, Program MBG menjangkau 61.680.043 penerima manfaat di 38 provinsi. Sebanyak 26.066 SPPG mengoperasikan layanan untuk mendukung program tersebut.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan penyaluran bantuan kepada kelompok 3B, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tim pelaksana memantau pelaksanaan program secara berkala. Tim juga menyesuaikan standar gizi sesuai kebutuhan.
Selain itu, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan tepat sasaran sesuai Peraturan Presiden. Pemerintah juga mengevaluasi sekolah dengan tingkat pemborosan makanan (food waste) tinggi.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga efektivitas program MBG. Program ini diharapkan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung Generasi Emas 2045.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
