JAKARTA – Pemerintah menyiapkan perubahan besar pada struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana mengurangi jumlah perusahaan negara yang dianggap belum mampu memberi hasil maksimal bagi perekonomian.
Langkah tersebut muncul setelah pemerintah melihat kondisi sejumlah BUMN yang masih menghadapi persoalan kinerja. Menurut Prabowo, sebagian perusahaan belum menciptakan keuntungan yang sepadan dengan biaya operasional yang harus negara keluarkan.
Karena itu, pemerintah ingin membangun sistem BUMN yang lebih sederhana, sehat, dan produktif. Melalui penataan ini, perusahaan negara diharapkan mampu menjalankan fungsi bisnis sekaligus memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Prabowo Soroti Banyaknya Biaya Operasional BUMN
Prabowo menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (28/6/2026).
Dalam kesempatan itu, ia menyebut pemerintah akan memangkas sekitar 750 BUMN yang tidak menghasilkan keuntungan. Ia menilai sejumlah perusahaan hanya menghabiskan anggaran untuk membayar struktur organisasi tanpa memberi dampak ekonomi yang kuat.
“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi, kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” ujar Prabowo.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil keputusan tegas agar pengelolaan aset negara berjalan lebih efektif. Selain itu, langkah tersebut juga bertujuan mengurangi pemborosan biaya yang tidak mendukung pertumbuhan perusahaan.
Pemerintah Kejar Struktur BUMN yang Lebih Ringkas
Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah menutup lebih dari 200 BUMN dalam proses awal penataan. Selanjutnya, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap perusahaan negara yang masih berjalan.
“Dari seribu lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200, lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah ya. Bagaimana Pak Oskar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250,” terangnya.
Dengan jumlah perusahaan yang lebih sedikit, pemerintah berharap setiap BUMN memiliki arah bisnis yang lebih jelas. Selain itu, pengawasan juga akan berjalan lebih mudah karena struktur perusahaan menjadi lebih sederhana.
Target Efisiensi Dalam Dua Tahun
Pemerintah menargetkan proses penataan BUMN selesai dalam tahun ini. Setelah itu, pemerintah ingin melihat perubahan besar dalam kinerja perusahaan negara dalam dua tahun mendatang.
Prabowo meminta seluruh pihak mempercepat pembenahan agar BUMN mampu bergerak lebih cepat menghadapi tantangan ekonomi. Ia juga mendorong perusahaan negara meningkatkan transparansi dalam menjalankan bisnis.
Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan BUMN yang memiliki peran strategis. Perusahaan yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi nasional akan terus mendapat dukungan.
BUMN Didorong Fokus Pada Fungsi Ekonomi
Penataan ini tidak hanya bertujuan mengurangi jumlah perusahaan. Pemerintah juga ingin memastikan setiap BUMN memiliki fungsi yang jelas dan mampu menghasilkan manfaat nyata.
Selama ini, sebagian perusahaan negara menghadapi tantangan karena model bisnis yang kurang kuat. Oleh sebab itu, pemerintah memilih melakukan evaluasi agar sumber daya negara dapat digunakan secara lebih tepat.
Dengan reformasi tersebut, pemerintah berharap BUMN dapat menjadi motor penggerak ekonomi. Selain mencari keuntungan, perusahaan negara juga harus membantu meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan nasional.
FAQ
1. Mengapa Prabowo ingin memangkas jumlah BUMN?
Prabowo menilai sebagian perusahaan negara belum menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan biaya operasionalnya.
2. Berapa jumlah BUMN yang akan tersisa?
Pemerintah menargetkan jumlah BUMN turun hingga sekitar 250 perusahaan.
3. Apakah semua BUMN akan ditutup?
Tidak. Pemerintah hanya melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang dianggap tidak efektif.
4. Apa tujuan utama penataan BUMN?
Pemerintah ingin menciptakan perusahaan negara yang lebih efisien, transparan, dan memberi manfaat ekonomi.
5. Kapan proses penataan BUMN selesai?
Prabowo meminta proses tersebut selesai dalam tahun ini agar perubahan bisa berjalan lebih cepat.(Tim)
