JAKARTA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah kembali membuka rekrutmen guru melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Organisasi ini menilai jalur CPNS memberi kepastian karier dan perlindungan profesi bagi guru.
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menyampaikan sikap tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II 2026. Ia menegaskan PGRI terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional lewat peran guru yang profesional dan sejahtera.
“Pemerintah perlu kembali menjadikan rekrutmen CPNS sebagai jalur utama untuk memenuhi kebutuhan guru nasional,” ujar Unifah.
PGRI juga menyoroti berbagai persoalan dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama terkait gaji dan tunjangan guru paruh waktu. Organisasi ini meminta pemerintah menyelesaikan masalah tersebut secara menyeluruh.
Selain itu, PGRI mengusulkan penghentian bertahap rekrutmen guru melalui jalur PPPK. Mereka mendorong pemerintah memprioritaskan kembali pengangkatan guru melalui CPNS.
Tak hanya soal rekrutmen, PGRI juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Perbaikan ini mencakup perencanaan kebutuhan guru yang lebih akurat, percepatan pengisian kekosongan, serta pemerataan distribusi tenaga pendidik di berbagai daerah.
“Tanpa tata kelola yang baik, sistem pendidikan sulit berjalan efektif dan menjawab tantangan zaman,” kata Unifah.
PGRI turut meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru secara adil dan layak, termasuk bagi guru non-ASN di sekolah negeri dan swasta. Mereka juga mendesak percepatan sertifikasi agar guru segera menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Di sisi lain, PGRI menyatakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi ini meminta pemerintah memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran, terutama bagi anak-anak di daerah dengan risiko gizi tinggi.
PGRI juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar mengoptimalkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Mereka menuntut penggunaan anggaran yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Dengan langkah tersebut, PGRI berharap pemerintah mampu menghadirkan sistem pendidikan yang kuat, merata, dan berorientasi pada masa depan generasi bangsa.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
