JAKARTA – Pemerintah Malaysia menetapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home atau WFH) bagi sektor publik mulai 15 April 2026. Kebijakan ini muncul sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan harga energi global.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan bahwa aturan WFH berlaku untuk kementerian, lembaga pemerintah, badan berkanun, serta perusahaan terkait pemerintah (GLC). Pemerintah akan segera merilis pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut.
Anwar menegaskan kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar untuk menjaga keamanan energi nasional. Pemerintah juga ingin melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi yang bisa terjadi secara tiba-tiba.
Ia menilai pemerintah perlu bertindak lebih awal melalui Inisiatif Sokongan Rakyat. Langkah ini bertujuan mencegah dampak konflik global, terutama di kawasan Timur Tengah, terhadap rumah tangga dan dunia usaha.
Anwar juga memperkirakan kondisi global akan memburuk sebelum membaik. Ia menyebut proses pemulihan membutuhkan waktu yang panjang.
Selain kebijakan WFH, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam dampak kenaikan harga energi. Kemudian, pemerintah menetapkan kuota bulanan 200 liter dalam skema Budi Madani 95. Pemerintah juga menerapkan mekanisme subsidi diesel di Sabah, Sarawak, dan Labuan.
Pemerintah mengalokasikan sekitar 4 miliar ringgit setiap bulan untuk menahan lonjakan harga minyak. Dana ini bertujuan melindungi konsumen dari dampak langsung kenaikan harga energi.
“Ini bukan perkara kecil. Pemerintah menyediakan tambahan 4 miliar ringgit untuk membantu rakyat,” kata Anwar.
Ia juga menyebut kemampuan pemerintah tetap terbatas. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan pengalaman negara lain dalam menghadapi krisis serupa.
Pemerintah Malaysia mempercepat diversifikasi sumber energi untuk menjaga pasokan bahan bakar dan listrik. Langkah ini bertujuan menghadapi gangguan rantai pasok global.
Pasokan Minyak Aman
Perusahaan minyak nasional, Petroliam Nasional Berhad, memastikan pasokan minyak dan gas tetap aman hingga Mei. Pemerintah menilai kondisi ini menjadi bantalan penting dalam menghadapi krisis.
Anwar menegaskan situasi saat ini tidak lagi normal. Ia meminta seluruh sektor bekerja sama dengan pemerintah untuk menghemat energi dan menghindari pemborosan.
“Kita harus menyesuaikan gaya hidup dan kebijakan untuk melindungi rakyat dan menjaga keberlanjutan energi,” kata Anwar
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
