KERINCI – Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si., meminta seluruh kepala perangkat daerah bergerak cepat menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Monadi menilai setiap rekomendasi harus mendorong perubahan nyata dalam cara kerja pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta jajaran perangkat daerah tidak hanya menyelesaikan urusan administrasi, tetapi juga memperbaiki sumber persoalan agar temuan serupa tidak kembali muncul.
Selain itu, Bupati Kerinci ingin setiap pimpinan OPD memperkuat tanggung jawab dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting untuk membangun pemerintahan yang tertib, transparan, profesional, dan akuntabel.
Monadi Dorong Percepatan Penyelesaian
Monadi menyampaikan arahan tersebut saat memimpin kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi sampai Semester I Tahun 2026 serta tindak lanjut hasil pengawasan APIP.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Lantai II Kantor Bupati Kerinci, Senin (5/10/2026).
Dalam forum itu, Monadi meminta seluruh kepala perangkat daerah mencermati setiap rekomendasi yang berkaitan dengan unit kerja masing-masing. Ia juga mendorong pimpinan OPD segera mengambil langkah sesuai tugas dan kewenangannya.
Menurut Monadi, setiap persoalan membutuhkan penyelesaian yang jelas. Karena itu, perangkat daerah harus menentukan langkah, mengukur hasil, serta memastikan setiap perbaikan berjalan sesuai ketentuan.
Jangan Ulangi Temuan yang Sama
Lebih lanjut, Monadi mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia ingin setiap temuan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas sistem kerja.
“Temuan harus diselesaikan, rekomendasi harus ditindaklanjuti, kelemahan harus diperbaiki, dan kesalahan yang sama jangan sampai terulang kembali,” ujar Monadi.
Pesan tersebut menunjukkan perhatian Monadi terhadap konsistensi perbaikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Ia tidak ingin perangkat daerah berhenti setelah menyelesaikan satu persoalan, tetapi terus memperkuat sistem agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Perkuat Pengawasan Internal
Selanjutnya, Pemkab Kerinci mendorong penguatan fungsi pengawasan internal melalui peran APIP. Pengawasan tersebut dapat membantu perangkat daerah mengenali potensi persoalan sejak awal.
Dengan pengawasan yang lebih kuat, pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah ketika menemukan kelemahan dalam pelaksanaan program. Selain itu, setiap OPD dapat menggunakan hasil pengawasan sebagai bahan untuk memperbaiki pola kerja.
Karena itu, koordinasi antara pimpinan perangkat daerah dan unsur pengawasan perlu terus berjalan. Langkah tersebut penting agar pemerintah daerah dapat menjaga kepatuhan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan.
Benahi Pengelolaan Keuangan dan Aset
Di sisi lain, Monadi menaruh perhatian pada pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan dan mendukung pencapaian program pembangunan.
Pengelolaan yang tertib juga membantu pemerintah menjaga penggunaan anggaran agar lebih efektif. Begitu pula dengan aset daerah, perangkat daerah perlu menjaga pencatatan, pemanfaatan, dan pengawasannya secara konsisten.
Dengan demikian, tindak lanjut rekomendasi tidak sekadar menyelesaikan catatan pemeriksaan. Langkah tersebut juga dapat memperkuat sistem pemerintahan dan mendorong setiap OPD bekerja secara lebih profesional.
Targetkan Perbaikan yang Berdampak
Selain itu, Monadi ingin pembenahan tata kelola pemerintahan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu menghubungkan perbaikan administrasi dengan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah harus menjalankan rekomendasi secara serius dan terukur. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga perlu menjaga kesinambungan evaluasi agar hasil perbaikan tidak hanya muncul dalam jangka pendek.
FAQ
Apa yang menjadi fokus kegiatan Pemkab Kerinci?
Kegiatan tersebut membahas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi sampai Semester I Tahun 2026 serta hasil pengawasan APIP.
Siapa yang harus menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan?
Bupati Monadi meminta seluruh kepala perangkat daerah mengambil tanggung jawab dan segera menyelesaikan rekomendasi yang berkaitan dengan unit kerja masing-masing.
Mengapa Pemkab Kerinci perlu mempercepat tindak lanjut?
Percepatan membantu pemerintah daerah memperbaiki kelemahan, meningkatkan akuntabilitas, dan mencegah temuan yang sama kembali muncul.
Apa peran APIP dalam proses tersebut?
APIP menjalankan fungsi pengawasan internal untuk membantu pemerintah daerah mengenali kelemahan dan mendorong perbaikan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Apa dampak yang ingin dicapai Pemkab Kerinci?
Pemkab Kerinci ingin memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.(Tim)
