JAMBI – karhutla Jambi 177 hotspot
Karhutla kembali menunjukkan eskalasi di Jambi. Polda Jambi menemukan 177 hotspot pada 29 September 2026. Angka tersebut muncul hanya sehari setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut kondisi karhutla Jambi terus membaik.
Data itu pun memunculkan pertanyaan baru di tengah upaya pemerintah mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Sebab, sepanjang 2026, Polda Jambi mencatat 10.742 hotspot. Selain itu, api telah membakar lahan seluas 4.123,84 hektare.
Karena itu, kalangan mahasiswa meminta pemerintah membaca perkembangan karhutla secara menyeluruh. Mereka juga mendorong Kementerian Kehutanan, Pemprov Jambi, dan aparat penegak hukum membuka data serta indikator penanganan kepada publik.
177 Hotspot Muncul Sehari Setelah Klaim Perbaikan
Sorotan mahasiswa muncul setelah Raja Juli Antoni menyampaikan perkembangan penanganan karhutla saat mengunjungi Bujang Raba, Jambi, Senin (28/9).
Ketika itu, Raja Juli menyebut jumlah hotspot yang sebelumnya mencapai ratusan sudah turun menjadi lima titik berdasarkan data 27 September. Ia juga mengajak seluruh pihak memperkuat gotong royong untuk menghadapi karhutla di Jambi.
Namun, sehari kemudian, Polda Jambi mencatat 177 hotspot. Perubahan angka tersebut membuat mahasiswa meminta pemerintah menjelaskan indikator yang mereka gunakan untuk mengukur keberhasilan penanganan karhutla.
Juru Bicara Mahasiswa, M. Abdani Nabhan, Staf Khusus BEM FH UNJA 2026–2027, mengatakan mahasiswa tetap menghargai perkembangan positif dalam pengendalian karhutla.
Meski demikian, pemerintah perlu menjelaskan kondisi berdasarkan rangkaian data, bukan hanya satu periode pengamatan.
“Kalau dikatakan kondisi terus membaik, kami tentu menghargai perkembangan tersebut. Tetapi pemerintah juga perlu menjelaskan indikatornya. Karena sehari setelah pernyataan itu, data Polda Jambi kembali mencatat 177 hotspot dalam satu hari dan persoalan karhutla masih menjadi perhatian, termasuk di kawasan TNBS,” ujar Abdani.
Mahasiswa Pertanyakan Dana Karhutla Rp30 Miliar
Selain hotspot, mahasiswa juga menyoroti dukungan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp30 miliar untuk penanganan karhutla Jambi.
Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa pihaknya belum menggunakan dana tersebut karena masih menunggu proses APBD Perubahan.
Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah menjelaskan penggunaan dana secara terbuka. Mereka ingin mengetahui peruntukan anggaran, mekanisme penggunaan, jadwal realisasi, hingga target yang ingin pemerintah capai.
Menurut mahasiswa, keterbukaan anggaran akan membantu masyarakat mengukur hasil program secara lebih jelas. Dengan demikian, publik tidak hanya mengetahui jumlah dana, tetapi juga dapat melihat manfaatnya di lapangan.
Karhutla Jambi Berdampak pada Kualitas Udara
Selanjutnya, mahasiswa mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menghitung hotspot dan luas lahan yang terbakar. Mereka juga meminta pemerintah memperhatikan dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
Polda Jambi mencatat konsentrasi PM2,5 mencapai angka 229 di Kota Jambi dan 300 di Muaro Jambi pada 29 September.
Sementara itu, laporan minggu ke-37 mencatat 7.236 kasus ISPA di sejumlah wilayah Jambi.
Data tersebut memperlihatkan bahwa karhutla tidak hanya menyentuh persoalan lingkungan. Asap juga dapat mengganggu aktivitas warga dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
Karena itu, pemerintah perlu menghubungkan strategi pengendalian kebakaran dengan perlindungan masyarakat. Langkah tersebut mencakup pemantauan kualitas udara, pencegahan kebakaran, serta penyediaan informasi kesehatan yang mudah masyarakat akses.
Polda Jambi Tangani 86 Kasus Karhutla
Di sisi penegakan hukum, Polda Jambi terus menangani perkara karhutla.
Polda Jambi mencatat 86 kasus dalam proses penanganan. Polisi menjalankan penyelidikan terhadap 69 kasus dan melanjutkan 17 kasus ke tahap penyidikan.
Selain itu, polisi telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka.
Meski demikian, mahasiswa menilai penegakan hukum saja belum cukup. Pemerintah juga perlu memperkuat pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Pengawasan Gambut dan Kawasan Konservasi Perlu Diperkuat
Abdani meminta pemerintah memperkuat pengawasan di kawasan gambut dan kawasan konservasi. Menurutnya, pemerintah perlu bergerak sebelum api meluas, bukan hanya ketika kebakaran sudah muncul.
Selain pencegahan, pemerintah juga perlu membuka perkembangan penanganan secara berkala. Publik dapat menilai kinerja pemerintah jika pemerintah menyajikan data hotspot, luas kebakaran, penanganan perkara, penggunaan anggaran, dan dampak kesehatan secara terbuka.
Dengan cara itu, masyarakat dapat melihat perkembangan karhutla dari waktu ke waktu. Pemerintah pun dapat mengevaluasi kebijakan berdasarkan data yang sama.
Abdani menegaskan pemerintah harus menunjukkan indikator yang jelas ketika menyatakan kondisi karhutla membaik.
“Kalau memang kondisi terus membaik, tunjukkan indikatornya. Kalau ada anggaran, tunjukkan peruntukan dan realisasinya. Kalau pencegahan sudah dilakukan, tunjukkan hasilnya. Kami ingin penanganan karhutla dibangun berdasarkan data, transparansi, dan evaluasi. Jangan sampai masyarakat hanya menerima kabar bahwa kondisi membaik, sementara data dan dampak di lapangan belum sepenuhnya terjawab,” tegasnya.
Pemerintah Jangan Lepas Fokus pada Pencegahan
Karhutla Jambi kini menghadirkan tantangan yang lebih luas. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar titik api ketika kebakaran muncul.
Sebaliknya, Kementerian Kehutanan, Pemprov Jambi, dan aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi. Mereka juga perlu memastikan setiap langkah pencegahan memiliki target dan hasil yang bisa masyarakat ukur.
FAQ
Berapa hotspot karhutla Jambi pada 29 September 2026?
Polda Jambi mencatat 177 hotspot pada 29 September 2026.
Berapa jumlah hotspot Jambi sepanjang 2026?
Polda Jambi mencatat 10.742 hotspot sepanjang 2026.
Berapa luas lahan yang terkena karhutla?
Api telah membakar lahan seluas 4.123,84 hektare sepanjang 2026 berdasarkan data yang disampaikan dalam bahan berita ini.
Mengapa mahasiswa menyoroti perbedaan data hotspot?
Mahasiswa menyoroti perbedaan tersebut karena Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut lima hotspot pada 27 September, sedangkan Polda Jambi mencatat 177 hotspot pada 29 September.
Berapa dana pemerintah pusat untuk penanganan karhutla Jambi?
Pemerintah pusat memberikan dukungan dana sebesar Rp30 miliar untuk penanganan karhutla Jambi. Mahasiswa meminta pemerintah menjelaskan peruntukan dan realisasi dana tersebut.
Bagaimana dampak karhutla terhadap kualitas udara?
Polda Jambi mencatat konsentrasi PM2,5 mencapai 229 di Kota Jambi dan 300 di Muaro Jambi pada 29 September.
Berapa kasus ISPA yang tercatat?
Laporan minggu ke-37 mencatat 7.236 kasus ISPA di sejumlah wilayah Jambi.
Bagaimana penanganan hukum kasus karhutla?
Polda Jambi menangani 86 kasus. Polisi menyelidiki 69 kasus, menyidik 17 kasus, dan menetapkan 16 orang sebagai tersangka.
Apa yang mahasiswa minta dari pemerintah?
Mahasiswa meminta pemerintah memperkuat pencegahan, mengawasi kawasan gambut dan konservasi, membuka informasi anggaran, serta menunjukkan indikator keberhasilan penanganan karhutla.(Tim)
