JAMBI – Komisi II DPR RI menggelar kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Jumat (20/2/2026). Rombongan memfokuskan agenda pada pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembahasan tata ruang, dan penanganan konflik agraria. Mereka mengadakan pertemuan di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi.
Dede Yusuf Pimpin Rombongan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, memimpin langsung kunjungan tersebut. Ia membawa anggota Komisi II, Taufan Pawe dan Azis Subekti.
Gubernur Jambi, Al Haris, menyambut rombongan bersama jajaran direksi dan komisaris Bank Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi turut menghadiri pertemuan itu.
Komisi II Tekankan Penguatan Tata Kelola
Dede Yusuf menegaskan bahwa Komisi II menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi melalui kunjungan ini. Ia mengarahkan perhatian pada sektor pemerintahan daerah dan BUMD.
Ia meminta pemerintah daerah memperkuat tata kelola BUMD secara profesional, transparan, dan berbasis kinerja. Ia menilai langkah itu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan sekitar 1.200 BUMD beroperasi di Indonesia. Namun, kurang dari 40 persen BUMD berada dalam kondisi sehat. Hanya sekitar 25 persen yang masuk kategori baik. Karena itu, Komisi II menyiapkan rancangan Undang-Undang tentang BUMD untuk memperkuat regulasi dan manajemen perusahaan daerah.
Soroti Peran Bank Daerah untuk UMKM
Komisi II juga menyoroti peran bank daerah dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dede Yusuf menilai bank daerah memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Ia meminta seluruh BUMD, termasuk bank pembangunan daerah, menerapkan prinsip kehati-hatian. Ia juga mengingatkan agar pengelola BUMD menjauhkan kepentingan non profesional dari operasional perusahaan.
Dorong Kebijakan Satu Peta
Pada isu tata ruang, Komisi II mendorong penerapan kebijakan satu peta (One Map Policy). Kebijakan itu bertujuan menyelaraskan data pertanahan antar instansi dan mencegah tumpang tindih.
DPR RI juga membentuk Panitia Khusus Penanganan Konflik Agraria. Pansus tersebut mempercepat penyelesaian sengketa lahan di berbagai daerah.
Pemprov Jambi Perkuat BUMD
Al Haris mengapresiasi kunjungan Komisi II DPR RI. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi momentum evaluasi dan pembenahan BUMD di Jambi.
Saat ini, pemerintah daerah mengelola 20 BUMD di kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi. Pemerintah provinsi mengelola dua BUMD utama, yakni Bank Jambi dan PT Jambi Indoguna Internasional.
Bank Jambi Kejar Penguatan Modal
Al Haris menyebut Bank Jambi mencatat tren kinerja positif dan memperluas layanan hingga ke pelosok daerah. Namun, bank itu belum memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Untuk memperkuat permodalan, manajemen Bank Jambi menempuh skema Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jabar Banten. Langkah itu bertujuan meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing.
Jambi Bidik Participating Interest Migas
Pemerintah Provinsi Jambi mendorong PT Jambi Indoguna Internasional meraih Participating Interest (PI) di sektor migas. Perusahaan menargetkan kerja sama dengan PetroChina dan Jetstone Energy.
Al Haris menyatakan bahwa perusahaan kini menjalani tahap uji tuntas atau due diligence. Ia berharap seluruh pihak mendukung proses tersebut. Ia meyakini PI akan menambah sumber pendapatan daerah dan memperkuat peran BUMD di sektor strategis.
