JAMBI – Pemerataan pembangunan Kerinci dan Sungai Penuh
Pernyataan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Edminudin dari Fraksi Gerindra, kembali membuka ruang diskusi mengenai pemerataan pembangunan di Kerinci dan Sungai Penuh. Ia menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi dalam pembahasan Rancangan Perubahan dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Edminudin menilai kebijakan pemerintah provinsi membuat dua daerah di ujung barat Jambi seolah menjadi “anak tiri”. Bahkan, ia mengaitkan persoalan tersebut dengan kemungkinan Kerinci dan Sungai Penuh kembali bergabung dengan Sumatera Barat.
Pernyataan itu kemudian memancing beragam tanggapan. Namun, Edi Saputra, M.Ed., mengajak masyarakat melihat persoalan tersebut secara lebih luas. Menurutnya, publik perlu menguji kritik tersebut melalui data pembangunan, kebijakan anggaran, serta hasil program pemerintah di lapangan.
Edminudin Membawa Suara Dapil
Edi menilai Edminudin memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh. Sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan tersebut, Edminudin tentu memiliki ruang politik untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya.
Karena itu, Edi mengapresiasi keberanian Edminudin menyampaikan kritik secara terbuka.
“Saya mengapresiasi keberanian beliau menyampaikan suara dengan lantang,” kata Edi.
Meski demikian, Edi tidak meminta masyarakat menerima seluruh pernyataan Edminudin begitu saja. Sebaliknya, ia mendorong masyarakat menguji setiap argumentasi politik secara kritis.
Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi. Namun, masyarakat perlu menyampaikan perbedaan dengan argumentasi yang jelas.
“Kalau ada yang tidak setuju, mari bantah substansinya dengan argumentasi dan data,” ujarnya.
Istilah “Anak Tiri” Memunculkan Pertanyaan
Lebih lanjut, Edi menilai istilah “anak tiri” tidak perlu berhenti sebagai ungkapan politik. Masyarakat justru dapat menggunakan pernyataan tersebut sebagai pintu masuk untuk mengevaluasi pemerataan pembangunan di Provinsi Jambi.
Pertanyaan utamanya cukup sederhana. Apakah kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Jambi selama ini sudah memberikan perhatian yang proporsional kepada Kerinci dan Sungai Penuh?
Menurut Edi, masyarakat tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut hanya dengan mengandalkan perasaan atau potongan pernyataan politik.
Sebaliknya, masyarakat perlu membuka dokumen anggaran dan melihat alokasi program secara menyeluruh.
“Benarkah pembangunan dan kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Jambi selama ini sudah memberikan perhatian yang proporsional kepada Kerinci dan Sungai Penuh?” kata Edi.
Data Menjadi Dasar Perdebatan
Untuk melihat persoalan secara objektif, masyarakat perlu mencermati berbagai sektor pembangunan. Misalnya, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, konektivitas, serta indikator pembangunan lainnya.
Dengan begitu, publik dapat membandingkan besaran anggaran dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Selain itu, masyarakat juga dapat melihat hasil pembangunan secara langsung. Apakah program pemerintah menjawab kebutuhan warga? Apakah pembangunan berjalan sesuai kebutuhan daerah? Lalu, apakah distribusi anggaran sudah memperhatikan kondisi geografis dan karakteristik setiap wilayah?
Edi menilai pertanyaan semacam itu jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan siapa yang paling keras berbicara.
Jarak Kerinci dan Sungai Penuh Bukan Alasan
Kerinci dan Sungai Penuh memang berada jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Jambi. Kondisi geografis tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembangunan dan konektivitas.
Namun, Edi menilai jarak geografis tidak boleh mengurangi perhatian pemerintah terhadap kedua daerah.
“Kerinci dan Sungai Penuh memang berada jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Jambi secara geografis. Tetapi keduanya tetap merupakan bagian penting dari Provinsi Jambi,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah provinsi menjelaskan kebijakan pembangunan secara terbuka. Pemerintah dapat menunjukkan data anggaran, program prioritas, serta capaian pembangunan di Kerinci dan Sungai Penuh.
Dengan cara tersebut, masyarakat dapat menilai kebijakan pemerintah berdasarkan informasi yang konkret.
Wakil Rakyat Juga Perlu Menyodorkan Solusi
Di sisi lain, Edi mengingatkan bahwa wakil rakyat juga memiliki tanggung jawab ketika menyampaikan kritik. Mereka tidak cukup hanya menyampaikan keluhan masyarakat.
Wakil rakyat perlu membawa data, argumentasi, dan solusi. Dengan demikian, kritik dapat mendorong pemerintah melakukan perbaikan sekaligus menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Edi juga tidak ingin publik menganggap pandangannya sebagai pembenaran terhadap seluruh sikap politik Edminudin.
Ia hanya ingin masyarakat memberikan ruang kepada setiap pihak untuk menyampaikan pandangan, kemudian menguji pandangan tersebut melalui fakta.
Pemerintah Perlu Menjelaskan Kebijakan
Pada sisi lain, Pemerintah Provinsi Jambi juga memiliki ruang untuk menjelaskan kebijakan pembangunan yang mereka jalankan.
Jika pemerintah menilai distribusi anggaran sudah proporsional, pemerintah dapat menunjukkan data dan dokumen yang mendukung penilaian tersebut.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu memilih antara dua kubu berdasarkan emosi.
Sebaliknya, publik dapat membandingkan data, melihat program, kemudian menilai sejauh mana kebijakan pemerintah menjawab kebutuhan Kerinci dan Sungai Penuh.
Jangan Ubah Perbedaan Menjadi Serangan Pribadi
Edi menilai perdebatan politik tidak perlu berubah menjadi serangan personal. Masyarakat dapat mengkritik pernyataan Edminudin tanpa menyerang pribadi yang bersangkutan.
Begitu pula sebaliknya, Edminudin dapat mempertahankan argumentasinya dengan data dan penjelasan yang kuat.
Menurut Edi, pola diskusi semacam itu justru dapat memperkuat demokrasi lokal.
“Setuju boleh. Tidak setuju juga boleh. Tetapi mari berbeda pendapat dengan argumentasi, bukan dengan makian,” tegasnya.
Kepentingan Daerah Harus Tetap Menjadi Fokus
Pada akhirnya, Edi menilai masyarakat perlu mengembalikan perdebatan tersebut kepada kepentingan publik.
Kerinci dan Sungai Penuh membutuhkan pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, Provinsi Jambi juga membutuhkan pemerataan pembangunan antardaerah.
Karena itu, perdebatan mengenai anggaran sebaiknya tidak berhenti pada adu pernyataan politik.
Masyarakat dapat mendorong semua pihak membuka data, menjelaskan kebijakan, dan membahas kebutuhan daerah secara terbuka.
“Persoalannya adalah apakah suara masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh benar-benar didengar dan diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan yang nyata,” kata Edi.
Edi Tegaskan Pendapat Pribadi
Edi menegaskan bahwa pandangannya mengenai persoalan tersebut merupakan pendapat pribadi.
Ia tidak mengatasnamakan masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh. Ia juga tidak membawa nama organisasi, partai politik, maupun lembaga tertentu.
Karena itu, Edi membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki pandangan berbeda.
“Saya terbuka terhadap perbedaan pendapat dan kritik atas pandangan yang saya sampaikan,” ujarnya.
Menurutnya, demokrasi membutuhkan ruang untuk berbeda pendapat. Selama masyarakat mengedepankan argumentasi dan data, perbedaan tersebut dapat memperkaya diskusi publik.
FAQ
1. Apa yang memicu pembahasan mengenai Kerinci dan Sungai Penuh?
Pernyataan Edminudin dalam pembahasan Rancangan Perubahan dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang menyoroti perhatian Pemerintah Provinsi Jambi terhadap Kerinci dan Sungai Penuh.
2. Apa maksud istilah “anak tiri”?
Edminudin menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan penilaiannya terhadap perhatian pemerintah provinsi kepada Kerinci dan Sungai Penuh.
3. Apakah masyarakat harus menyetujui pernyataan Edminudin?
Tidak. Masyarakat dapat menyetujui ataupun menolak pandangan tersebut. Namun, Edi mendorong masyarakat menyampaikan perbedaan melalui data dan argumentasi.
4. Apa yang perlu masyarakat periksa untuk menilai pemerataan pembangunan?
Masyarakat dapat memeriksa dokumen anggaran, alokasi program, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, konektivitas, serta capaian pembangunan lainnya.
5. Apa tanggung jawab wakil rakyat dalam menyampaikan kritik?
Wakil rakyat perlu membawa aspirasi masyarakat sekaligus menyertakan data, argumentasi, dan solusi agar kritik dapat mendorong perbaikan kebijakan.
6. Apa yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi?
Pemerintah dapat menjelaskan kebijakan dan distribusi anggaran melalui data serta dokumen yang dapat masyarakat periksa.
7. Apa inti pandangan Edi Saputra?
Edi mendorong masyarakat membahas pemerataan pembangunan Kerinci dan Sungai Penuh berdasarkan data serta argumentasi, bukan melalui serangan pribadi.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
