PADANG – literasi demokrasi Sumbar menuju Pemilu 2029
Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy, meminta masyarakat memperkuat pemahaman demokrasi sejak sekarang. Ia melihat pendidikan politik yang konsisten dapat mendorong masyarakat mengambil keputusan politik secara lebih kritis menjelang Pemilu 2029.
Vasko menilai masyarakat tidak cukup hanya memahami cara menggunakan hak pilih. Pemilih juga perlu mengenali proses Pemilu dan Pilkada, mencermati informasi politik, serta memahami dampak pilihan mereka terhadap arah pemerintahan dan kebijakan publik.
Karena itu, Vasko mengajak pemerintah, penyelenggara Pemilu, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen sosial membangun budaya demokrasi secara berkelanjutan. Ia menyampaikan ajakan tersebut saat mengikuti Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 yang KPU Provinsi Sumatera Barat selenggarakan di Aula UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (12/9/2026).
Vasko Dorong Pemilih Lebih Kritis
Menurut Vasko, kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada jumlah masyarakat yang datang ke TPS. Kualitas tersebut juga tumbuh dari kemampuan pemilih memahami alasan di balik pilihannya.
“Yang kita harapkan bukan hanya masyarakat datang ke TPS dan menggunakan hak pilih, tetapi juga memahami mengapa mereka memilih dan apa konsekuensi dari pilihan tersebut,” ujar Vasko.
Untuk itu, ia meminta semua pihak menjaga kesinambungan pendidikan politik. Masyarakat perlu memperoleh ruang belajar dan berdiskusi tentang demokrasi, bukan hanya ketika tahapan Pemilu atau Pilkada memasuki masa kampanye.
Dengan pola tersebut, pemilih dapat membangun sikap rasional, kritis, sekaligus bertanggung jawab ketika menentukan pilihan politik.
Partisipasi Pilkada Jadi Perhatian
Selain literasi demokrasi, Vasko menyoroti tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Ia melihat partisipasi pada Pilkada cenderung lebih rendah daripada Pemilu Presiden.
Kondisi tersebut mendorong Vasko mengajak pemerintah dan penyelenggara Pemilu mendekatkan pendidikan politik kepada masyarakat. Dialog publik, diskusi komunitas, edukasi langsung, serta peran tokoh masyarakat dapat membuka ruang komunikasi yang lebih efektif.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, penyelenggara Pemilu, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat perlu mengambil peran dalam membangun budaya demokrasi yang sehat,” katanya.
Selanjutnya, Vasko berharap berbagai pihak dapat mengemas pendidikan demokrasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Pendekatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat juga dapat meningkatkan ketertarikan warga untuk memahami proses politik.
KPU Siapkan Pemilih Menuju 2029
Anggota KPU RI Dr. Betty Epsilon Idroos menilai pendidikan pemilih memiliki peran penting dalam persiapan menuju Pemilu 2029. KPU mulai menyiapkan berbagai langkah secara bertahap sejak 2027.
Betty menyebut partisipasi pemilih Sumatera Barat pada Pilkada 2024 berada di kisaran 57 persen. Sementara itu, rata-rata nasional mencapai sekitar 71,39 persen.
Menurut Betty, angka tersebut menunjukkan tantangan besar bagi Sumbar. Karena itu, KPU perlu memperkuat edukasi pemilih secara konsisten agar masyarakat semakin memahami pentingnya partisipasi dalam demokrasi.
Gen Z dan Milenial Jadi Sasaran Utama
KPU juga memberi perhatian besar kepada pemilih muda. Betty menyebut Generasi Milenial dan Generasi Z mencapai hampir 60 persen dari komposisi pemilih.
“Pemilih kita didominasi Generasi Milenial dan Generasi Z yang jumlahnya hampir 60 persen. Karena itu, pendekatan pendidikan pemilih juga harus mampu menjangkau dan sesuai dengan karakter generasi muda,” jelasnya.
Oleh sebab itu, KPU perlu menyesuaikan metode pendidikan pemilih dengan kebiasaan generasi muda. Platform digital, konten edukatif, simulasi Pemilu, dan ruang diskusi dapat membantu masyarakat muda memahami proses demokrasi secara lebih menarik.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan kemampuan menyaring informasi. Langkah tersebut penting karena ruang digital menghadirkan informasi politik dalam jumlah besar dengan tingkat akurasi yang beragam.
Pilihan Politik Berkaitan dengan Kebijakan Publik
Betty menjelaskan bahwa keputusan masyarakat di bilik suara memiliki dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Hasil Pemilu menentukan arah kebijakan pemerintah dalam berbagai sektor.
Pendidikan, kesehatan, pembangunan, pelayanan publik, hingga penciptaan lapangan kerja dapat bersinggungan dengan keputusan politik. Karena itu, masyarakat perlu memahami hubungan antara suara mereka dengan kebijakan pemerintah.
Dengan pemahaman tersebut, pemilih tidak hanya menentukan pilihan berdasarkan popularitas kandidat. Mereka juga dapat mempertimbangkan visi, program, rekam jejak, serta kemampuan kandidat menjalankan tanggung jawab publik.
KPU Perhatikan Kelompok Rentan
Selain generasi muda, KPU juga mendorong akses Pemilu yang setara bagi kelompok rentan. Penyandang disabilitas membutuhkan informasi dan layanan kepemiluan yang mudah mereka akses.
KPU perlu memastikan setiap kelompok masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memahami informasi Pemilu. Selanjutnya, pendekatan inklusif dapat memperluas partisipasi sekaligus memperkuat kualitas demokrasi.
Pemanfaatan teknologi juga membuka peluang bagi KPU untuk memperluas jangkauan pendidikan pemilih. Masyarakat dapat mengakses materi edukasi dan simulasi kepemiluan melalui berbagai sarana digital.
Sumbar Perkuat Pendidikan Demokrasi
Sosialisasi pendidikan pemilih di Pesisir Selatan menjadi salah satu ruang untuk memperkuat kesadaran politik masyarakat. Pemerintah daerah dan penyelenggara Pemilu dapat terus membangun komunikasi dengan masyarakat hingga menjelang Pemilu 2029.
Dengan pendidikan yang berlangsung secara berkelanjutan, masyarakat memiliki waktu lebih panjang untuk memahami demokrasi. Pada akhirnya, proses tersebut dapat mendorong pemilih mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumbar, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar Mursalim, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Camat Koto XI Tarusan, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
FAQ
Mengapa literasi demokrasi penting menuju Pemilu 2029?
Literasi demokrasi membantu masyarakat memahami proses politik, menilai informasi, serta menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab.
Berapa partisipasi pemilih Sumbar pada Pilkada 2024?
Dr. Betty Epsilon Idroos menyebut partisipasi pemilih Sumatera Barat berada di kisaran 57 persen. Angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional sekitar 71,39 persen.
Mengapa Vasko menyoroti pendidikan politik berkelanjutan?
Vasko menilai masyarakat membutuhkan pemahaman politik sepanjang waktu, bukan hanya ketika tahapan Pemilu dan Pilkada berlangsung.
Mengapa Gen Z dan Milenial menjadi perhatian KPU?
Kedua kelompok tersebut mencapai hampir 60 persen dari komposisi pemilih. Karena itu, KPU perlu menyesuaikan pendidikan pemilih dengan karakter generasi muda.
Apa dampak pilihan politik terhadap masyarakat?
Pilihan politik masyarakat dapat memengaruhi arah kebijakan pemerintah, termasuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan penciptaan lapangan kerja.
Bagaimana KPU menjangkau pemilih muda?
KPU dapat memanfaatkan teknologi digital, konten edukasi, simulasi kepemiluan, dan ruang diskusi yang sesuai dengan kebiasaan generasi muda.(Tim)
