NTB – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memanfaatkan Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk memperkuat sinergi antar daerah. Ia mendorong seluruh pemerintah provinsi menyatukan langkah agar program prioritas nasional berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Mahyeldi menghadiri rapat kerja APPSI di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis, 16 Juli 2026. Forum tersebut mempertemukan para gubernur dari berbagai provinsi untuk menyusun strategi bersama dalam menghadapi tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain memperkuat koordinasi, para peserta juga bertukar pengalaman dan menyusun langkah bersama agar kebijakan pemerintah pusat berjalan selaras di setiap daerah. Hasil pembahasan itu diharapkan mampu mempercepat pembangunan nasional sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.
Mahyeldi Ajak Daerah Perkuat Kolaborasi
Mahyeldi menilai setiap daerah harus membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih erat. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan.
“Ditengah berbagai tantangan daerah saat ini, kita mesti perkuat koordinasi dan kolaborasi antar daerah. Sulit jika hanya berjalan sendiri. Itu lah salah satu alasan kita perlu hadir di forum ini,” ungkap Gubernur Mahyeldi.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperluas kerja sama dengan daerah lain. Langkah tersebut bertujuan mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sumatera Barat.
Mahyeldi mengikuti rapat kerja bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar Ezeddin Zain, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto.
Wamendagri Minta Gubernur Perkuat Koordinasi
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membuka rapat kerja tersebut mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Ia menegaskan bahwa setiap gubernur memegang dua tanggung jawab sekaligus, yaitu memimpin daerah otonom dan mewakili pemerintah pusat di daerah.
Karena itu, Bima meminta para gubernur memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Ia meyakini sinergi yang kuat akan mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional.
Bima juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri agar para gubernur rutin menggelar rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah. Pertemuan dapat berlangsung secara langsung maupun daring agar setiap kebijakan tetap selaras.
Selain itu, Bima meminta para gubernur memimpin langsung pelaksanaan program strategis, terutama program yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Menurutnya, kepala daerah harus mengawal pelaksanaan program hingga tuntas.
“Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan pesan agar Bapak-Ibu untuk tetap fokus dan saling berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan berbagai program, agar hasilnya optimal,” ujarnya.
Integritas dan Inovasi Jadi Kunci
Selanjutnya, Bima mengajak seluruh kepala daerah menjaga integritas untuk mencegah praktik korupsi. Ia juga meminta para gubernur mempercepat penyelesaian persoalan batas wilayah serta menjaga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meski pemerintah melakukan penyesuaian Transfer ke Daerah.
Menurut Bima, kepala daerah harus menghadirkan kepemimpinan yang transformasional. Mereka perlu melahirkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan pembangunan yang terus berkembang.
“Kami berharap sekali di forum ini, Bapak/Ibu Gubernur dapat saling menginspirasi melalui best practices masing-masing, agar bisa dijadikan contoh bagi yang underperformer,” tambah dia.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah membangun ekosistem yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi.
APPSI Perkuat Sinkronisasi Program
Rapat kerja APPSI berlangsung pada 16–17 Juli 2026. Seluruh gubernur atau perwakilan pemerintah provinsi mengikuti agenda tersebut bersama jajaran pengurus dan dewan pakar APPSI.
Melalui forum itu, para kepala daerah menyamakan arah kebijakan, memperkuat koordinasi lintas provinsi, serta mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional. Mereka juga berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.(Tim)
