JAKARTA – Pemerintah pusat menyoroti kondisi keuangan daerah yang semakin tertekan setelah 39 pemerintah daerah (pemda) kesulitan membayar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Situasi ini memicu pembahasan serius mengenai struktur belanja daerah yang dinilai tidak lagi seimbang dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan sejumlah pemda menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat akibat porsi belanja pegawai yang terlalu besar. Dalam beberapa kasus, belanja pegawai bahkan menyedot hingga 50% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara kemampuan daerah dalam menggenjot PAD masih rendah.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah pusat mencari langkah cepat agar pelayanan publik tetap berjalan dan kewajiban pembayaran pegawai tidak terganggu.
“Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Kalau di PAD juga akan berat,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senin (8/6/2026).
Tekanan Fiskal Daerah Makin Berat
Tito menjelaskan banyak daerah tidak mampu menyeimbangkan antara belanja rutin dan pendapatan. Ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi, sedangkan optimalisasi pajak daerah belum berjalan maksimal.
Di sisi lain, kebijakan pengangkatan PPPK dan keberadaan tenaga honorer ikut menambah beban belanja pegawai. Akibatnya, ruang fiskal pemda semakin sempit dan menghambat belanja pembangunan.
Pemerintah pusat kemudian mendorong solusi struktural agar pemda tidak terus terjebak dalam kondisi defisit operasional jangka panjang.
Empat Langkah Pemerintah Atasi Krisis PPPK
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menyiapkan empat kebijakan utama yang langsung menyentuh tata kelola fiskal daerah.
Pertama, pemerintah meminta pemda menahan laju rekrutmen tenaga honorer baru. Kebijakan ini terutama menyasar tenaga administrasi, sementara rekrutmen guru dan tenaga kesehatan tetap terbuka jika daerah benar-benar membutuhkan.
Kedua, pemerintah merancang relaksasi batas belanja pegawai yang sebelumnya diatur maksimal 30% dari APBD sesuai UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Ketentuan tersebut sebenarnya mulai berlaku penuh pada 2027, namun banyak daerah belum siap sehingga pemerintah mempertimbangkan penyesuaian waktu implementasi.
Tito menjelaskan kesepakatan telah terbentuk bersama Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan untuk menunda penerapan ketat aturan tersebut.
“[Relaksasi porsi belanja pegawai] bukan melalui revisi UU HKPD, tapi dimasukkan ke UU APBN 2027, diperpanjang 1 tahun. Sesuai asas hukum lex posterior derogat legi priori, aturan yang terakhir mengalahkan aturan yang sebelumnya,” ujar Tito.
Ketiga, pemerintah akan menambah alokasi transfer ke daerah (TKD) bagi pemda yang benar-benar memiliki keterbatasan fiskal. Namun, pemerintah pusat akan memperketat seleksi agar tambahan anggaran tepat sasaran.
Keempat, pemerintah mendorong pemda memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat. Upaya ini mencakup penyederhanaan perizinan usaha untuk mendorong aktivitas ekonomi serta digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah.
Dorongan Perbaikan Tata Kelola Pajak Daerah
Tito juga menekankan pentingnya inovasi pemda dalam menggali potensi pajak daerah. Ia menilai masih banyak daerah belum mengoptimalkan sistem pemungutan berbasis digital sehingga potensi kebocoran masih terjadi.
Selain itu, aktivitas ekonomi lokal yang stagnan di sejumlah wilayah membuat basis pajak tidak berkembang. Pemerintah pusat meminta pemda lebih kreatif dalam menghidupkan sektor usaha agar penerimaan daerah meningkat secara alami.
“Silakan daerah juga cari cara kreatif, sambil kami mengevaluasi daerah yang memang harus di-top up TKD-nya. Karena dari PAD enggak akan mungkin. Ada daerah yang memang swastanya enggak hidup,” imbuh Tito.
Dampak ke Depan dan Evaluasi Kebijakan
Pemerintah kini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja daerah. Fokus utama tertuju pada keseimbangan antara belanja pegawai, belanja pembangunan, dan kemampuan fiskal daerah.
Kondisi 39 pemda tersebut menjadi sinyal kuat bahwa reformasi fiskal daerah perlu berjalan lebih cepat. Pemerintah pusat menargetkan kebijakan baru mampu menciptakan efisiensi anggaran tanpa mengganggu layanan publik dan pembayaran hak pegawai.
FAQ
1. Apa penyebab 39 pemda kesulitan bayar PPPK?
Karena belanja pegawai terlalu besar, sementara PAD masih rendah.
2. Apakah pemerintah akan memberhentikan PPPK?
Tidak. Pemerintah tidak menyiapkan opsi pemberhentian pegawai.
3. Apa solusi utama pemerintah?
Empat solusi: pembatasan rekrutmen honorer, relaksasi batas belanja pegawai, tambahan TKD, dan penguatan PAD.
4. Apakah aturan belanja pegawai 30% tetap berlaku?
Aturan tetap ada, namun pemerintah mempertimbangkan penyesuaian implementasi melalui UU APBN 2027.
5. Apa peran pemda dalam solusi ini?
Pemda harus meningkatkan PAD, memperbaiki sistem pajak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.(Tim)
