PADANG – Kota Padang resmi menjadi salah satu daerah percontohan nasional untuk program percepatan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Pemerintah pusat memilih Padang karena dinilai siap dari sisi data kependudukan dan komitmen daerah dalam transformasi digital layanan publik.
Program ini membahas langkah percepatan tersebut dalam Kunjungan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah pada kegiatan koordinasi dan sosialisasi perluasan pilot digitalisasi bansos di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026).
Pemerintah Pusat Dorong Transformasi Digital Bansos
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan digitalisasi bansos tidak hanya mengganti sistem manual menjadi sistem elektronik. Ia menekankan tujuan utama program ini adalah memastikan bantuan sosial benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
Teguh menyoroti masih banyak persoalan penyaluran bansos di lapangan, termasuk data yang tidak akurat dan bantuan yang tidak tepat sasaran. Ia menilai sistem digital dapat memperbaiki kondisi tersebut dengan meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi.
“Kita sering menemukan kasus bansos tidak tepat sasaran. Melalui digitalisasi, kita ingin memperbaiki sistem agar lebih akurat dan transparan. Padang memiliki kesiapan data dan komitmen yang kuat,” kata Teguh.
IKD Jadi Kunci Verifikasi Penerima Bansos
Teguh menjelaskan pemerintah pusat menjadikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kunci utama verifikasi penerima bantuan sosial. Sistem ini akan mengintegrasikan data kependudukan secara lebih cepat dan akurat.
Ia menyebut Kota Padang mencatat capaian tinggi dalam implementasi IKD. Tingkat aktivasi IKD di daerah itu sudah mencapai lebih dari 34 persen, tertinggi di Sumatera Barat. Selain itu, perekaman KTP elektronik juga sudah menyentuh angka 99,16 persen.
Pemkot Padang Siapkan 1.700 Agen Lapangan
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyambut baik penunjukan Kota Padang sebagai pilot project nasional. Ia menilai program ini dapat menyelesaikan persoalan data kemiskinan yang selama ini sering menimbulkan perdebatan.
Maigus menjelaskan selama ini pemerintah daerah menghadapi dua persoalan utama, yakni data warga miskin secara administratif dan kondisi kemiskinan faktual di lapangan yang sering tidak sinkron.
“Selama ini kita temukan data tidak selalu sesuai kondisi nyata. Ada warga tercatat miskin tapi secara ekonomi sudah tidak, dan sebaliknya. Program digitalisasi ini akan memperbaiki itu,” ujar Maigus.
Pemkot Padang bergerak cepat dengan menyiapkan 1.700 agen pendamping di lapangan. Para agen ini akan membantu proses pendataan, verifikasi, dan edukasi masyarakat terkait sistem digital bansos.
Pemerintah kota juga mulai memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada para agen tersebut agar implementasi program berjalan optimal di tingkat masyarakat.
“Target kami, program ini mulai berjalan penuh pada Oktober 2026. Hari ini juga kami langsung memberikan pembekalan kepada para agen agar siap di lapangan,” tambahnya.
Padang Jadi Model Nasional Penyaluran Bansos Digital
Dengan status sebagai pilot project nasional, Kota Padang diharapkan menjadi contoh penerapan sistem perlindungan sosial berbasis data digital di Indonesia. Pemerintah pusat menargetkan sistem ini mampu mengurangi kebocoran data, memperbaiki akurasi penerima bansos, serta mempercepat penyaluran bantuan.
Jika berjalan sesuai rencana, model digitalisasi bansos di Padang akan diperluas ke daerah lain di Indonesia sebagai bagian dari transformasi besar sistem perlindungan sosial nasional.
Penulis : Idp
Editor : Padang, digitalisasi bansos, bantuan sosial, IKD, Dukcapil, Kemendagri, transformasi digital, data kependudukan, bansos tepat sasaran
