BENGKULU – Bengkulu memiliki potensi besar untuk memperoleh manfaat ekonomi dari perkebunan kelapa sawit. Produksi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) mencapai sekitar 1,5 juta ton per tahun. Namun, pemerintah provinsi masih menghadapi tantangan dalam mencatat kontribusi komoditas tersebut karena sebagian perusahaan mengirim CPO melalui pelabuhan di luar daerah.
Wakil Gubernur Bengkulu Mian ingin membenahi persoalan tersebut agar pemerintah memiliki data ekspor yang lebih akurat. Ia menilai pencatatan asal barang memegang peranan penting dalam memperkuat perjuangan Bengkulu untuk memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, terutama guna mendukung pembangunan dan perbaikan jalan bagi masyarakat.
Mian menyampaikan hal itu saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Ekspor CPO untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu” bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, di Ruang Kalimantan, Hotel Mercure Bengkulu, Senin (26/10/2026).
Produksi CPO Bengkulu Capai 1,5 Juta Ton
Mian menjelaskan bahwa Bengkulu memiliki kapasitas produksi CPO yang besar. Potensi tersebut menempatkan sektor perkebunan sebagai salah satu penggerak penting perekonomian daerah.
Meski demikian, pemerintah provinsi masih perlu membenahi pencatatan ekspor. Sebab, jalur pengiriman komoditas tidak selalu melewati pelabuhan di Bengkulu. Akibatnya, data ekspor berpotensi belum menggambarkan kontribusi daerah penghasil secara menyeluruh.
“Ke depan, kita ingin memastikan produksi CPO Bengkulu tercatat dengan baik. Bengkulu termasuk dalam jajaran 10 besar produsen CPO di Indonesia, tetapi volume ekspor yang benar-benar berasal dari Bengkulu belum tercatat secara optimal,” ujar Mian.
Karena itu, pemerintah provinsi ingin memastikan data perdagangan mencerminkan asal komoditas secara tepat. Langkah ini juga dapat memperkuat posisi Bengkulu saat memperjuangkan hak daerah penghasil sawit.
Mian Dorong Pencatatan Asal Barang Setiap Pengiriman CPO
Salah satu langkah yang Mian usulkan ialah penggunaan surat pencatatan asal barang untuk setiap pengiriman CPO. Dokumen tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi daerah asal komoditas, meskipun perusahaan memilih pelabuhan di provinsi lain untuk kegiatan ekspor.
Selama ini, sejumlah pengiriman CPO asal Bengkulu melewati Pelabuhan Teluk Bayur di Padang, Sumatera Barat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah provinsi untuk memperjelas pencatatan asal barang agar data ekspor tidak hanya mengacu pada lokasi pelabuhan pengiriman.
Dengan sistem pencatatan yang lebih akurat, pemerintah dapat memperlihatkan kontribusi perkebunan Bengkulu secara lebih jelas. Selanjutnya, data tersebut dapat menjadi salah satu dasar untuk memperjuangkan pembagian DBH sawit kepada pemerintah pusat.
“Karena itu, nanti kita tegaskan agar harus ada surat pencatatan asal barang. Tujuannya supaya DBH sawit kita untuk pembangunan jalan bisa kita suarakan ke pemerintah pusat, sehingga alokasinya tidak diberikan sekadarnya,” tegas Mian.
DBH Sawit untuk Mendukung Pembangunan Jalan
Bagi Mian, pembenahan data ekspor bukan sekadar urusan administrasi perdagangan. Pemerintah provinsi juga ingin memastikan sektor perkebunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui dukungan anggaran pembangunan.
Salah satu prioritasnya ialah pembangunan dan perbaikan jalan. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar mobilitas warga, mendukung distribusi hasil perkebunan, serta membantu masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan akurasi data produksi dan ekspor. Pemerintah juga perlu memperjuangkan mekanisme penghitungan DBH sawit yang memperhitungkan kontribusi daerah penghasil sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, pemerintah tetap perlu menempuh proses dan memenuhi persyaratan yang berlaku agar usulan tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat.
Bank Indonesia Tekankan Peran Perkebunan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menilai sektor perkebunan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Wahyu, pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu mengembangkan potensi perkebunan secara bersama-sama. Dengan strategi yang tepat, komoditas unggulan Bengkulu dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap kegiatan ekspor dan perekonomian daerah.
“Hasil perkebunan Bengkulu ini cukup besar dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Ini harus kita fokuskan bersama agar ekspor Bengkulu benar-benar optimal,” pungkasnya
FAQ
1. Berapa produksi CPO Bengkulu setiap tahun?
Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyebut produksi CPO Bengkulu mencapai sekitar 1,5 juta ton per tahun.
2. Mengapa Bengkulu perlu memperbaiki pencatatan ekspor CPO?
Sebagian perusahaan mengirim CPO asal Bengkulu melalui pelabuhan di luar provinsi. Karena itu, pemerintah ingin memastikan data ekspor mencerminkan kontribusi daerah penghasil secara akurat.
3. Apa usulan Mian untuk memperjelas asal CPO?
Mian mengusulkan surat pencatatan asal barang pada setiap pengiriman CPO agar pemerintah dapat mengidentifikasi daerah asal komoditas dengan lebih jelas.
4. Apa tujuan Bengkulu memperjuangkan DBH sawit?
Pemerintah provinsi ingin memperjuangkan DBH sawit untuk mendukung pembangunan dan perbaikan jalan serta memperluas manfaat ekonomi perkebunan bagi masyarakat.
5. Siapa yang menghadiri FGD optimalisasi ekspor CPO Bengkulu?
Wakil Gubernur Bengkulu Mian dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana menghadiri forum tersebut bersama para pemangku kepentingan terkait.(Tim)
