TPP Mandek 3 Bulan, Ribuan ASN Kerinci Menanti Kepastian

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 17 April 2026 - 22:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

KERINCI – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama tiga bulan terakhir. Kondisi ini memicu keresahan di kalangan pegawai yang menggantungkan penghasilan tambahan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Sejumlah ASN meminta pemerintah daerah segera memberi kepastian pembayaran. Mereka menilai keterlambatan ini berpotensi mengulang masalah serupa yang pernah terjadi sebelumnya, termasuk keterlambatan rapel kenaikan pangkat.

“Kami butuh kepastian. Jangan sampai pola lama terulang tanpa penjelasan,” kata salah satu ASN.

Di internal pemerintahan, muncul isu terkait penyebab keterlambatan. Sejumlah sumber menyebut beberapa dinas mengajukan skema tunjangan baru ke Kementerian Keuangan RI. Namun, pemerintah pusat menolak usulan tersebut karena tidak sesuai regulasi dan tidak sejalan dengan kemampuan keuangan daerah. Penolakan itu disebut ikut menghambat proses pencairan TPP yang sebelumnya berjalan.

Baca Juga :  DJP Perluas Pajak Digital, Strava hingga Platform AI Resmi Masuk Daftar Pemungut PPN PMSE

Hingga pertengahan April 2026, lebih dari 3.000 ASN di Kerinci belum menerima TPP satu kuartal penuh. Kondisi ini membuat tekanan di lingkungan birokrasi semakin meningkat.

Aktivis Kerinci, Edward P, mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas. Ia menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga kesejahteraan keluarga ASN.

Baca Juga :  Pemkab Kerinci Lanjutkan Safari Ramadhan di Semerap

“Ini menyangkut hidup ribuan keluarga ASN,” kata Edward kepada wartawan

Ia juga meminta Bupati Kerinci Monadi dan Wakil Bupati Murison segera turun tangan dan menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, lambannya penyelesaian bisa mengganggu stabilitas kerja aparatur dan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Sekretariat Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan pembayaran TPP tersebut.

Situasi ini memicu kekhawatiran luas di kalangan ASN. Mereka berharap pemerintah daerah segera memastikan jadwal pembayaran agar persoalan tidak berlarut dan tidak mengganggu kinerja birokrasi.

Penulis : Idp

Editor : Ichwan Diaspora

Berita Terkait

Riau Tancap Gas Saat Ekonomi Global Bergejolak, Industri hingga Sawit Antar Pertumbuhan Tembus 4,89 Persen
Ekspor Tekstil Indonesia Bersiap Melesat, LPEI Bongkar Strategi Tembus Pertumbuhan 4 Persen hingga 2027
Dedi Mulyadi Bongkar Kejanggalan Dana Migas ONWJ, Prabowo Janji Ubah Aturan agar Langsung Masuk Kas Daerah
Proyek Investasi Meledak, Uang yang Masuk ke Majalengka Justru Menyusut, Ini Penyebabnya
Proyek FPSO Bahtera Haluan Lestari Jadi Penggerak Baru Industri Migas, Produksi Perdana Ditargetkan 2028
Tarif AS untuk Indonesia Belum Pasti, Apindo Ungkap Dampak yang Lebih Berbahaya bagi Industri dan Investasi
Danantara Bersiap Kuasai Ekspor Sawit, POPSI Minta Pemerintah Buka Seluruh Data Sebelum Aturan Berlaku
PHE Tancap Gas Buru Cadangan Migas Baru, Joint Study Melonjak Jadi 12 Blok dan Ekspansi Tembus Malaysia
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 15:00 WIB

Riau Tancap Gas Saat Ekonomi Global Bergejolak, Industri hingga Sawit Antar Pertumbuhan Tembus 4,89 Persen

Kamis, 30 Juli 2026 - 11:00 WIB

Ekspor Tekstil Indonesia Bersiap Melesat, LPEI Bongkar Strategi Tembus Pertumbuhan 4 Persen hingga 2027

Kamis, 30 Juli 2026 - 07:59 WIB

Dedi Mulyadi Bongkar Kejanggalan Dana Migas ONWJ, Prabowo Janji Ubah Aturan agar Langsung Masuk Kas Daerah

Senin, 27 Juli 2026 - 14:34 WIB

Proyek Investasi Meledak, Uang yang Masuk ke Majalengka Justru Menyusut, Ini Penyebabnya

Minggu, 26 Juli 2026 - 18:00 WIB

Proyek FPSO Bahtera Haluan Lestari Jadi Penggerak Baru Industri Migas, Produksi Perdana Ditargetkan 2028

Berita Terbaru