Jakarta – TNI Angkatan Darat (AD) telah memulai persiapan personel untuk kemungkinan penugasan dalam misi perdamaian di Gaza. Meski begitu, persiapan ini dilakukan secara internal sambil menunggu keputusan resmi dari Markas Besar TNI. Keputusan tersebut terkait jumlah dan karakter pasukan yang dibutuhkan.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, saat ini, proses penentuan personel masih melalui koordinasi berjenjang. Koordinasi dimulai dari pihak yang menangani misi di Gaza hingga ke Mabes TNI. “Kami menunggu arahan dari pihak yang mengoordinasi misi. Kemudian keputusan akan diteruskan ke Mabes AD mengenai jenis personel yang diperlukan,” jelas Maruli, usai Rapat Pimpinan TNI–Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Latihan Fokus Kesiapan Kemanusiaan dan Rekonstruksi
Selain itu, meski keputusan final belum keluar, TNI AD sudah mulai menyiapkan latihan bagi personel yang berpotensi dikirim. Latihan difokuskan pada kemampuan yang relevan dengan misi kemanusiaan dan rekonstruksi.
Terutama di bidang kesehatan dan zeni.
“Orang-orang yang kemungkinan akan bertugas sudah mulai berlatih. Dengan demikian, kami prioritaskan kemampuan di sektor yang paling dibutuhkan,” ujar Maruli.
Jumlah Pasukan Masih Perkiraan
Sementara itu, soal jumlah pasukan, KSAD menegaskan masih berupa perkiraan. “Bisa sekitar satu brigade, antara 5.000–8.000 personel. Namun, angka ini belum final karena masih dalam tahap negosiasi,” jelasnya.
Tugas TNI AD Hanya Menyiapkan Personel
Maruli menekankan bahwa TNI AD saat ini hanya menyiapkan pasukan sesuai kebutuhan yang ditentukan. Sementara keputusan terkait penugasan, waktu keberangkatan, dan lokasi operasi berada di tingkat komando lebih tinggi.
“Tugas kami saat ini sebatas menyiapkan personel,” tegasnya.
Kesiapan Awal untuk Misi Perdamaian
Dengan langkah ini, TNI AD menunjukkan kesiapan awal untuk mendukung misi perdamaian di Gaza. Fokus utama adalah penyediaan tenaga kesehatan dan unit zeni. Persiapan dilakukan sambil menunggu kepastian dari Mabes TNI dan pemerintah mengenai pelaksanaan operasi.
