JAKARTA – Pemerintah menegaskan sektor manufaktur tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto mendorong hilirisasi dan industrialisasi agar Indonesia tidak bergantung pada impor dan mampu memperkuat ekonomi jangka panjang hingga 2045.
Dorongan itu muncul di tengah kekhawatiran melambatnya sejumlah subsektor industri akibat tekanan global, mulai dari perang dagang, gangguan rantai pasok, hingga ketidakpastian geopolitik.
Manufaktur Jadi Mesin Ekonomi
Pemerintah menilai industri manufaktur berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja luas dan menjaga stabilitas ekonomi. Setiap sektor industri tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dalam rantai produksi panjang.
Produksi satu barang, seperti sepatu misalnya, melibatkan banyak sektor lain. Industri kulit, karet, benang, hingga logistik ikut bergerak. Kondisi ini membuat manufaktur mampu menghidupkan banyak lapangan kerja sekaligus.
Pemerintah menilai ketergantungan pada impor justru membuat ekonomi kehilangan nilai tambah. Jika Indonesia hanya menjadi pasar, maka peluang kerja dan perputaran uang akan keluar ke luar negeri.
Target 28% PDB dari Industri
Presiden Prabowo menargetkan kontribusi sektor manufaktur mencapai 28% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2045. Pemerintah memasukkan agenda ini dalam program hilirisasi nasional.
Dengan strategi itu, Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri.
Pemerintah juga mendorong masuknya investasi industri untuk memperkuat kapasitas produksi nasional dan memperluas pasar ekspor.
Tantangan: Impor dan Tekanan Global
Meski kontribusi manufaktur masih di atas 19% PDB, industri menghadapi tekanan berat. Produk impor murah, terutama dari China, menekan produsen lokal di pasar domestik.
Selain itu, konflik global dan perubahan kebijakan dagang di berbagai negara ikut mempengaruhi stabilitas industri dalam negeri.
Pelaku usaha juga menyoroti regulasi yang dinilai belum konsisten. Beberapa aturan ketenagakerjaan, biaya produksi, hingga kewajiban baru dianggap menambah beban industri.
Konsumsi Kelas Menengah Bergeser
Pemerintah mencatat perubahan pola konsumsi masyarakat kelas menengah. Sebagian masyarakat kini lebih memprioritaskan kebutuhan pendidikan dan kesehatan dibandingkan konsumsi barang tertentu.
Namun pemerintah menilai kondisi itu belum menunjukkan penurunan daya beli secara struktural, melainkan hanya pergeseran sementara.
Untuk menjaga konsumsi, pemerintah tetap memberikan insentif seperti subsidi sektor properti dan diskon pajak otomotif.
Jalan Menuju Indonesia Emas 2045
Pemerintah menilai penguatan industri menjadi kunci menuju visi Indonesia Emas 2045. Tanpa manufaktur yang kuat, ekonomi dinilai rentan terhadap guncangan eksternal.
Karena itu, pemerintah menekankan perlunya kepastian kebijakan, pasokan energi yang stabil, serta dukungan pembiayaan industri.
Di sisi lain, pelaku industri meminta pemerintah menertibkan impor ilegal dan memperkuat perlindungan pasar domestik agar industri lokal tetap bisa bersaing.
Dengan kombinasi hilirisasi, investasi, dan perlindungan industri, pemerintah berharap sektor manufaktur bisa kembali menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
