PADANG – Pelantikan 33 pejabat Sumbar
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) melalui penataan karier yang mengutamakan kompetensi, inovasi, dan etika birokrasi. Langkah ini menuntut setiap pejabat menunjukkan kemampuan serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menegaskan komitmen tersebut saat melantik 33 pejabat administrator dan pengawas di Auditorium Gubernuran, Padang, Kamis (29/10/2026). Ia meminta seluruh pejabat mengedepankan kemampuan dan kepatutan dalam menjalankan tugas maupun mengembangkan karier.
Dari total 33 pejabat itu, sebanyak 17 orang mengisi jabatan administrator atau eselon III, sedangkan 16 orang lainnya menempati jabatan pengawas atau eselon IV. Selain menata organisasi, Arry juga mendorong penerapan sistem manajemen talenta dan penilaian inovasi agar Pemprov Sumbar mampu membangun birokrasi yang profesional serta objektif.
33 Pejabat Mengisi Jabatan di 12 Perangkat Daerah
Pelantikan tersebut mencakup pejabat dari 12 perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar. Penempatan ini menjangkau berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga pengelolaan pendapatan daerah.
Berikut 12 perangkat daerah yang masuk dalam agenda penataan jabatan tersebut:
1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
2. Dinas Kebudayaan.
3. Dinas Pendidikan.
4. Dinas Kesehatan.
5. Dinas Koperasi dan UKM.
6. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.
8. Dinas Pangan.
9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
11. Badan Pendapatan Daerah.
12. RSUD M. Natsir.
Melalui penataan ini, Pemprov Sumbar ingin memastikan setiap pejabat memahami tugasnya dan mampu memperkuat kinerja organisasi. Dengan demikian, seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Arry Yuswandi Dorong Inovasi untuk Kenaikan Jabatan ASN
Dalam arahannya, Arry menjelaskan perbedaan tanggung jawab antara jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural menuntut kemampuan manajerial, koordinasi, serta pengambilan keputusan. Sementara itu, jabatan fungsional mengandalkan keahlian dan keterampilan khusus sesuai bidang pekerjaan.
Meski memiliki fokus berbeda, kedua jenis jabatan tersebut sama-sama mendukung pencapaian tujuan organisasi. Karena itu, Arry mengajak seluruh ASN meningkatkan kapasitas dan menunjukkan kontribusi nyata melalui pekerjaan sehari-hari.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Sumbar mulai menerapkan kebijakan internal yang mewajibkan pejabat fungsional menghasilkan inovasi sesuai bidang tugas ketika mengajukan kenaikan ke jenjang Ahli Muda dan Ahli Madya.
Tim Penilai Kepegawaian yang diketuai Sekda akan mengevaluasi kelayakan inovasi tersebut. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah ingin memastikan setiap ASN memiliki kemampuan yang sesuai dengan jenjang jabatan yang dituju.
“Ini merupakan kebijakan internal di lingkungan Pemprov Sumbar. Tujuannya untuk memastikan bahwa ASN yang naik jabatan benar-benar layak dan memiliki kapasitas untuk menempati posisi yang akan diisi,” tegas Arry.
Dengan kebijakan tersebut, ASN tidak cukup hanya memenuhi persyaratan administrasi. Mereka juga perlu menghadirkan gagasan yang relevan, meningkatkan efektivitas pekerjaan, dan memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.
Sistem Manajemen Talenta Perkuat Objektivitas Pengisian Jabatan
Selain mendorong inovasi pejabat fungsional, Pemprov Sumbar akan memperkuat penggunaan sistem manajemen talenta dalam pengisian jabatan struktural.
Sistem ini mengarahkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, dan kepatutan setiap calon pejabat. Dengan begitu, proses pemilihan dapat mengutamakan kemampuan profesional daripada kedekatan pribadi atau preferensi tertentu.
Arry menegaskan bahwa pemerintah harus menjaga objektivitas dalam setiap keputusan kepegawaian.
“Tujuannya agar dalam pengisian jabatan bukan didasari rasa suka atau tidak suka terhadap para calon, tetapi betul-betul berdasarkan aspek kompetensi dan kepatutan,” ujarnya.
Melalui manajemen talenta, Pemprov Sumbar ingin mengenali potensi ASN sekaligus mencocokkan kemampuan mereka dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini juga diharapkan mendorong persaingan yang sehat dan memperkuat kepercayaan terhadap tata kelola kepegawaian.
Sekda Sumbar Tekankan Etika dan Batas Kewenangan
Selain kompetensi, Arry mengingatkan para pejabat agar memahami tugas, tanggung jawab, dan batas kewenangan masing-masing. Pemahaman tersebut membantu setiap pejabat menjalankan pekerjaan secara terarah serta mencegah tumpang tindih tanggung jawab.
Ia juga meminta atasan dan bawahan membangun komunikasi yang sehat. Bawahan perlu menyampaikan saran serta pertimbangan secara profesional, sedangkan atasan harus merumuskan kebijakan dan mengarahkan pekerjaan untuk mencapai target organisasi.
Dengan pembagian peran yang jelas, setiap unsur organisasi dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Selain itu, komunikasi yang terbuka membantu menjaga keharmonisan kerja dan mencegah konflik akibat perbedaan pemahaman.
“Semua ada mekanismenya. Itulah yang dikatakan etika birokrasi dan itu perlu kita jaga bersama,” tuturnya.
Arry berharap seluruh pejabat menerapkan prinsip tersebut dalam pekerjaan sehari-hari. Menurutnya, profesionalisme tidak hanya menuntut kecakapan teknis, tetapi juga integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab.
Sejumlah Pimpinan OPD Hadiri Pelantikan
Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov Sumbar turut menghadiri pelantikan tersebut. Mereka antara lain Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Firdaus, Kepala Badan Pendapatan Daerah Al Amin, serta Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sukarli.
Hadir pula Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jumadi, Kepala Dinas Pangan Iqbal Rama Dipayana, serta Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar Kuartini Deti Putri.
Kehadiran para pimpinan perangkat daerah tersebut melengkapi agenda pelantikan 33 pejabat. Lebih dari sekadar mengisi posisi organisasi, langkah ini menegaskan arah pembenahan birokrasi yang mengutamakan kemampuan, objektivitas, dan etika kerja.
Ke depan, Pemprov Sumbar berharap penerapan penilaian inovasi dan manajemen talenta mampu memperkuat kinerja ASN. Pada akhirnya, peningkatan profesionalisme aparatur harus berjalan seiring dengan perbaikan pelayanan publik.
FAQ
1. Siapa yang melantik 33 pejabat Pemprov Sumbar?
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, memimpin pelantikan di Auditorium Gubernuran, Padang, pada Kamis, 29 Oktober 2026.
2. Berapa jumlah pejabat administrator dan pengawas yang mengikuti pelantikan?
Sebanyak 17 orang mengisi jabatan administrator atau eselon III, sedangkan 16 orang lainnya mengisi jabatan pengawas atau eselon IV.
3. Apa fokus kebijakan pengembangan karier ASN di Sumbar?
Pemprov Sumbar mengutamakan kompetensi, inovasi, kapasitas, dan kepatutan. Pemerintah daerah juga memperkuat sistem manajemen talenta untuk mendukung objektivitas pengisian jabatan.
4. Apa tuntutan inovasi bagi pejabat fungsional yang ingin naik jabatan?
Pejabat fungsional yang mengajukan kenaikan ke jenjang Ahli Muda dan Ahli Madya harus menghasilkan inovasi sesuai bidang tugas. Tim Penilai Kepegawaian yang diketuai Sekda akan mengevaluasi kelayakannya.
5. Mengapa Arry Yuswandi menekankan etika birokrasi?
Etika birokrasi membantu pejabat memahami tanggung jawab dan batas kewenangan, menjaga komunikasi antara atasan dan bawahan, serta menjalankan pekerjaan sesuai mekanisme organisasi.(Tim)
