SOLOK SELATAN – penyusunan anggaran Solok Selatan 2027
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mulai menajamkan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2027. Bupati H. Khairunas meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menghitung kebutuhan program secara cermat agar setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Arahan ini menjadi penting karena pemerintah daerah menghadapi penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, setiap OPD perlu menetapkan program berdasarkan kebutuhan mendesak, kemampuan keuangan, dan target pembangunan yang jelas.
Khairunas menyampaikan arahan tersebut saat memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Solok Selatan, Senin (12/10/2026). Selain membahas persiapan APBD 2027, ia juga meminta jajarannya menuntaskan seluruh pekerjaan fisik dan administrasi sepanjang 2026.
Khairunas Tekankan Efisiensi Anggaran 2027
Khairunas mengingatkan seluruh OPD agar tidak menyusun program sekadar untuk memenuhi daftar kegiatan tahunan. Sebaliknya, setiap perangkat daerah perlu menetapkan sasaran yang terukur dan menghitung kebutuhan biaya secara realistis.
Ia juga meminta jajarannya mengutamakan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pembangunan sarana pendidikan dan fasilitas umum, misalnya, memerlukan perencanaan matang agar pemerintah dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia.
“Meskipun porsi anggaran daerah mengalami penyesuaian, bukan berarti pembangunan berhenti. Efisiensi harus tetap dijalankan. Perencanaan program skala prioritas, seperti pembangunan sarana pendidikan dan fasilitas umum, wajib disusun betul-betul matang,” tegas Bupati.
Menurut Khairunas, perubahan kebijakan APBN dan APBD Provinsi menuntut pemerintah daerah mengelola keuangan secara lebih cermat. Karena itu, OPD perlu menyeimbangkan efisiensi belanja dengan kualitas pelayanan publik.
Dengan perencanaan yang terarah, pemerintah daerah dapat menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus menghindari penggunaan anggaran untuk kegiatan yang kurang mendesak.
Pengawasan OPD Jadi Kunci Pencapaian Target 2026
Di samping menyiapkan rencana anggaran tahun depan, Khairunas meminta seluruh OPD mempercepat penyelesaian pekerjaan tahun 2026. Ia mendorong setiap perangkat daerah memperkuat koordinasi dan membangun pola kerja super tim.
Melalui kerja sama lintas-OPD, pemerintah daerah dapat menyelaraskan pekerjaan fisik dengan kebutuhan administrasi. Langkah ini juga membantu jajaran pemerintah mendeteksi hambatan lebih awal.
Khairunas secara khusus meminta Sekretaris Daerah, para Asisten, dan Staf Ahli memantau perkembangan pekerjaan setiap OPD. Ia ingin seluruh jajaran menjalankan pengawasan secara berjenjang dan memastikan setiap kegiatan mencapai target.
“Pekerjaan fisik dan administrasi di masing-masing OPD saling berkaitan. Saya minta Sekda, Asisten, dan Staf Ahli mengontrol ketat progres di lapangan agar seluruh target 2026 tercapai dan terlaporkan dengan baik,” ujarnya.
Selain memantau pekerjaan di lapangan, para pejabat tersebut perlu mengevaluasi kelengkapan administrasi secara berkala. Dengan begitu, setiap OPD dapat segera memperbaiki kekurangan dan menjaga ketepatan pelaksanaan program.
Pemkab Solok Selatan Siapkan Aturan bagi Wali Nagari Terpilih
Dalam kesempatan yang sama, Khairunas menyampaikan apresiasi atas kelancaran Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak di Solok Selatan. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan pemilihan menjadi langkah penting bagi keberlanjutan pemerintahan nagari.
Namun, pekerjaan pemerintah daerah belum selesai. Khairunas meminta jajaran terkait segera merampungkan regulasi dan aturan hukum sebagai pedoman bagi wali nagari terpilih sebelum mereka mulai bertugas.
“Pilwana telah berjalan baik. Tugas kita selanjutnya adalah memastikan seluruh aturan pendukung siap, sehingga Wali Nagari terpilih dapat bekerja secara maksimal dan memiliki kepastian hukum,” pungkasnya
FAQ
1. Apa arahan Khairunas dalam penyusunan APBD Solok Selatan 2027?
Khairunas meminta seluruh OPD menyusun perencanaan secara matang, terukur, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Mengapa OPD perlu memperketat perencanaan anggaran?
Penyesuaian alokasi TKD dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah menentukan prioritas belanja secara cermat tanpa mengabaikan pelayanan publik.
3. Bagaimana Khairunas mengawal penyelesaian program tahun 2026?
Ia meminta Sekda, Asisten, dan Staf Ahli mengawasi perkembangan pekerjaan fisik serta administrasi di setiap OPD.
4. Apa tindak lanjut Pemkab Solok Selatan setelah Pilwana Serentak?
Pemerintah daerah perlu menyiapkan regulasi dan aturan hukum agar wali nagari terpilih memiliki pedoman yang jelas saat menjalankan tugas.(Tim)
